Tantangan Berat AHY Usai Jabat Menteri ATR/BPN: Mafia Tanah Hingga Proyek IKN

Suara.com - Presiden RI Joko Widodo mengangkat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Hadi Tjahjanto yang dipindahkan untuk menjabat Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

Agus Harimurti Yudhoyono atau yang biasa dipanggil AHY, mengambil sumpah jabatan sebagai Menteri ATR/Kepala BPN di hadapan Presiden RI dalam acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, pada hari Rabu (21/2).

AHY merupakan tokoh muda yang dikenal sebagai putra dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden Ke-6 RI) dengan Kristina Herrawati atau yang lebih dikenal sebagai Ani Yudhoyono.

Lahir di Bandung, AHY tumbuh dengan nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, dan solidaritas. Sebagai anak perwira TNI, dia memiliki empati yang besar terhadap berbagai masalah masyarakat karena sering ikut dalam tugas dan pendidikan ayahnya.

AHY lulus sebagai terbaik di SMA Taruna Nusantara dan kemudian juga meraih gelar terbaik di Akademi Militer (Akmil) serta mendapat bintang Adhi Makayasa.

Selain itu, AHY memiliki tiga gelar master, yaitu Master of Science in Strategic Studies dari Nanyang Technological University (Singapura), Master in Public Administration dari Harvard University (Amerika Serikat), dan Master of Arts in Leadership and Management dari Webster University (Amerika Serikat).

Perjalanan karier AHY sejak lulus dari Akmil menempati posisi-posisi penting, mulai dari Komandan Peleton di Batalyon Infanteri Lintas Udara 305/Tengkorak dalam Operasi Pemulihan Keamanan di Aceh, perwira seksi operasi Kontingen Garuda XXIII-A dalam misi menjaga perdamaian di sepanjang perbatasan Israel dan Libanon Selatan, dan Pada tahun 2016, AHY ditugaskan sebagai Komandan Batalyon Infanteri Mekanis 203 Arya Kemuning. Danyon adalah jabatan terakhir dari perwira dari korps infanteri ini, dengan pangkat terakhir mayor.

Selepas dari karier militer karena pensiun dini, AHY kemudian masuk ke dunia politik ketika didaulat untuk menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta pada Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta pada 2017. Setelah itu AHY terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025. AHY juga mendirikan The Yudhoyono Institute

Reforma Agraria

Baca Juga: Berseteru Gegara Diduga Ingin Kudeta Demokrat, Moeldoko 'Raib' saat AHY Dilantik Jokowi di Istana

Sebagai Menteri ATR yang baru, AHY dihadapkan pada beberapa tugas yang menantinya, salah satunya adalah pelaksanaan "Reforma Agraria".

Menurut Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, Reforma Agraria adalah upaya untuk menyusun kembali struktur kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar lebih adil, dengan mengatur aset dan akses untuk kesejahteraan rakyat.

Reforma agraria merupakan program strategis nasional yang bertujuan untuk mempercepat pemenuhan target penyediaan tanah untuk reforma agraria dan pelaksanaan redistribusi tanah serta legalisasi aset tanah transmigrasi.

Untuk menyelesaikan konflik agraria dan memperkuat perekonomian masyarakat yang menjadi subjek reforma agraria, diperlukan strategi pelaksanaan yang adil, berkelanjutan, partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Kementerian ATR/BPN telah mencatat sejumlah pencapaian dalam reforma agraria. Pertama, terkait penyelesaian konflik agraria, telah berhasil melakukan redistribusi tanah dan penyelesaian konflik agraria di 14.968 bidang atau 24 lokasi prioritas dari program Reforma Agraria.

Kedua, terkait legalisasi aset, dalam konteks tanah transmigrasi, telah tercapai legalisasi atas 221.823 bidang tanah, dan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah mencapai pendaftaran atas 32.752.528 bidang tanah.