Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani tampaknya sedang mengelus dada melihat tingkah laku para anak buahnya, khususnya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang kini tengah menjadi sorotan publik.
Sri Mulyani pun memberikan atensi khusus dengan menggelar rapat internal agar citra lembaga ini kembali baik di mata masyarakat.
"Kami membahas tindak lanjut dari berbagai masukan yang diberikan masyarakat - khususnya beberapa minggu belakangan – serta perbaikan fundamental dari institusi @beacukairi," kata Sri Mulyani dalam keterangan postingan Instagram @smindrawati yang dilihat Selasa (14/5/2024).
Wanita kelahiran Lampung ini pun berpesan kepada para pimpinan yang hadir agar mampu memetakan risiko dari perubahan ekosistem dan dinamika perekonomian saat ini.
Tak lupa dirinya juga memint agar anak buhanya untuk terus bangun sinergi yang makin kuat bersama APH dan K/L lain untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Saya sangat menghargai dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberi masukan konstruktif dan turut mendukung @beacukairi agar mampu melayani dan bereformasi lebih baik. Terima kasih juga kepada seluruh jajaran Bea dan Cukai yang telah bekerja dengan penuh dedikasi di garda terdepan," katanya.
"Tetap semangat dalam menjaga amanah publik yang luar biasa penting ini. Berikan yang terbaik untuk Indonesia," pungkas postingan Sri Mulyani itu.
Asal tahu saja, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan belakangan ini menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh beberapa kasus yang viral di media sosial.
Beberapa kasus yang viral itu adalah:
Baca Juga: Rekening Gendut Bos Bea Cukai Purwakarta, Sri Mulyani Kena Gocek Lagi?
Kasus Megatron: Youtuber Medy Renaldy mengeluhkan paket mainan Megatron yang diterimanya dalam keadaan rusak dan kehilangan koin saat impor dari luar negeri.
Sepatu Impor: Seorang pengguna Twitter mengeluhkan sepatunya yang ditahan Bea Cukai selama 3 bulan dengan alasan nilai barang yang tidak sesuai.
Alat Bantu SLB: Yayasan Tunas Bangsa mengeluhkan alat bantu belajar untuk anak berkebutuhan khusus (SLB) yang ditahan Bea Cukai dengan alasan perizinan yang belum lengkap.
Selain itu, Bea Cukai juga disorot terkait gaji dan tunjangan pegawainya yang dianggap tinggi. Hal ini memicu perbandingan dengan gaji pegawai di instansi lain dan menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan transparansi.
Soal jumlah harta kekayaan para pejabatnya juga menjadi sorotan yang paling hangat adalah soal jumlah harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean (REH) yang dianggap mencurigakan hingga akhirnya dicopot oleh Kemenkeu.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Kekayaan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya yang Dikabarkan Cerai
-
Merger BUMN Karya Tuntas Awal 2026, BP BUMN Ungkap Update Terkini
-
Target Harga BUMI di Tengah Aksi Jual Saham Jelang Tahun Baru
-
HET Beras Mau Dihapus
-
Dana Jaminan Reklamasi 2025 Tembus Rp35 Triliun, Syarat Wajib Sebelum Operasi!
-
Harga Beras Bakal Makin Murah, Stoknya Melimpah di 2026
-
DJP Blokir 33 Rekening Bank hingga Sita Tanah 10 Hektare ke Konglomerat Penunggak Pajak
-
Emiten TRON Perkuat Bisnis Kendaraan Listrik, Jajaki Pengadaan 2.000 Unit EV
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
DJP Kemenkeu Kantongi Rp 3,6 Triliun dari Konglomerat Penunggak Pajak