Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya menekan angka stunting pada balita. Berbagai program dilaksanakan, dari mengintegrasikan data, intervensi langsung, hingga sosialisasi dan kampanye.
Stunting alias tengkes merupakan kondisi gagal tumbuh secara normal yang ditandai dengan pertumbuhan fisik yang terhambat pada anak-anakakibat kekurangan gizi kronis.
Penurunan angka stunting ini juga merupakan instruksi Presiden Joko Widodo. Targetnya, angka stunting nasional turun hingga 14 persen pada 2024. Sementara, pada awal 2023, angka stunting Jakarta masih berada di angka 16 persen.
Kendati demikian, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan memberikan target yang lebih tinggi untuk Jakarta, yakni di bawah 10 persen. Pemprov DKI diminta melakukan intervensi lebih ketat kepada kelompok berisiko.
Setelah menjalankan sejumlah program, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan, pihaknya telah menangani 9.000 kasus stunting pada anak-anak di Ibu Kota. Penanganan juga dilakukan pada kasus gizi buruk.
"Pemprov DKI terus mencari yang stunting. Total kalau se-Jakarta ada 22 ribu, kurang lebih 9 ribu sudah selesai. Itu data stunting. Kalau data rawan gizi 23 ribu, selesai 13 ribu. Yang lain masih berlanjut," jelas Heru di Kelurahan Pekojan, Jakarta Barat.
Menurutnya, dari sembilan anak yang mengalami stunting, lima di antaranya sudah lulus stunting atau mendapatkan gizi yang baik. Sedangkan empat anak lain dipastikan segera menyusul akan lulus tengkes, dengan penanganan pemberian gizi yang tepat.
Karena itu, pihaknya juga menggalakkan program Gerakan Anak Sehat: Bersama Cegah Stunting yang diinisasi Kementerian Kesehatan. "Gerakan ini dicanangkan untuk meningkatkan sinergi lintas sektor dan memberi wadah yang mengundang partisipasi masyarakat dalam pencegahan stunting sejak dini," terang Heru di Balai Kota DKI Jakarta.
Gerakan Anak Sehat yang dimulai di Jakarta dan berlanjut di provinsi-provinsi lain dilakukan dengan mendukung Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal kepada anak-anak bermasalah gizi yang telah didata. Selain makanan sehat, diberikan juga edukasi terhadap orang tua agar memperhatikan gizi ibu hamil dan balita.
Baca Juga: Pemprov DKI Minta Daerah Penyangga Juga Ikut Gelar Razia Tilang Uji Emisi
“Kita terus berikan intervensi agar bisa lulus stunting. Salah satunya, seminggu dua kali kita intervensi dengan memberikan makanan yang bergizi dan susu,” ucap Heru.
Lebih lanjut, Pemprov DKI juga telah meluncurkan Program Jakarta Beraksi (Bergerak Atasi Stunting) di lima kota dan satu kabupaten beberapa waktu lalu. Program ini merupakan bentuk pembangunan ekosistem penanganan kasus stunting yang melibatkan pihak swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR).
Pemprov DKI pun menunjukkan komitmennya memberantas stunting lewat pengucuran anggaran hingga triliunan rupiah. "Langkah konkret dalam penurunan stunting anggarannya Rp 3,53 triliun dan realisasinya Rp 1,6 triliun atau 45,59 persen," kata Heru dalam keterangannya.
Anggaran tersebut juga digunakan untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penurunan Stunting. Dasarnya Keputusan Sekretaris Daerah (Kepsekda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 59 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting.
Dana tersebut dikucurkan untuk pemberian bantuan berupa pangan bersubsidi sebesar Rp 794.996.620.661, dari pagu Rp 985.227.407.070 pada Agustus 2023. Realisasi per komoditasnya adalah daging ayam sebanyak 3.091.920 ekor, daging sapi 3.041.984 kilogram, ikan 2.072.551 kilogram, telur ayam 3.142.951 tray, beras 3.231.296 per pak atau 5 kilogram, dan susu UHT (Ultra Hingh Temperature) 2.396.285 karton.
Program pangan murah ini bertujuan untuk memperbaiki gizi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah bagi Masyarakat Tertentu, terdapat sembilan golongan masyarakat yang menjadi penerima.
Berita Terkait
-
DKI Dapat Suntikan Dana Rp13,36 Miliar Dari Pemerintah Pusat di Penghujung Tahun, untuk Program Apa?
-
Pemprov DKI Maksimalkan Potensi Ekonomi Kreatif Jakarta Lewat Industri MICE
-
Maju Mundur Tilang Uji Emisi di DKI Jakarta, Bikin Aturan Kok Plin Plan Pak?
-
Pemprov DKI Juara Umum Anugerah Media Humas Tiga Kali Beruntun
-
Pemprov DKI Minta Daerah Penyangga Juga Ikut Gelar Razia Tilang Uji Emisi
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Nasib Maxride di Yogyakarta di Ujung Tanduk: Izin Tak Jelas, Terancam Dilarang
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
Terkini
-
Sebut Produksi Jagung Melesat, Titiek Soeharto Ungkap Andil Polri soal Swasembada Pangan
-
Mardiono Ungkap Kericuhan di Muktamar X PPP Akibatkan Korban Luka yang Dilarikan ke Rumah Sakit
-
Muktamar X PPP: Mardiono Akui Konflik Internal Jadi Biang Kegagalan di Pemilu 2024
-
Baru Hari Pertama Muktamar X PPP, Mardiono Sudah Menang Secara Aklamasi
-
Solid! Suara dari Ujung Barat dan Timur Indonesia Kompak Pilih Mardiono di Muktamar X PPP
-
Bukan Kader, tapi Provokator? PPP Curiga Ada Penyusup yang Tunggangi Kericuhan Muktamar X
-
15 Tahun Menanti, Bobby Nasution Jawab Keluhan Warga Bahorok
-
Bobby Nasution Minta Mitigasi Dini Banjir Bandang Bahorok
-
Prabowo Akui Keracunan MBG Masalah Besar, Minta Tak Dipolitisasi
-
Di Panggung Muktamar, Mardiono Minta Maaf dan Akui Gagal Bawa PPP Lolos ke Parlemen