Suara.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta menyatakan bahwa ajang Solo Great Sale (SGS) yang diselenggarakan selama Mei 2024 berkontribusi cukup besar bagi perolehan pajak daerah.
Dikutip dari kantor berita Antara, Budi Murtono, Sekretaris Daerah Kota Surakarta, di Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu menyatakan bahwa pemerintah telah mencatat nilai pajak yang diperkirakan bisa diperoleh dari kegiatan itu.
"Sejauh ini baru pajak hotel yang bisa kami perkirakan karena ada sistem booking. Kalau restoran terkait dengan pelaporan pajak pada tanggal 10 bulan selanjutnya. Artinya baru diketahui pada tanggal 10 bulan ini," ungkap Budi Murtono.
Khusus untuk hotel, pihaknya bisa melihat dari omzet yang diperoleh hotel. Selama SGS dari kelompok hotel ada kenaikan omzet sekitar dua kali lipat.
"Yang biasanya di periode normal sebesar Rp 7 miliar, kali ini tembus Rp 15 miliar. Pajaknya 10 persen dari itu," lanjut Budi Murtono.
Selama penyelenggaraan SGS yang bersamaan dengan acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-44 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-52, Solo kedatangan banyak tamu dari luar kota.
"Pengunjung yang hadir pada HKG PKK saja ada sekitar 6.000 orang yang berkumpul di Solo. Ini memberikan dampak positif bagi hotel dan restoran," jelasnya.
Senada, Ferry Septha Indrianto, Ketua Kadin Kota Surakarta menyatakan bahwa penyelenggaraan SGS adalah bagian dari upaya Kadin untuk percepatan ekonomi daerah.
"Ketika bicara SGS, dampaknya bukan lagi rupiah. Sekarang saya fokusnya bagaimana membuat kolaborasi yang kuat. Urgensi Solo butuh kolaborasi dengan daerah sekitar," jelas Ferry Septha Indrianto.
Baca Juga: BI dan IPDN Kampus Sumbar Kolaborasi, Gelar Sosialisasi CBP Rupiah dan Digital Payment UMKM
Terkait hal itu, belum lama ini Kadin Kota Surakarta telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kadin di berbagai daerah di Solo Raya sebagai upaya percepatan aglomerasi.
"Pintu paling mudah mengembangkan Solo Raya adalah pintu pariwisata dan pintu investasi. Komitmen kami adalah mengurai agar semua daerah tidak ada yang tertinggal dalam mendapatkan kemanfaatan, pertumbuhan ekonomi, dan berperan pada perputaran ekonomi," pungkas Ferry Septha Indrianto.
Berita Terkait
-
Tiba di Arab Saudi, Penyidik KPK Bersiap Usut Dugaan 'Permainan' Kuota Haji di Tanah Suci
-
Transfer Pusat Dipangkas, Pemkab Jember Andalkan PAD Untuk Kemandirian Fiskal
-
Tak Gentar Dijadikan Tersangka dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Roy Suryo Senggol Gibran
-
Borok KPU Terbongkar Lagi: Sengaja Tak Laporkan Penggunaan Jet Mewah ke DPR
-
'Sentilan' Keras DPR ke KPU: Bisa Naik Pesawat Biasa, Kenapa Harus Pakai Private Jet?
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
Terkini
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Pertamina Gagalkan Pencurian 10 Ton Minyak Mentah di Prabumulih
-
Pandu Sjahrir Beberkan Mekanisme Danantara Investasi di Pasar Saham
-
Danantara Tak Mau Ikut Campur Soal Saham Gorengan yang Diusut Bareskrim
-
Tak Lagi Andalkan Listrik, Bisnis Beyond kWh Didorong Jadi Sumber Pertumbuhan
-
Setelah Perbaiki KRAS, Danantara Bangun Pabrik Baja Baru
-
BRI Perkuat Transformasi Digital, Pengguna BRImo Tembus 45,9 Juta
-
KPK OTT Pegawai Pajak dan Bea Cukai Sekaligus, Purbaya: Saya Dampingi Tapi Tak Intervensi
-
Anak Buah Menkeu Purbaya Kena OTT KPK
-
Pejabat Tinggi Bea Cukai Pusat Diperiksa KPK, Anak Buah Menkeu Purbaya Pasrah