Suara.com - Hingga kini, pemerintah terus menggodok aturan gaji tunggal atau single salary untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS.
Dengan demikian, semua tunjangan, baik untuk PNS maupun PPPK, akan dihapus dan digantikan dengan satu penghasilan yang mencakup semuanya. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan hal ini dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI pada Senin (11/9/2023). Suharso menjelaskan bahwa skema ini merupakan salah satu kegiatan prioritas dalam rencana kerja tahun 2024.
"Konsep kebijakan sistem pensiun dan single salary bagi ASN," ujar Suharso.
Selain sistem single salary, ada sejumlah program lain yang menjadi prioritas Suharso. Termasuk di dalamnya kegiatan perencanaan pembangunan tahunan nasional, penetapan angka target kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang telah disepakati di komisi 11, tingkat pengangguran terbuka, dan rasio gini.
Ada juga program untuk memperkuat tata kelola perencanaan dan kliring house guna mempertajam perencanaan proyek-proyek besar, penyelenggaraan musrenbangnas, serta penyusunan kebijakan untuk transformasi ekonomi Indonesia.
Selain itu, program koordinasi perencanaan dan persiapan kegiatan yang didanai dari berbagai instrumen pembiayaan juga menjadi fokus, bersama dengan koordinasi strategis dalam penyusunan revisi Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Sebagai tambahan, menurut Badan Kepegawaian Negara (BKN), desain single salary mengacu pada penerimaan satu jenis penghasilan saja bagi PNS, yang merupakan gabungan dari berbagai komponen pendapatan. Sistem gaji tunggal ini terdiri dari unsur jabatan (gaji) dan tunjangan (kinerja dan kemahalan).
Sistem grading akan menentukan besaran gaji untuk berbagai jenis jabatan PNS. Gaji di sini adalah imbalan atas pekerjaan PNS. Grading merujuk pada level atau peringkat nilai atau harga jabatan, mencakup posisi, beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan.
Setiap grading akan dibagi menjadi beberapa step dengan nilai rupiah yang berbeda. Oleh karena itu, ada kemungkinan PNS dengan jabatan yang sama menerima gaji yang berbeda tergantung pada penilaian harga jabatan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan.
Baca Juga: Ternyata Segini Gaji Asnawi Mangkualam: Pantas Fuji Mendekat
Berita Terkait
-
PNS Hanya Terima Gaji Tanpa Tunjangan, Berikut Untung Ruginya
-
Sekjen Kemendagri Tekankan Lagi Netralitas ASN dalam Pemilu: Jaga Kepercayaan Publik
-
Dokter Gadungan RS PHC Surabaya Rugikan Rp262 juta, Modal Internet dan Scan Dokumen
-
Deretan Tunjangan PNS yang Mau Dihapus Pemerintah
-
Ternyata Segini Gaji Asnawi Mangkualam: Pantas Fuji Mendekat
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Mengapa Rupiah Terus Anjlok?
-
Trump Ngambek Soal Nuklir, Buntu Negosiasi AS-Iran Bikin Harga Minyak Jadi USD 107
-
OJK: MSCI Akui Keberhasilan Reformasi Pasar Modal Indonesia
-
Mengubah Hutan Bambu Jadi Sumber Kehidupan, Langkah Nyata Green Action 2026
-
OJK Terima Dua Paket Calon Direksi BEI
-
Di Balik Progres Percepatan Sekolah Rakyat: Dedikasi Tinggi dan Komitmen Tanpa Kompromi Para Pekerja
-
Kredit Komersial BRI Melesat 58,4 Persen, Meroket Jadi Rp61,4 Triliun
-
Prabowo Bidik Dedieselisasi, Cerah: Jangan Tanggung, Stop Juga Proyek Gas dan Batu Bara!
-
Gurita Bisnis Ekstraktif di Lingkaran Kabinet Merah Putih, Siapa Saja Pemainnya?
-
Belanja Daerah Lamban, OJK Minta BPD Manfaatkan Dana Pemda