Suara.com - Program andalan pemerintah baru Prabowo-Gibran yakni makan bergizi gratis telah mendapat lampu hijau dari pemerintah saat ini. Program tersebut telah disiapkan dana dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 senilai Rp71 triliun.
Hal ini disampaikan dalam konferensi pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025. Hadir di sana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono.
“Pada prinsipnya beliau (presiden terpilih) telah menyetujui, termasuk dengan hubungan program-program unggulan dan salah satunya makan bergizi gratis yang sudah dialokasikan dalam anggaran RAPBN 2025 sekitar Rp71 triliun. Tentu ada skala prioritas dan teknis lainnya,” ucap Airlangga dalam konferensi pers, Senin (24/6/2024).
Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani juga menambahkan bahwa Kementerian Keuangan telah berkomunikasi dengan tim pemerintahan Prabowo-Gibran soal anggaran program makan yang digadang-gadang dapat menuntaskan kelaparan ini.
Kedua pihak telah sepakat bahwa program tersebut akan dilaksanakan bertahap dimulai dari tahun depan.
“Presiden terpilih telah menyampaikan bahwa pelaksanaan makanan bergizi gratis dilakukan secara bertahap untuk tahun 2025. Detail makan bergizi gratis ini akan disampaikan oleh tim Presiden terpilih,” jelas Bendahara Keuangan RI itu.
Sementara dari kubu Prabowo, Thomas Djiwandono mengamini kalau nominal Rp71 triliun pada 2025 untuk program makan bergizi gratis telah disepakati Prabowo.
Meski begitu, ia berujar nominal angka tersebut bisa berubah lantaran RAPBN 2025 masih perlu dibahas oleh pemerintah bersama DPR RI.
"Kami sangat mengikuti siklus pembahasan APBN, jadi angka yang sudah disepakati tetap harus melewati proses siklus APBN," tutur Thomas.
Baca Juga: Rupiah Jeblok, Harga BBM Subsidi Bisa Terancam Naik?
Saat ini, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran belum dapat merinci pemanfaatan anggaran jumbo Rp71 triliun tersebut. Thomas berdalih timnya masih dalam tahap pembahasan.
Namun, Thomas memastikan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran bakal tetap menjaga defisit APBN di bawah ketentuan berlaku, yakni 3 persen.
"Kami ingin menekankan bahwa presiden terpilih komitmen terhadap defisit atau target defisit yang akan disepakati oleh pemerintah sekarang dan DPR RI," tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
Terkini
-
ASDP Genjot Digitalisasi Layanan Kapal Feri
-
Jawaban Menohok Purbaya Saat Dikritik Pertumbuhan Ekonomi Gegara Stimulus Pemerintah
-
Tersiar Kabar PPPK Kena PHK Massal Setelah APBD Dipotong, Apa Kata Pemerintah?
-
Rupiah Kembali Merosot ke Level Rp 17.382, Apa Penyebabnya?
-
Ada Apa dengan IHSG Hari Ini, Ambruk 2% hingga 607 Saham Merah
-
UMKM Mitra Binaan Pertamina Mengudara, Kini Menjangkau Penumpang Pesawat Pelita Air
-
Ambisi Prabowo-Bahlil: Alirkan Listrik Lintas Negara ke Wilayah 3T
-
Pemerintah Indonesia dan Filipina Sepakat Kerja Sama Hilirisasi Industri Nikel
-
Jumlah Armada Taksi Bluebird Tembus 26 Ribu Setelah 54 Tahun Berdiri
-
Investigasi Kemenhub Ungkap Bus ALS Tak Miliki Izin Operasi