Suara.com - Heboh adanya pernyataan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami kebangkrutan. Hal ini diungkapkan oleh Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin.
Dalam pidatonya itu, setelah ditinggalkan Andi Sudirman Sulaiman, anggaran Sulsel mengalami defisit Rp 1,5 triliun. Hal ini, akibat perencanaan anggaran yang keliru.
"Saya harus terbuka ke semua yang terhormat, semua pimpinan dan anggota DPRD yang ada. Kita defisit Rp 1,5 triliun, Sulsel ini bangkrut," ujar Bahtiar.
Menggapi hal itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo merasa kurang setuju penggunaan kata bangkrut yang dilontarkan oleh Pj Gubernur tersebut. Sebab, kondisi keuangan yang dilalami oleh Pemprov Sulsel bukan kebangkrutan, tetapi kesulitan likuiditas, akibat pengelolaan utang jangka pendek.
"Penggunaan istilah 'bangkrut' sejatinya kurang tepat untuk memaknai ketidakmampuan Pemprov Sulsel dalam melunasi utang jangka pendek/panjang di tahun ini. Yang dialami Pemprov bukanlah kebangkrutan, melainkan kesulitan likuiditas akibat dari pengelolaan utang jangka pendek yang kurang prudent," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (16/10/2023).
Prastowo melanjutkan, pihaknya telah menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2022 dan Laporan realisasi anggaran (LRA) 2023 Pemprov Sulses, di mana diakui bahwa kinerja keuangan kurang sehat.
"Untuk 2023, terdapat utang jangka pendek jatuh tempo dan utang jangka panjang yang menjadi kewajiban Pemprov Sulsel," kata dia.
Dalam hal ini, Prastowo menambahkan, permasalahan yang dialami Pemprov Sulsel bukan pada tidak mampu melunasi utang jangka panjang, tetapi, memang kesulitas utang jangka pendek. Sebab, Pemprov Sulsel telah menganggarkan angsuran pokok utang jangka panjang di APBD 2023.
Sebenarnya, tambah dia, sebenarnya permasalahan ini bisa ditangani, jika melakukan optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja.
"Pemprov Sulsel dapat melakukan negosiasi utang jangka pendek; restrukturisasi utang jangka panjang; optimalisasi pendapatan dan efisiensi, serta realokasi belanja untuk menekan SILPA; dan/atau refinancing sebagai langkah terakhir," pungkas dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
Terkini
-
Purbaya Ungkap Sumber Dana Bond Stabilization Fund Demi Perkuat Nilai Tukar Rupiah
-
Tembus Rp75 Triliun, Ini Rincian Setoran Freeport ke Negara
-
Danantara Disebut Jadi Mesin Baru Ekonomi Indonesia, Siap Akhiri Era Inefisiensi BUMN
-
IHSG Terpeleset Jatuh di Sesi I, 421 Saham Turun
-
Reli Lima Hari Beruntun, Saham BBRI Terus Menguat Tak Terbendung
-
Hak Jawab Kemenperin untuk Berita tentang Komentar Menperin soal PHK di Industri Tekstil dan Plastik
-
59 Persen Emiten Sudah Penuhi Aturan Free Float, PANI, BREN dan HMSP Belum
-
Purbaya Siapkan Program Stimulus di Q2 2026, Incar Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen
-
Duit Negara 'Ludes' Rp34 Triliun dalam Sebulan! Bank Indonesia Akhirnya Buka Suara!
-
Sektor F&B Jadi Tulang Punggung Manufaktur, Intip Peluangnya di CBE 2026