Suara.com - Isu pemindahan ibu kota negara sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Bahkan dikabarkan sebenarnya sejak era Presiden Soekarno, wacana ini sudah muncul. Sekilas mengenai alasan Presiden Soekarno dulu ingin pindahkan ibukota bisa Anda cermati di sini.
Beberapa sejarawan pernah mengungkapkan hal ini, salah satunya JJ Rizal. Dilansir dari sebuah laporan, Presiden Soekarno pernah mengungkapkan mau memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya.
Awal Mula Ide Ini Muncul Tahun 1957
Pemindahan ibu kota negara sejatinya sudah muncul sejak 1957, ketika Presiden Soekarno meletakkan batu pertama di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Awalnya, ide yang diusung adalah pembangunan sister city untuk Jakarta dengan tujuan membagi beban ibu kota negara.
Dikabarkan bahwa beberapa kontraktor dari Rusia sudah datang ke kota tersebut dan melakukan pembangunan jalan besar menuju Kotawaringin. Sekali lagi, ide yang muncul awalnya adalah untuk membagi beban pada kebutuhan daya tampung Jakarta, dan belum sampai pada pemindahan ibu kota.
Proyeksi Palangkaraya menjadi ibu kota negara yang baru kemudian harus pupus di era pemerintahan Presiden Soekarno, karena pada masa itu terjadi pergolakan politik besar yang berujung pada turunnya sang Proklamator dan digantikan oleh Presiden Soeharto.
Realisasi di Era Presiden Joko Widodo
Pada akhirnya pemindahan ibu kota negara benar-benar direalisasikan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Meski tak luput dari pro dan kontra, nyatanya pembangunan sudah dilakukan dan diperkuat dengan regulasi legal untuk menjamin keberlangsungan pembangunan ini.
Diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo, pada tahun 2022 lalu setidaknya 58% PDB yang dimiliki Indonesia ada di Pulau Jawa. Padahal pada kenyataannya, terdapat 17,000 pulau yang ada di Indonesia dan dapat dioptimalkan untuk kemaslahatan masyarakat secara umum.
Baca Juga: Jokowi Bakal Hadiri Kampanye Akbar Prabowo-Gibran? Nusron Wahid: Kan Nggak Diundang Kampanye
Pemindahan ini diharapkan dapat menjadi magnet ekonomi baru untuk negara, dan membagi porsi perputaran uang di negara ini. Bahkan bukan tidak mungkin perputaran akan semakin besar karena adanya kawasan industri dan pusat kesibukan baru di Ibu Kota Nusantara nanti.
Pemindahan pusat pemerintahan sendiri akan berlangsung secara bertahap, dan dimulai pada tahun 2024 ini. Rencananya beberapa kementerian strategis akan dipindahkan terlebih dahulu guna menyokong kegiatan di IKN, dan mempercepat pembangunan yang terjadi.
Kontributor : I Made Rendika Ardian
Berita Terkait
-
Biodata dan Pendidikan Bobby Nasution, Menantu Jokowi Mendadak Serang Anies Soal JIS
-
Analisa 'Serangan' Masif Ahok ke Jokowi: Blunder atau Sengaja Gerus Suara Ganjar-Mahfud?
-
Di Balik Pernyataan Prabowo, Sahat Simatupang Sebut Ada Kesaksian Yusril soal Gerakan 212
-
Ini Kata Jusuf Kalla Soal Rektor Unika Diminta Polisi Buat Narasi Positif Jokowi
-
Jokowi Bakal Hadiri Kampanye Akbar Prabowo-Gibran? Nusron Wahid: Kan Nggak Diundang Kampanye
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
-
Kompak Turun: Ini Harga BBM di Pertamina hingga Shell
-
Hakim Andi Sebut Nadiem Makarim Seharusnya Dibebaskan
Terkini
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
BPKH Pangkas Anggaran Operasional Rp100,31 Miliar
-
Neraca Perdagangan RI Tekor Pada Mei, Penyebabnya Impor Migas
-
Peringatan dari Bappenas: SDM RI Kalah Jauh dari Tetangga, Kelas Menengah Banyak Turun Kasta
-
4 Marketplace Bakal Potong Pajak PPh Penjual Online Mulai 1 Agustus, Ini Daftarnya
-
Pemerintah Didesak Rombak Kebijakan Ekonomi RI Berbasis Manusia
-
Penjual Marketplace Kena PPh Mulai 1 Agustus 2026, Ini Kelompok Seller yang Bebas Pajak
-
MMA Marketing Talk 2026 Siap Tetapkan Arah Industri Pemasaran dan Periklanan Indonesia
-
Piala Dunia, Pemerasan Ekonomi, Judi dan Nyawa yang Dipertaruhkan
-
Marketplace Terapkan Pajak Otomatis Bagi Penjual Online, UMKM Ikut Kena?