Suara.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menanggapi soal rumor dirinya masuk bursa calon menteri keuangan jika Prabowo Subianto telah resmi diumumkan sebagai pemenang Pilpres 2024.
Mahendra Siregar awalnya tertawa ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut.
"Hahaha. Ahh, jangan banyak dengerin rumor-lah," kata dia di St Regis, dikutip Selasa (5/3/2024).
Ketika ditanya lagi apakah akan siap jika benar-benar terpilih menjadi menteri keuangan. Dirinya menanggapinya dengan senyum lagi dan santai.
"Tanggapan saya, nemenin Pak Dian. Nemenin Pak Agusman (Anggota DK OJK yang lain," ujar Mahendra.
Prabowo Subianto disebut sudah menyiapkan sejumlah nama untuk diangkat menjadi Menteri Keuangan jika sudah diumumkam secara resmi menjadi pemenang Pemilu 2024.
Laporan itu diungkap oleh media asing asal Amerika Serikat (AS) Bloomberg yang dikutip hari ini Rabu (28/2/2024).
Menurut laporan tersebut, Prabowo dikabarkan sedang mempertimbangkan sejumlah tokoh yang berlatar belakang bankir sebagai Menteri Keuangan.
Sejumlah nama pun disebutkan dalam laporan Bloomberg tersebut, diantaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar hingga Direktur Utama Bank BNI Royke Tumilar.
Nama-nama itu disebut sejumlah sumber dianggap cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif.
"Prabowo tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Jabatan itu disebut di atas politik, dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara," tulis laporan tersebut.
Alhasil jika isu ini benar, rumor Sri Mulyani yak tak ikut disertakan dalam gerbong kabinet Prabowo-Gibran betul adanya.
"Menteri Keuangan baru akan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, satu-satunya perempuan yang pernah ditunjuk untuk peran tersebut sejak kemerdekaan Indonesia pada 1945," tulis Bloomberg.
Dalam laporan itu juga disebutkan bahwa peran Menteri Keuangan bakal memiliki tanggung jawab besar yang bisa mengatur kondisi keuangan negara.
"Sehingga orang tersebut harus mempertahankan disiplin fiskal, yang telah menjadi hal penting dalam menstabilkan rupiah dan meyakinkan investor asing, sambil mengamankan pendanaan yang cukup untuk rencana pengeluaran besar Prabowo," sambung mereka.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Berapa Harga Mobil Bekas Toyota Yaris 2011? Kini Sudah di Bawah 90 Juta, Segini Pajaknya
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
Pilihan
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
Terkini
-
Kekayaan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya yang Dikabarkan Cerai
-
Merger BUMN Karya Tuntas Awal 2026, BP BUMN Ungkap Update Terkini
-
Target Harga BUMI di Tengah Aksi Jual Saham Jelang Tahun Baru
-
HET Beras Mau Dihapus
-
Dana Jaminan Reklamasi 2025 Tembus Rp35 Triliun, Syarat Wajib Sebelum Operasi!
-
Harga Beras Bakal Makin Murah, Stoknya Melimpah di 2026
-
DJP Blokir 33 Rekening Bank hingga Sita Tanah 10 Hektare ke Konglomerat Penunggak Pajak
-
Emiten TRON Perkuat Bisnis Kendaraan Listrik, Jajaki Pengadaan 2.000 Unit EV
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
DJP Kemenkeu Kantongi Rp 3,6 Triliun dari Konglomerat Penunggak Pajak