Suara.com - Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyebut pihaknya mendapatkan penugasan impor beras dari pemerintah sebesar 2 juta ton di 2024. Tujuan impor ini untuk memperkuat pasokan Cadangan beras pemerintah (CBP).
Adapun, CBP ini akan digunakan untuk melanjutkan pogram operasi pasar atau Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) dan juga bantuan pangan beras.
"Yang pertama kali kita harus mengisi kekurangan yang terjadi, mengembalikan ke posisi semula, dan untuk cover bantuan pangan dan SPHP 2024. Jadi kurang lebih 2 juta ton," ujarnya, di Bulog Corporate University, Jakarta, Kamis (21/12/2023).
Bayu menuturkan, Bulog akan menjaring negara-negara produsen beras mulai dari Thailand, India, China untuk bisa memenhui kuota impor tersebut.
Tidak hanya negara tersebut, dirinya juga akan mencari sumber-sumber negara lain produsen beras imbas dari ketidakpastian pasokan beras.
"Kita sekarang mencari dari semua, dan kita cari mana yang paling sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia," beber Bayu.
Mantan Wakil Menteri Perdagangan ini pun membeberkan, skema pemenuhan impor beras bisa melalui dua skema, yaitu business to business (b to b) atau government to government (g to g).
"Enaknya Bulog kalau mau disebut, karena kita BUMN, maka pada saat g to g kita bisa, dan b to b kita bisa," kata dia.
Salah satu skema g to g yang akan dijalankan yaitu dengan India. Pasalnya, pemerintah India merubah kebijakan soal ekspor beras.
Baca Juga: Bos Bulog Jamin Tak Ada Kelangkaan Beras Hingga Juni 2024
"Ada lembaga baru yang mereka bentuk di India dan itu akan menjadi satu-satunya pintu masuk. Bulog sudah resmi ditunjuk pemerintah Indonesia menjadi representatif Indonesia. Sehingga Bulog sudah langsung negosiasi dengan lembaga itu," pungkas Bayu
Berita Terkait
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
Terkini
-
Jam Tangan Ini Dijual Rp 7,6 Juta Buat Sindir Tarif Trump, Tertarik Beli?
-
Stimulus Kebijakan Prabowo Dorong IHSG Menghijau Selasa Pagi
-
Tambang Ilegal Ditertibkan, Ratusan Hektare Lahan Kembali ke Negara
-
Emas Antam Pecah Rekor Lagi, Harganya Jadi Rp 2.105.000 per Gram
-
Pemerintah dan Ratusan Pengusaha Bakal Berkumpul Bahas Kebijakan Sektor Perumahan
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
-
Ingin Cepat Punya Dana Pensiun, Generasi Z Mulai Masuk Kelompok Sandwich
-
PGAS Terus Kebut Perluasan Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga
-
Bukan Sekadar Proyek Seksi! Hutan Utuh Justru Jadi 'Lahan Emas' Baru Bagi Investor Hijau
-
RI Tawarkan Solusi Islam & 'Harm Reduction' untuk Selamatkan Petani Tembakau dan Ekonomi Nasional