Suara.com - Kala kunjungannya di Kalimantan Tengah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum berencana untuk menengok berbagai wilayah garapan program lumbung pangan atau food estate. Sebab, Jokowi tengah mencari investor untuk realisasi programnya tersebut.
“Belum. Masih mencari investor, investor. Dan yang kami dorong sekarang ini adalah investasi, bukan dari APBN,” ungkapnya usai peresmian Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Pendidikan, dikutip Senin (1/7/2024).
Pada 2020, rencana lahan food estate total 322 hektar. Dua tahun berselang, lahannya meluas lagi 340 hektar. Sementara tahun ini, pemerintah tengah mengembangkan lahan food estate seluas 338 hektar. Teranyar, luas lahan semuanya genap 1000 hektar.
Lokasinya pun tersebar di seluruh Indonesia. mulai dari Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, NTT, Papua, dan Papua Selatan.
Komoditas yang ditanam pada lahan tersebut pun beragam seperti cabai, bawang merah, bawang putih, jagung, kentang, padi dan lainnya.
Semula dari APBN
Awal mula program food estate, sudah ada sejak periode kedua Jokowi. Sebab adanya ancaman paceklik dari faktor kekeringan dan pandemi Covid-19.
Sejak 2019, anggaran yang disiapkan sebanyak Rp80,7 triliun. Kemudian sempat menurun menjadi Rp74,5 triliun pada 2018.
Dalam empat tahun belakangan, anggaran mercusuar Jokowi itu mulai menanjak. Pada 2021 mencapai Rp85,9 triliun, lalu 2022 sebanyak Rp88,9 triliun. Kemudian mulai naik signifikan pada 2023 menjadi Rp 100,9 triliun dan 2024 penyuntikan hingga Rp108,8 triliun.
Baca Juga: PDN Diobok-obok Hacker, Jokowi Ngotot Perintahkan Ini ke Menko Polhukam Hadi Tjahjanto
Dan kini, Jokowi mengaku sedang mencari investor untuk meneruskan proyek mercusuarnya di masa penghujung akhir kepemimpinan menjadi orang nomor satu di Indonesia.
Investor Berminat?
Studi bertajuk “Analisis Implementasi Program Food Estate sebagai Solusi Ketahanan Pangan Indonesia” menunjukkan bila banyak proyek food estate Jokowi yang gagal.
Studi garapan Alsafana Rasman dkk menuliskan bila food estate di bekas lahan gambut, Kalimantan Tengah yang ditanami padi sudah dinilai gagal.
Salah satu faktornya adalah paksaan berubahnya pola tanam, sehingga hasil produksi tak maksimal hingga gagal panen. Selain itu, lahan gambut yang menjadi kawasan pertanian tergolong belum siap. Sebab masih banyak sisaan kayu dan akar.
Kurang lebih itulah yang terjadi pula pada food estate di Sumatera Utara. Melalui lahan 30.000 hektar, pemerintah menanam kentang, bawang merah dan bawang puith ada 2021 lalu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
Terkini
-
Negosiasi Pasokan BBM dan LPG dari Rusia, Menteri ESDM: Hasilnya Memuaskan
-
Pasar Modal Lebih Sehat dan Kredibel Berkat Reformasi OJK
-
Ketahanan Ekonomi Indonesia Raih Pengakuan Internasional di Tengah Ujian Geopolitik
-
IHSG Terus Menguat Bukti Reformasi Pasar Modal OJK Berbuah Manis
-
Reformasi OJK Sukses Tingkatkan Transparansi Pasar Modal Indonesia
-
Berlayar Sampai ke Pulau Sumbawa, Pertamina Pastikan Kompor Warga Tetap Menyala
-
Pertamina Sebaiknya Segera Naikkan Harga BBM Nonsubsidi, Awas Merugi
-
PT PGE dan PT PLN IP Sepakati Tarif Listrik, PLTP Lahendong Bottoming Unit Mulai Operasi 2028
-
Bukan KPR Biasa, Ini Rahasia Punya Properti dengan Biaya Terjangkau di BRI
-
Aturan Baru Purbaya, APBN Tanggung Cicilan Utang Kopdes Merah Putih