Suara.com - Program andalan pemerintah baru Prabowo-Gibran yakni makan bergizi gratis telah mendapat lampu hijau dari pemerintah saat ini. Program tersebut telah disiapkan dana dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 senilai Rp71 triliun.
Hal ini disampaikan dalam konferensi pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025. Hadir di sana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono.
“Pada prinsipnya beliau (presiden terpilih) telah menyetujui, termasuk dengan hubungan program-program unggulan dan salah satunya makan bergizi gratis yang sudah dialokasikan dalam anggaran RAPBN 2025 sekitar Rp71 triliun. Tentu ada skala prioritas dan teknis lainnya,” ucap Airlangga dalam konferensi pers, Senin (24/6/2024).
Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani juga menambahkan bahwa Kementerian Keuangan telah berkomunikasi dengan tim pemerintahan Prabowo-Gibran soal anggaran program makan yang digadang-gadang dapat menuntaskan kelaparan ini.
Kedua pihak telah sepakat bahwa program tersebut akan dilaksanakan bertahap dimulai dari tahun depan.
“Presiden terpilih telah menyampaikan bahwa pelaksanaan makanan bergizi gratis dilakukan secara bertahap untuk tahun 2025. Detail makan bergizi gratis ini akan disampaikan oleh tim Presiden terpilih,” jelas Bendahara Keuangan RI itu.
Sementara dari kubu Prabowo, Thomas Djiwandono mengamini kalau nominal Rp71 triliun pada 2025 untuk program makan bergizi gratis telah disepakati Prabowo.
Meski begitu, ia berujar nominal angka tersebut bisa berubah lantaran RAPBN 2025 masih perlu dibahas oleh pemerintah bersama DPR RI.
"Kami sangat mengikuti siklus pembahasan APBN, jadi angka yang sudah disepakati tetap harus melewati proses siklus APBN," tutur Thomas.
Baca Juga: Rupiah Jeblok, Harga BBM Subsidi Bisa Terancam Naik?
Saat ini, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran belum dapat merinci pemanfaatan anggaran jumbo Rp71 triliun tersebut. Thomas berdalih timnya masih dalam tahap pembahasan.
Namun, Thomas memastikan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran bakal tetap menjaga defisit APBN di bawah ketentuan berlaku, yakni 3 persen.
"Kami ingin menekankan bahwa presiden terpilih komitmen terhadap defisit atau target defisit yang akan disepakati oleh pemerintah sekarang dan DPR RI," tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Dorong Kolaborasi Hijau, Pegadaian Dukung Program 2.000 Pohon di Kaltim
-
Harga Durian Anjlok, Musang King Dijual Rp23 Ribu per Kg
-
Rekap Hari Ini: IHSG Ambruk, Rupiah Anjlok!
-
Sinyal Bahaya dari Perbankan: Kredit Agresif, Likuiditas Justru Kian Menipis!
-
Pemerintah Tunda Insentif Motor Listrik, Nasib Ditentukan Juli 2026
-
Prabowo Mau Stop Impor BBM: Kita Akan Swasembada Energi
-
IHSG Hancur Lebur! Anjlok 3,56% ke Level 5.883, Asing Ramai Jual BMRI dan DSSA
-
Pelemahan Tak Terbendung, Rupiah Hampir Balik Lagi ke Rp18.000
-
Purbaya Klaim Kemenkeu Belum Berencana Punya Saham BEI Meski Diizinkan UU P2SK
-
Purbaya Ngotot Tambah Layer Cukai untuk Legalisasi Rokok Ilegal