Erick Thohir Minta PLN Hingga BUMN Farmasi Borong Bahan Baku Imbas Penguatan Dolar AS

Suara.com - Menteri BUMN Erick Thohir memberi perintah kepada BUMN untuk menyiapkan langkah menghadapi ketegangan antara Iran-Israel. Terutama, mengantisipasi kinerja BUMN di tengah rupiah yang anjlok di level Rp 16.000 per dolar AS.

Misalnya pada BUMN Pertamina, PLN, BUMN Farmasi, dan MIND ID yang diminta segera untuk membeli bahan baku dalam jumlah besar. Hal ini agar belanja operasional tidak terganggung imbas rupiah yang anjlok. 

"Serta melakukan kajian sensitivitas terhadap pembayaran pokok dan atau bunga utang dalam dolar yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat," ujar Erick dalam keterangannya, Kamis (18/4/2024).

Kemudian, Ketua Umum PSSI ini meminta BUMN perbankan menjaga secara proporsional porsi kredit yang terdampak oleh volatilitas rupiah, suku bunga, dan harga minyak.

Selanjutnya, BUMN diminta melakukan langkah cepat dalam meminimalisasi dampak global melalui peninjauan ulang ulang biaya operasional belanja modal, utang yang akan jatuh tempo, rencana aksi korporasi, serta melakukan uji stres dalam melihat kondisi BUMN dalam situasi terkini.

Erick Siapkan BUMN Antisipasi Dampak Ekonomi dan Geopolitik Global.

Selain itu, sambung Erick, BUMN yang berorientasi pasar ekspor seperti Pertambangan MIND ID, perkebunan PTPN bisa memanfaatkan tren kenaikan harga ini untuk memitigasi tergerusnya neraca perdagangan.

Erick mengatakan BUMN yang memiliki utang luar negeri atau berencana menerbitkan instrumen dalam dolar AS agar mengkaji opsi hedging untuk meminimalisasi dampak fluktuasi kurs.

"Seluruh BUMN diharapkan dapat waspada dan awas dengan memantau situasi saat ini, mengingat kemungkinan terjadi kenaikan tingkat suku bunga dalam waktu dekat," imbuh Erick.

Baca Juga: Dolar AS Dalam Catatan Keuangan Oliver: Kode $ Populer Hingga Sekarang

Erick menilai suituasi ekonomi dan geopolitik tersebut sudah dan akan berdampak kepada Indonesia melalui Foreign Outflow dana investasi yang akan memicu melemahnya rupiah dan naiknya imbal hasil obligasi.

Kemudian juga semakin mahalnya biaya impor bahan baku dan pangan karena gangguan rantai pasok.

"Dan akan menggerus neraca perdagangan Indonesia," pungkas dia.