Suara.com - Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat adalah sentra industri manufaktur. Di kawasan ini terdapat sederet pabrik yang berasal dari penanaman modal berbagai perusahaan Jepang. Sehingga banyak warga negara itu yan bermukim di wilayah ini.
Dikutip dari kantor berita Antara, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi jumpa dengan Penjabat Bupati Bekasi, Jawa Barat, Dani Ramdan.
Tujuannya adalah memperkuat kerja sama multisektor yang selama ini telah terjalin dengan baik.
"Saya percaya bahwa dalam bidang ekonomi, kerja sama Jepang dan Kabupaten Bekasi akan semakin kuat," papar Yasushi-san.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi menyampaikan rekomendasi kepada Kantor Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia. Tujuannya agar jalinan kerja sama di sektor industri serta pariwisata dapat terus ditingkatkan.
Duta Besar Jepang untuk Indonesia menilai kerja sama sektor budaya dengan Kabupaten Bekasi menjadi salah satu kekuatan yang selama ini dijaga dengan baik. Yaitu melalui harmonisasi, terlebih banyak warga Jepang yang tinggal dan menetap di daerah dengan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara itu.
"Kedubes Jepang bisa membantu, jadi jika ada pertanyaan atau rekomendasi tolong sampaikan kepada kami. Selama ini kerja sama ekonomi serta budaya telah berkembang dan Kabupaten Bekasi berada paling depan untuk hal itu," tandas Yasushi-san.
Dani Ramdan selaku Penjabat Bupati Bekasi menyatakan kebanggaan atas kunjungan Duta Besar Jepang di Kabupaten Bekasi. Pertemuan ini membawa misi penting bagi kedua pemerintahan.
"Kabupaten Bekasi adalah sentra industri manufaktur di Indonesia. Banyak di antaranya merupakan penanaman modal asing dari perusahaan asal Jepang. Sudah menjadi pemandangan sehari-hari warga Jepang di Kabupaten Bekasi," tukas Dani Ramdan.
Melalui kerja sama yang selama ini telah terjalin erat, Kabupaten Bekasi mendapatkan banyak manfaat. Antara lain penyerapan tenaga kerja lokal, termasuk dari perusahaan-perusahaan asal Jepang.
"Berbagai upaya peningkatan kompetensi melalui fasilitas balai latihan kerja dan pembinaan di sekolah menengah kejuruan terus kami optimalkan agar mampu memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan perusahaan," pungkas Penjabat Bupati Bekasi.
Berita Terkait
-
Menjerit Kesakitan: Warga Tambun Disiram Air Keras Sepulang dari Masjid, Aksi Pelaku Terekam CCTV!
-
Terungkap! Motif Keji Pembunuhan Mayat dalam Freezer di Bekasi, Gara-gara Tolak Ajakan Merampok
-
Polisi Ungkap Motif di Balik Pembunuhan dan Mutilasi Karyawan Ayam Goreng di Bekasi
-
Terkuak! Korban Mutilasi di Serang Baru Ternyata Dibunuh karena Tolak Curi Mobil Majikan
-
Bromo dan Kuda-Kudanya: Antara Pariwisata dan Kesejahteraan Hewan
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Pertamina Tegaskan Harga BBM Pertamax Cs Belum Naik pada 1 April
-
WFH ASN Daerah: Lokasi Ponsel Akan Dipantau, Wajib Respons Sebelum 5 Menit
-
Konflik Timur Tengah Paksa Pemerintah Terapkan B50 di Juli Tahun Ini
-
Rincian 8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global
-
Bahlil: RI Dapat Pasokan Minyak Baru Pengganti Timur Tengah
-
Skema MBG Diatur Ulang untuk Menghemat Rp20 Triliun di Tengah Krisis Energi
-
Usai ASN, Menaker Segera Berlakukan WFH untuk Karyawan Swasta
-
ASN Wajib WFH Sehari Mulai 1 April Besok
-
Rupiah Terus Melemah Akibat Konflik Timur Tengah, Kemenperin: Gunakan Skema LCT
-
Pemerintah Hemat Rp 260 Triliun dari Kebijakan WFH Hingga Pembatasan BBM