Suara.com - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyebut, pembangunan awal kereta cepat Light Rail Transit (LRT) di Bali masih sedang dalam proses pembahasan.
Pernyataan ini diberikan sebagai tanggapan terhadap pertanyaan terkait rencana pemerintah pusat yang berkeinginan untuk melaksanakan peletakan batu pertama pada awal tahun 2024.
Menhub mengungkapkan, "Groundbreaking masih dalam pembahasan," setelah mengamati lokasi pembangunan LRT secara langsung dan mengadakan rapat dengan jajaran Pemerintah Provinsi Bali di Kabupaten Badung pada hari Minggu.
Dari perbincangan tersebut, Menhub menyadari bahwa ada dua aspek krusial yang menjadi alasan mendesak untuk segera melanjutkan proyek LRT, yaitu status Bali sebagai destinasi pariwisata internasional Indonesia dan masalah kemacetan yang belum teratasi.
“Memang terjadi kemacetan yang kronis yang bisa menjadi bumerang apabila tidak kita tangani, oleh karenanya sama dengan Jakarta kita akan membuat format bahwa penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK)-nya pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan mendukung dari segi teknis sebagai minoritas,” ujar Budi Karya, dikutip melalui Antara pada Minggu (17/12/2023).
Pemprov Bali nantinya memegang saham mayoritas dengan besaran 51 persen, sementara pemerintah pusat 49 persen, jadi pemda sudah bersedia mendanai capital expenditure (capex) maupun operasional expenditure (opex) sebagai penyangga.
Menhub membocorkan, sudah ada negara yang setuju menggarap tahap pertama LRT ini, namun rencananya akan dikombinasikan dengan perusahaan swasta, sehingga kehadirannya di Bali ini untuk melihat kondisi riil dan awal pembangunan LRT segera terlaksana.
Belum diketahu secara pasti mana negara tersebut. Namun, belakangan Indonesia semakin dekat dengan Jepang dan China, terutama dalam proyek konektivitas seperti MRT dan kereta cepat.
Atas kunjungan Menhub Budi Karya di Central Parkir Kuta, lokasi pemberhentian kereta cepat LRT nanti, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra mengaku senang.
Baca Juga: Emiten Ini Garap Sistem Teknologi LRT Palembang
Pemprov Bali menilai ini sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat yang peduli dengan kondisi kemacetan Bali yang berimbas juga pada pariwisatanya.
“Bali sangat membutuhkan transportasi pariwisata yang modern, karena memang kita rasakan saat ini pada jam-jam tertentu kemacetannya luar biasa terutama bandara ke wilayah Kuta sampai Canggu. Terima kasih perhatiannya kepada Bali untuk kemajuan pariwisata,” ujarnya.
Berita Terkait
-
Bandara Dhoho Milik Gudang Garam Senilai Rp13 Triliun Beroperasi Komersil Tahun Depan
-
Sky Bridge Bojonggede Senilai Rp18,33 Miliar Resmi Beroperasi
-
Pemerintah Beri Subsidi Tiket LRT Jabodebek, Totalnya Rp 120 Miliar
-
Tarif LRT Jabodebek Berubah Lagi di Nataru, Jadi Segini
-
Emiten Ini Garap Sistem Teknologi LRT Palembang
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok