Suara.com - Gibran Rakabuming Raka telah dipilih Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendampingi Prabowo Subianto sebagai pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Gibran merupakan sosok yang paling muda yang mengikuti pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Kekinian, anak sulung dari Presiden Joko Widodo ini menjabat sebagai Wali Kota Surakarta atau Solo sejak tahun 2021. Jika menang dalam kontesasi Pilpres sebagai Wakil Presiden (Wapres) maka gaji Gibran akan melonjak beberapa kali lipat.
Sekarang menjabat Wali Kota Gibran mendapatkan gaji yang dinilai tidak begitu besar. Dia sendiri sempat bilang bahwa gajinya sangat kecil, berkisar Rp 6 juta.
Bahkan, Gibran tidak mau mengambil gaji yang dia dapatkan selama menjabat sebagai Wali Kota Solo.
"Ya memang kecil, 6 jutaan lah. Ya kita kan tiap hari banyak bertemu dengan warga ya, dengan berbagai permasalahannya, dari yang nggak bisa bayar pengobatan rumah sakit, gak bisa ngambil SPP, nggak bisa beli susu, otomatis harus kita intervensi dulu lah," ujar Gibran, dikutip dari unggahan Instagram @insta_julid, Senin (23/10/2023).
Sementara, berdasarkan PP Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan Kepala Daerah, gaji pokok wali kota sebesar Rp 2,1 juta per bulan. Selain gaji, Wali Kota juga mendaptakan tunjangan sesuai dengan PP Nomor 68 Tahun 20011 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu, yang sebesar Rp 3,7 juta per bulan.
Kemudian, Wali Kota juga mendapatkan tujungan operasional darah yang besarannya ditentukan sesuai dengan pendapatan asli daerah.
Di sisi lain, jika Gibran menang dan menjadi Wapres, maka gajinya akan berlipat tujuh kali. Adapun, gaji Wapres tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan Administrasi Presiden dan Wakil Presiden, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tinggi Negara.
Dalam aturan tersebut ditetapkan gaji wakil presiden sebesar empat kali gaji pokok pejabat tertinggi negara selain presiden dan wakil presiden.
Baca Juga: Daftar Target-target di Sektor Ekonomi yang Dikerjar Anies-Cak Imin
Gaji pokok pejabat tertinggi negara seperti tertuang Dalam PP Nomor 75 Tahun 2000, yaitu Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Perwakilan Rakyat (MPR), dan Mahkamah Agung (MA) sebesar Rp 5.040.000 per bulan. Dengan begitu, Gaji Wapres bisa mencapai Rp 20.160.000 per bulan.
Lalu, Wapres juga akan mendapatkan tunjangan jabatan yang nilainya mencapai Rp 22 juta per bulan. Tidak hanya itu, Wapres juga diberikan fasilitas-fasilitas lain dari negara. Sehingga, jika ditotal maka gaji Wapres selama sebulan sebesar Rp 42 juta.
Dengan angka itu, jika menang menjadi Wapres maka gaji Gibran akan naik tujuh kali lipat. Tentunya, jalan Gibran untuk menjadi Wapres masih panjang, karena harus melawan pasangan capres-cawapres lainnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Ekonomi Indonesia Melesat 5,61 Persen saat Rupiah Pecahkan Rekor Terlemah
-
Pertukaran Mata Uang dengan China dan Jepang Jadi Strategi Jaga Nilai Tukar Rupiah
-
Rupiah Masih Melemah Akibat Turunnya Surplus Perdagangan
-
Ikon Kota yang Terawat Bisa Menggerakkan Ekonomi, AVIA Ungkap Alasannya
-
Purbaya Bantah Ekonomi RI Seperti Krisis 1998: Ekonom Salah Prediksi, Kecele
-
Pemerintah Bidik Hilirisasi Industri demi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen di 2029
-
Pelemahan Rupiah yang Terparah dalam Sejarah Bisa Picu Gagal Bayar dan PHK
-
Bahlil Tegaskan Tarif Listrik Tak Naik pada Mei
-
OJK: DSI Masih Nunggak Bayar Dana Nasabah Rp 2,4 Triliun
-
Ditopang Margin Kilang Minyak, Laba Barito Pacific (BRPT) Naik 803 Persen di Kuartal I-2026