MenPAN-RB Pusing Indonesia Kebanyakan Aplikasi Birokrasi

Suara.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dirinya untuk menciptakan aplikasi birokrasi yang lebih efektif melalui digitalisasi.

Hal tersebut dikatakan Azwar Anas dalam acara Peruri Conference and Exhibition 2023 yang bertajuk "Public Services Reimagined: GovTech Solutions for a Better Tomorrow" di Jakarta.

"Saat ini Pemerintah memiliki banyak sekali aplikasi (birokrasi) yang mungkin satu dan yang lain tidak saling terintegerasi dan terinteroperabilitas," kata Azwar dikutip Jumat (6/10/2023).

Dia pun mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah sedang mempersiapkan Perpres untuk memperkuat akselerasi dan tata kelola, yang juga melibatkan kementerian-kementerian koordinator terkait birokrasi.

"Pemerintah akan menugaskan BUMN dalam hal ini Peruri sebagai GovTech Indonesia yang akan menjadi tumpuan masa depan dalam percepatan transformasi digital.” ucap Anas.

Pada kesempatan yang sama Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan berharap Pemerintah segera menunjuk Peruri sebagai GovTech yang juga berperan sebagai agency karena seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah dan bisnisnya berbasis penugasan.

Sementara pemangkasan itu dilaksanakan melalui Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan landasan hukumnya dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE. Sebanyak 27.000 aplikasi pemerintah pusat dan daerah akan terdampak aturan itu.

"SPBE ini akan ada banyak yang terlibat, tugas Peruri adalah membangun ekosistem digital dengan mengajak beberapa stakeholders terkait, dan Peruri adalah penggerak ekonomi digital dan penguasaan teknologi," katanya.

Asal tahu saja, Peruri menggelar acara Conference and Exhibition ini sebagai rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Peruri ke-52 yang bertema “Inventing Tomorrow”. Acara ini diselenggarakan di Balai Subono Mantofani, Kantor Peruri Jakarta pada Kamis-Sabtu, 5-7 Oktober 2023 yang diikuti oleh Kementerian & Lembaga, BUMN, Perusahaan Teknologi, Startup serta perusahaan yang telah dikurasi sebagai inovator yang mumpuni dan memiliki terobosan dalam layanan publik dan GovTech di dunia.

Baca Juga: Mahfud MD Ungkap Cerita di Balik Revisi UU ASN, Bermula dari Maraknya Tenaga Honorer Titipan

“GovTech akan memiliki dampak positif terhadap penyelenggaraan tata kelola negara menjadi lebih efektif, transparan dan cepat yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan pemerintah terhadap publik. Pemanfaatan teknologi dalam fungsi pemerintahan akan membawa manfaat besar di antaranya penghematan biaya, peningkatan penyediaan layanan, pengambilan keputusan berdasarkan data, yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” kata Dwina Septiani Wijaya, Direktur Utama Peruri.

Pada 2045, Indonesia diprediksi akan menjadi negara dengan pendapatan tinggi dan memiliki GDP ke-4 terbesar di dunia, dimana hal tersebut tidak lepas dari peran percepatan transformasi digital untuk mewujudkan pengelolaan pemerintah yang lincah dan cepat. Digitalisasi berbasis arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) / GovTech menjadi pilar utama untuk memberikan pelayanan yang unggul dan berkualitas kepada masyarakat.