Suara.com - Heboh adanya pernyataan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami kebangkrutan. Hal ini diungkapkan oleh Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin.
Dalam pidatonya itu, setelah ditinggalkan Andi Sudirman Sulaiman, anggaran Sulsel mengalami defisit Rp 1,5 triliun. Hal ini, akibat perencanaan anggaran yang keliru.
"Saya harus terbuka ke semua yang terhormat, semua pimpinan dan anggota DPRD yang ada. Kita defisit Rp 1,5 triliun, Sulsel ini bangkrut," ujar Bahtiar.
Menggapi hal itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo merasa kurang setuju penggunaan kata bangkrut yang dilontarkan oleh Pj Gubernur tersebut. Sebab, kondisi keuangan yang dilalami oleh Pemprov Sulsel bukan kebangkrutan, tetapi kesulitan likuiditas, akibat pengelolaan utang jangka pendek.
"Penggunaan istilah 'bangkrut' sejatinya kurang tepat untuk memaknai ketidakmampuan Pemprov Sulsel dalam melunasi utang jangka pendek/panjang di tahun ini. Yang dialami Pemprov bukanlah kebangkrutan, melainkan kesulitan likuiditas akibat dari pengelolaan utang jangka pendek yang kurang prudent," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (16/10/2023).
Prastowo melanjutkan, pihaknya telah menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2022 dan Laporan realisasi anggaran (LRA) 2023 Pemprov Sulses, di mana diakui bahwa kinerja keuangan kurang sehat.
"Untuk 2023, terdapat utang jangka pendek jatuh tempo dan utang jangka panjang yang menjadi kewajiban Pemprov Sulsel," kata dia.
Dalam hal ini, Prastowo menambahkan, permasalahan yang dialami Pemprov Sulsel bukan pada tidak mampu melunasi utang jangka panjang, tetapi, memang kesulitas utang jangka pendek. Sebab, Pemprov Sulsel telah menganggarkan angsuran pokok utang jangka panjang di APBD 2023.
Sebenarnya, tambah dia, sebenarnya permasalahan ini bisa ditangani, jika melakukan optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja.
"Pemprov Sulsel dapat melakukan negosiasi utang jangka pendek; restrukturisasi utang jangka panjang; optimalisasi pendapatan dan efisiensi, serta realokasi belanja untuk menekan SILPA; dan/atau refinancing sebagai langkah terakhir," pungkas dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Pengendalian Industri Tembakau Picu Menjamurnya Rokok Ilegal
-
Perempuan Jadi Korban Jika Industri Tembakau Tertekan
-
Pemadaman Bergilir Akibat Pemangkasan RKAB Batubara oleh Kementerian ESDM
-
Hitung-hitungan Kerugian Negara dari Peredaran Rokok Ilegal
-
418 Ribu Penumpang Nikmati Diskon Kapal Feri, Kuota Masih Tersedia
-
Ternyata Kemasan Rokok Polos Melanggar Aturan
-
Prabowo Bakal Luncurkan BBM Baru, Segini Harganya
-
Begini Modus WNA Curi Emas di Wilayah Gunung Botak
-
Kemasan Rokok Polos Berisiko Gerus Penerimaan Negara hingga Puluhan Triliun
-
Patriot Bond Jadi Tempat Pencucian Uang, DPR: Insentif Menarik Investor