Suara.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta menyatakan bahwa ajang Solo Great Sale (SGS) yang diselenggarakan selama Mei 2024 berkontribusi cukup besar bagi perolehan pajak daerah.
Dikutip dari kantor berita Antara, Budi Murtono, Sekretaris Daerah Kota Surakarta, di Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu menyatakan bahwa pemerintah telah mencatat nilai pajak yang diperkirakan bisa diperoleh dari kegiatan itu.
"Sejauh ini baru pajak hotel yang bisa kami perkirakan karena ada sistem booking. Kalau restoran terkait dengan pelaporan pajak pada tanggal 10 bulan selanjutnya. Artinya baru diketahui pada tanggal 10 bulan ini," ungkap Budi Murtono.
Khusus untuk hotel, pihaknya bisa melihat dari omzet yang diperoleh hotel. Selama SGS dari kelompok hotel ada kenaikan omzet sekitar dua kali lipat.
"Yang biasanya di periode normal sebesar Rp 7 miliar, kali ini tembus Rp 15 miliar. Pajaknya 10 persen dari itu," lanjut Budi Murtono.
Selama penyelenggaraan SGS yang bersamaan dengan acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-44 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-52, Solo kedatangan banyak tamu dari luar kota.
"Pengunjung yang hadir pada HKG PKK saja ada sekitar 6.000 orang yang berkumpul di Solo. Ini memberikan dampak positif bagi hotel dan restoran," jelasnya.
Senada, Ferry Septha Indrianto, Ketua Kadin Kota Surakarta menyatakan bahwa penyelenggaraan SGS adalah bagian dari upaya Kadin untuk percepatan ekonomi daerah.
"Ketika bicara SGS, dampaknya bukan lagi rupiah. Sekarang saya fokusnya bagaimana membuat kolaborasi yang kuat. Urgensi Solo butuh kolaborasi dengan daerah sekitar," jelas Ferry Septha Indrianto.
Baca Juga: BI dan IPDN Kampus Sumbar Kolaborasi, Gelar Sosialisasi CBP Rupiah dan Digital Payment UMKM
Terkait hal itu, belum lama ini Kadin Kota Surakarta telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kadin di berbagai daerah di Solo Raya sebagai upaya percepatan aglomerasi.
"Pintu paling mudah mengembangkan Solo Raya adalah pintu pariwisata dan pintu investasi. Komitmen kami adalah mengurai agar semua daerah tidak ada yang tertinggal dalam mendapatkan kemanfaatan, pertumbuhan ekonomi, dan berperan pada perputaran ekonomi," pungkas Ferry Septha Indrianto.
Berita Terkait
-
Geger Korupsi Haji Seret Kader PBNU, KH Marzuki Mustamar: KPK Angkut Saja Siapapun yang Salah!
-
Tokoh Senior PPP Bongkar Kelompok 'Lima Serangkai' di Balik Kudeta Suharso Monoarfa
-
Skandal Kuota Haji: KPK Ungkap Jual Beli Kuota Khusus Antar Biro Travel, Negara Boncos Rp1 Triliun
-
Fakta-fakta Ustaz Khalid Basalamah Kembalikan Uang Miliaran ke KPK, Terjebak 'Jasa Haram' Maktab VIP
-
Terungkap! Segini Uang yang Dikembalikan Ustaz Khalid Basalamah ke KPK, Totalnya Miliaran Rupiah
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Pengamat Bicara Nasib ASN Jika Kementerian BUMN Dibubarkan
-
Tak Hanya Sumber Listrik Hijau, Energi Panas Bumi Juga Bisa untuk Ketahanan Pangan
-
Jadi Harta Karun Energi RI, FUTR Kebut Proyek Panas Bumi di Baturaden
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
CORE Indonesia Lontarkan Kritik Pedas, Kebijakan Injeksi Rp200 T Purbaya Hanya Untungkan Orang Kaya
-
Cara Over Kredit Cicilan Rumah Bank BTN, Apa Saja Ketentuannya?
-
Kolaborasi dengan Pertamina, Pengamat: Solusi Negara Kendalikan Kuota BBM
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
Daftar Nama Menteri BUMN dari Masa ke Masa: Erick Thohir Geser Jadi Menpora
-
Stok BBM di SPBU Swasta Langka, Pakar: Jangan Tambah Kuota Impor, Rupiah Bisa Tertekan