BPDP Ungkap Penerimaan Ekspor Sawit Tembus Rp 31 Triliun di 2025

Suara.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mengungkapkan realisasi penerimaan dari pungutan ekspor kelapa sawit mencapai Rp 31 triliun sepanjang tahun 2025.

Lembaga di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu menyebut kalau angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 dengan realisasi Rp 25,76 triliun.

"Penerimaan kita kurang lebih di Rp 31 triliun di tahun 2025,” kata Zaid Burhan Ibrahim selaku Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum BPDP dalam Media Briefing yang digelar di Hotel Movenpick Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Zaid menjelaskan kalau penghasilan BPDP itu digunakan lagi untuk pembiayaan program pengembangan kelapa sawit rakyat.

Menurutnya, insentif ini dipakai untuk peremajaan lahan sawit milik rakyat, bukan industri. Ia memastikan program ini sifatnya bantuan alias tidak dikembalikan.

"Bukan ke industri ya, ke perkebunan sawit rakyat yang sifatnya bantuan dan ini bukan pinjaman. Tidak perlu dikembalikan lagi,” beber dia.

Tahun 2026 ini BPDP menargetkan peremajaan 50.000 hektare lahan sawit rakyat. Mereka juga siap menambah anggaran jika rekomendasi teknis melebihi target.

Selain peremajaan lahan, anggaran pungutan sawit itu juga dipakai untuk program biodiesel seperti B40.

Berkat pengembangan B40, Zaid menilai sawit bisa menghemat devisa hingga 40 persen karena sawit digunakan untuk bahan bakar yang sebelumnya impor.

Baca Juga: Kejagung Bongkar Korupsi Ekspor CPO & POME, Kerugian Negara Capai Rp 14 Triliun

"Yang harusnya kita beli 100 persen misalnya bahan bakar fosil dari luar, dengan adanya program B40 ini, akan terjadi penghematan devisa. Nah, tahun 2024, kita menghemat devisa Rp147,5 triliun. Yang bisa kita hemat, yang harusnya kita melakukan impor sawit dengan mengeluarkan devisa Rp147,5 triliun, tapi dengan program B40 ini kita menjadi menghemat devisa senilai sebesar itu," jelasnya.