Suara.com - Program andalan pemerintah baru Prabowo-Gibran yakni makan bergizi gratis telah mendapat lampu hijau dari pemerintah saat ini. Program tersebut telah disiapkan dana dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 senilai Rp71 triliun.
Hal ini disampaikan dalam konferensi pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025. Hadir di sana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono.
“Pada prinsipnya beliau (presiden terpilih) telah menyetujui, termasuk dengan hubungan program-program unggulan dan salah satunya makan bergizi gratis yang sudah dialokasikan dalam anggaran RAPBN 2025 sekitar Rp71 triliun. Tentu ada skala prioritas dan teknis lainnya,” ucap Airlangga dalam konferensi pers, Senin (24/6/2024).
Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani juga menambahkan bahwa Kementerian Keuangan telah berkomunikasi dengan tim pemerintahan Prabowo-Gibran soal anggaran program makan yang digadang-gadang dapat menuntaskan kelaparan ini.
Kedua pihak telah sepakat bahwa program tersebut akan dilaksanakan bertahap dimulai dari tahun depan.
“Presiden terpilih telah menyampaikan bahwa pelaksanaan makanan bergizi gratis dilakukan secara bertahap untuk tahun 2025. Detail makan bergizi gratis ini akan disampaikan oleh tim Presiden terpilih,” jelas Bendahara Keuangan RI itu.
Sementara dari kubu Prabowo, Thomas Djiwandono mengamini kalau nominal Rp71 triliun pada 2025 untuk program makan bergizi gratis telah disepakati Prabowo.
Meski begitu, ia berujar nominal angka tersebut bisa berubah lantaran RAPBN 2025 masih perlu dibahas oleh pemerintah bersama DPR RI.
"Kami sangat mengikuti siklus pembahasan APBN, jadi angka yang sudah disepakati tetap harus melewati proses siklus APBN," tutur Thomas.
Baca Juga: Rupiah Jeblok, Harga BBM Subsidi Bisa Terancam Naik?
Saat ini, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran belum dapat merinci pemanfaatan anggaran jumbo Rp71 triliun tersebut. Thomas berdalih timnya masih dalam tahap pembahasan.
Namun, Thomas memastikan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran bakal tetap menjaga defisit APBN di bawah ketentuan berlaku, yakni 3 persen.
"Kami ingin menekankan bahwa presiden terpilih komitmen terhadap defisit atau target defisit yang akan disepakati oleh pemerintah sekarang dan DPR RI," tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
Harga Emas Melejit di 2026, Masih Relevan untuk Investasi?
-
Asuransi Sinar Mas Bayarkan Klaim Kendaraan Rp1,07 Miliar Korban Banjir Sumut
-
SMGR Raih Skor 94,79 dari Keterbukaan Informasi
-
Menaker Mau Tekan Kesenjangan Upah Lewat Rentang Alpha, Solusi atau Masalah Baru?
-
Pati Singkong Bisa Jadi Solusi Penumpukan Sampah di TPA
-
BRI Terus Salurkan Bantuan Bencana di Sumatra, Jangkau Lebih dari 70.000 Masyarakat Terdampak
-
LPDB Koperasi Akselerasi Penyelesaian NRB Lewat Sinergi Pusat dan Daerah
-
Laporan CPI: Transisi Energi Berpotensi Tingkatkan Pendapatan Nelayan di Maluku
-
SPBU di Aceh Beroperasi Normal, BPH Migas: Tidak Ada Antrean BBM
-
Purbaya Gelar Sidang Debottlenecking Perdana Senin Depan, Selesaikan 4 Aduan Bisnis