Suara.com - Kelompok sukarelawan Mak Ganjar melakukan penyuluhan tentang gangguan pertumbuhan pada anak atau stunting di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu menurunkan angka stunting di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Banjar yang disebabkan oleh minimnya pengetahuan warga tentang stunting.
"Stunting itu kebanyakan (disebabkan) waktu hamil tidak menjaga kesehatan kehamilannya. Pola makannya juga tidak sehat, tidak seimbang. Sehingga, anaknya gizinya kurang baik," kata Muslihah, pengisi materi penyuluhan, ditulis Jumat (10/11/2023).
Menurut WHO (2020) stunting adalah kondisi pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO.
Kondisi itu, kata Muslihah, dipengaruhi irreversibel akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan/atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan.
"Ketika anaknya tumbuh itu kurang, pertumbuhannya tidak normal. Tidak seperti anak-anak tumbuh pada umumnya. Ada kemungkinan berat dan tinggi badannya itu kurang dari yang normal," ujarnya.
Menurut data tahun lalu, angka stunting di Kabupaten Banjar sebelumnya tercatat sebesar 40 persen kemudian mengalami penurunan sekitar 14 persen sehingga pada saat ini jumlahnya berada pada angka 26 persen.
Penurunan angka stunting itu diakui berkat kerja sama berbagai pihak termasuk kelompok sukarelawan Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD, melalui penyuluhan yang dilakukan Mak Ganjar Kalimantan Selatan kali ini.
"Cara pencegahannya, pola makannya harus dijaga. Kemudian juga pola hidup bersih dan sehat. Apalagi, untuk bapak-bapaknya yang merokok sebisa mungkin menghindari kontak langsung dengan anak ketika sedang atau selesai merokok," kata Muslihah.
Baca Juga: Dari Pembinaan hingga Pangan Murah, Pemprov DKI Tekan Angka Stunting Jakarta
Dalam penyuluhan kali ini, terungkap alasan warga kurang memperhatikan asupan makanan bergizi untuk anak-anaknya yakni terkendala kondisi perekonomian yang sedang sulit belakangan ini.
Muslihah mengakui kondisi perekonomian masyarakat setempat tengah sulit karena hasil perkebunan karet yang banyak digeluti mereka mengalami penurunan hasil produksi dan penjualan.
"Ketika karet itu anjlok harganya dan hasil karetnya itu menurun maka di situ penghasilan masyarakat menurun akhirnya untuk mencari makan susah dan untuk menghidupi keluarganya juga sulit," katanya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Nasib Maxride di Yogyakarta di Ujung Tanduk: Izin Tak Jelas, Terancam Dilarang
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
Terkini
-
Menkeu Purbaya Yakin Rupiah Menguat Selasa Depan
-
Pertamina Luruskan 3 Kabar Bohong Viral Akhir Pekan Ini
-
Lakukan Restrukturisasi, Kimia Farma (KAEF) Mau Jual 38 Aset Senilai Rp 2,15 Triliun
-
Bank Tanah Serap Lahan Eks-HGU di Sulteng untuk Reforma Agraria
-
Pindah Lokasi, Kemenhub Minta Pemprov Pastikan Lahan Pembangunan Bandara Bali Utara Bebas Sengketa
-
PLTP Ulubelu Jadi Studi Kasus Organisasi Internasional Sebagai Energi Listrik Ramah Lingkungan
-
Tinjau Tol PalembangBetung, Wapres Gibran Targetkan Fungsional Lebaran 2026
-
Harga Emas Antam Naik Lagi Didorong Geopolitik: Waktunya Akumulasi?
-
Menkeu Purbaya: Bos Bank Himbara Terlalu Bersemangat Jalankan Ide Presiden
-
BPJS Ketenagakerjaan-Perbarindo Tandatangani MoU, Berikan Perlindungan Jaminan Sosial Pegawai