Harmoni Politik, Rupiah Menguat: Pemilu Damai Bisa Bikin Ekonomi Menguat

Suara.com - Menurut analis pasar uang Rully Nova, pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang berlangsung lancar dan damai berkontribusi pada peningkatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Berpegang pada hasil hitung cepat pilpres yang positif, diperkirakan rupiah dapat menguat hingga mencapai Rp15.400 dalam rentang satu minggu ke depan," ujar Rully kepada ANTARA di Jakarta pada hari Kamis (15/2/2024).

Analis dari Bank Woori Saudara itu menjelaskan bahwa aliran modal asing terus mengalir ke pasar keuangan Indonesia karena Pemilihan Umum berlangsung dengan damai dan diperkirakan hanya akan dilakukan satu putaran, yang memberikan sentimen positif untuk penguatan rupiah.

Pada lelang Surat Utang Negara (SUN) pada Selasa lalu, dana sebesar Rp24 triliun terserap dengan permintaan lebih dari dua kali lipat, dan masih ada potensi masuknya modal asing ke dalam negeri atau capital inflow sebesar Rp12 triliun lagi hingga akhir bulan ini.

Merujuk pada hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei termasuk dari Charta Politika Indonesia dan Lembaga Survei KedaiKOPI pada Rabu (14/2/2024) menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul.

Pilpres kali ini diikuti oleh tiga pasangan, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

Namun menurut Rully, penguatan rupiah akan dibatasi oleh faktor eksternal seperti sentimen terkait arah kebijakan suku bunga Amerika Serikat (AS) atau Fed Funds Rate (FFR) ke depan.

Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis pagi naik 22 poin atau 0,14 persen menjadi Rp15.582 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.604 per dolar AS.

Baca Juga: Sumpah Kim Jong Un hingga Pembatalan Undang-undang Kerjasama Korut dengan Korsel