Suara.com - Jelang pergantian tampuk kepemimpinan negara dari Joko Widodo menuju Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih, Kementerian Keuangan mengungkapkan sejumlah program prioritas dalam Rancangan APBN 2025.
Salah satu yang akan diteruskan dalam APBN pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka adalah proyek infrastruktur.
"Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kita perlu meningkatkan infrastruktur," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta dalam rapat panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat pada RAPBN 2025 dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (25/6/2024).
Menurut dia, pembangunan infrastruktur akan jadi salah satu dari tiga prioritas RAPBN 2025, selain hilirisasi dan investasi. Hal ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat.
Ia menegaskan, infrastruktur yang akan difokuskan termasuk pembangunan jalan, kereta api, bendungan, serta fasilitas pendidikan. Investasi dalam infrastruktur, kata Isa, diharapkan dapat memberikan nilai tambah signifikan bagi perekonomian Indonesia.
Isa memberi contoh, proyek jalan tol yang bertujuan memicu pertumbuhan ekonomi daerah meski bukan termasuk aspek layanan dasar.
Dengan adanya proyek infrastruktur di berbagai daerah, pihaknya berharap ekonomi bisa bertumbuh secara merata.
Isa menjelaskan bahwa proyek infrastruktur yang akan dilanjutkan termasuk dalam Proyek Strategis Nasional serta pembangunan Ibu Kota Nusantara.
"Dalam pembangunan IKN, kami akan memastikan momentumnya terjaga dan kami akan berusaha menjadikannya sebagai salah satu pusat pembangunan ekonomi," ujarnya.
Baca Juga: Rp 335 M Mengucur untuk Memorial Park IKN, Ini Fungsinya Saat Peringatan HUT ke-79 RI
Isa juga mengemukakan bahwa skema pembiayaan kreatif yang melibatkan sektor swasta akan membuat pengeluaran kami dalam infrastruktur menjadi lebih efektif dan efisien, serta menghindari pemborosan anggaran yang tidak perlu.
Sebagai informasi, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku presiden dan wakil presiden terpilih akan dilantik pada 20 Oktober 2024, melalui pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden 2024.
Berita Terkait
-
Sekjen Gerindra Pastikan Belum Ada Rencana Anies Bertemu dengan Prabowo
-
Juli Pindah Markas ke IKN, Istana Ungkap Agenda Jokowi di Akhir Jabatan Presiden
-
Fasilitas Air Tersedia Juli, Begini Progres Pembangunan Istana dan Kantor Presiden di IKN
-
Istana dan Kantor Presiden Siap Juli 2024, Jokowi Bakal Ngantor di IKN Bulan Depan?
-
Rp 335 M Mengucur untuk Memorial Park IKN, Ini Fungsinya Saat Peringatan HUT ke-79 RI
Terpopuler
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Prabowo Bakal Copot Lagi Pejabat 'Telur Busuk', Hashim Djojohadikusumo: Semua Opsi di Atas Meja
- 35 Link Poster Ramadhan 2026 Simpel dan Menarik, Gratis Download!
- Lebih Bagus Smart TV atau Android TV? Ini 6 Rekomendasi Terbaik Harga di Bawah Rp3 Juta
Pilihan
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
Terkini
-
Jelang Imlek dan Ramadan, Pertamina Tambah 7,8 Juta Tabung LPG 3 Kg
-
24 Perusahaan Lolos Seleksi Tender Waste-to-Energy, Lima Diantara Asal China
-
Bahlil Tegas soal Pemangkasan Produksi Batubara dan Nikel 2026: Jangan Jual Harta Negara Murah
-
Wujudkan Asta Cita, BRI Group Umumkan Pemangkasan Suku Bunga PNM Mekaar hingga 5%
-
Susul Bauksit, Bahlil Kaji Larangan Ekspor Timah Mentah
-
Antusiasme Tinggi, Waitlist Beta Bittime Flexible Futures Batch Pertama Gaet Ribuan Partisipan
-
Danantara Mau Beli Tanah Dekat Masjidil Haram, Jaraknya Hanya 600 Meter
-
Mari Elka Pangestu: Rasio Utang Indonesia Masih Terkendali
-
Bea Cukai Segel Toko Perhiasan Mewah Tiffany & Co, APEPI: Negara Hadir Lindungi Industri Lokal
-
Purbaya Pede Ekonomi Ekspansif hingga 2033: Indonesia Emas, Bukan Indonesia Suram