Suara.com - PT Surveyor Indonesia (PTSI) melakukan penilaian terhadap program-program kabupaten yang dinilai telah memenuhi pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Penilaian yang dilakukan PTSI ini bekerja sama dengan Bappenas, APKASI dan KPPOD.
Direktur Utama PTSI, M Harris Witjaksono menjelaskan, dari 103 kabupaten sebanyak 10 Kabupaten yang program-programnya masuk dalam penilaian pembangunan berkelanjutan. 10 Kabupaten ini diantaranya, Bandung, Bogor, Bantul, Gowa, Karo, Magelang, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Temanggung, dan Sinjai.
Adapun, penilaian ini masuk dalam program I-SIM For Regencies di mana melihat pengembangan yang diusulkan oleh Kabuparen untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat luas.
"Di sinilah peran Surveyor Indonesia untuk memberikan inspirasi bahwa setiap unsur anak bangsa harus mampu memberikan kontribusi positif kepada perusahaan, masyarakat, dan negara. SDGs harus menjadi gerakan Bersama," ujarnya di Graha Surveyor Indonesia, Jakarta, Senin (30/10/2023).
Dalam penilaian ini, masing-masing Kabupaten menampilkan program unggulan SDGs yang kemudian diuji lebih dalam oleh panelis yang mewakili pentahelix pencapaian SDGs. Penjurian I-SIM For Regencies akan menjadi bagian dari SDGs Action Awards (SDGs Award) kategori Pemerintah Daerah yang akan disampaikan pada acara SDGs Annual Conference, pada 5-7 November 2023 di Yogyakarta oleh Kementerian PPN/Bappenas.
I-SIM For Regencies merupakan gerakan inisiatif untuk mendukung keberlanjutan multi-stakeholders dalam mengelola aspek pembangunan berkelanjutan, lingkungan, sosial dan tata kelola, termasuk akselerasi pencapaian SDGs di tingkat Kabupaten.
Melalui program ini, pemerintah Kabupaten dapat mengungkapkan data dan mengukur capaian dalam akselerasi performa capaian tersebut.
Harris menambahkan, penilaian yang dilakukan juga bisa memberikan bantuan dari pihak lain agar bisa mendanai program-program yang berkelanjutan. Salah satunya, melalui program-program TJSL yang digelar para BUMN.
"Ini bisa juga digunakan oleh badan-badan usaha, salah satunya BUMN dalam konteks kita membuat program, disebut program matching. Antara pemerintah kabupaten dan kota, serta target-target dalam penyusunan TJSL. Artinya apa? Harapannya program TJSL kita bisa nyambung dengan program pemerintah kabupaten/kota, dan selanjutnya ini akan dimonitor capaiannya seperti apa. Nah capaian ini adalah bagian dari kontribusi BUMN, bagian dari ESG dari BUMN itu sendiri," pungkas dia.
Baca Juga: Rosan Roeslani Mundur dari Wamen BUMN, Ini Sosok Penggantinya
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
-
Kompak Turun: Ini Harga BBM di Pertamina hingga Shell
Terkini
-
Harga Tiket Pesawat Turun Setelah BBM Avtur Melemah?
-
B50 Resmi Berlaku, INDEF Beberkan Ancaman Kenaikan Harga Minyak Goreng
-
BI Rate Naik, Kemenperin Sebut Kepercayaan Industri Melambat
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
BPKH Pangkas Anggaran Operasional Rp100,31 Miliar
-
Neraca Perdagangan RI Tekor Pada Mei, Penyebabnya Impor Migas
-
Peringatan dari Bappenas: SDM RI Kalah Jauh dari Tetangga, Kelas Menengah Banyak Turun Kasta
-
4 Marketplace Bakal Potong Pajak PPh Penjual Online Mulai 1 Agustus, Ini Daftarnya
-
Pemerintah Didesak Rombak Kebijakan Ekonomi RI Berbasis Manusia
-
Penjual Marketplace Kena PPh Mulai 1 Agustus 2026, Ini Kelompok Seller yang Bebas Pajak