Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono cukup ketar-ketir juga dengan kondisi sejumlah perusahaan BUMN Karya yang saat ini menghadapi kesulitan keuangan hingga sulit membayar utang.
Basuki pun harus mengirim surat ke Menteri BUMN Erick Thohir agar mengingatkan sejumlah BUMN Karya tersebut agar tak memakai duit APBN untuk membayar utangnya.
Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan, surat tersebut berisikan pesan agar BUMN memisahkan persoalan restrukturisasi dengan proyek garapannya, terkhusus proyek strategis nasional (PSN).
"Pak Menteri (Basuki Hadimuljono) sudah menyurati Menteri BUMN (Erick Thohir), menyampaikan ada proyek-proyek strategis nasional atau proyek-proyek prioritas. Jumlahnya hampir Rp 118 triliun. Itu yang bersumber dari APBN termasuk IKN, itu yang hanya di BUMN Karya," kata Endra di Kementerian PUPR dikutip Kamis (10/8/2023).
"Artinya, yang multiyears maupun yang tahun ini, multiyears itu ada yang dari 2020, 2021, artinya masih ada uangnya sekarang. Nah itu kan harusnya dipisahkan dari masalah restrukturisasi," sambungnya.
Menurut Endra, restrukturisasi tidak semuanya atau bahkan ada yang sama sekali tidak berkaitan dengan APBN. Ia mengatakan dana dari APBN dipisahkan dari tanggung jawab BUMN Karya ke bank.
Diketahui sejumlah BUMN Karya saat ini tengah menghadapi kesulitan keuangan, yang paling jadi sorotan adalah PT Waskita Karya Tbk (WSKT) yang mengalami gagal membayar bunga kredit dari obligasi yang diterbitkan. Kondisi ini pun membuat Erick Thohir berencana membawa Waskita Karya ke Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
"Itu kalau penyebab dari gagal bayar terhadap bunga kredit, ataupun kewajiban-kewajiban korporasinya karena aksi korporasi itu kan tidak ada kaitannya dengan APBN. Misalnya (sumber masalah) dengan investasinya di sektor lain, di luar infrastruktur begitu misalnya," jelasnya.
"Artinya kita minta jangan sampai begitu kita bayar, misalnya progresnya 20%, kita bayar ya toh? 20% dari dana APBN itu langsung dipisahkan sebagai tanggung jawab BUMN terhadap bank," sambungnya.
Baca Juga: Sama Seperti JIS, Stasiun Proyek Kereta Cepat Juga tak Punya Akses Jalan Penumpang
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
Pilihan
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
Terkini
-
BI Luncurkan Layanan Baru Penukaran Uang Rusak, Warga Sumsel Kini Punya Lebih Banyak Pilihan
-
Dicap Menteri Problematik, Menhut Raja Juli Dikecam Usai Prioritaskan Hutan untuk TNI
-
Tol Akses Patimban Capai 68 Persen, Pemerintah Kebut Konektivitas ke Pelabuhan Strategis Nasional
-
Metodologi Audit BPKP Dinilai Tak Konsisten, Pakar Desak Evaluasi Total
-
Ada Jejaring Kolektif, Pakar Ungkap Kekayaan Negara Bocor Puluhan Tahun ke Kantong Pribadi
-
Truk Hantam Motor Scoopy di Cileungsi, Penjaga Warung Madura Tutup Usia di Tempat?
-
Perempuan Kini Tak Hanya Menabung, Tapi Juga Mulai Memilih Investasi yang Berdampak
-
Stop Jadi Beban Jalanan, Jasa Raharja-Korlantas Polri Perangi Budaya Melawan Arus
-
Industri Hiburan Indonesia Naik Kelas, Teknologi Jadi Senjata Baru di Balik Pengalaman Spektakuler
-
Bale by BTN Permudah Masyarakat Miliki Rumah Lewat Kolaborasi dengan Rumah123