Bos BUMN Varuna Tirta Prakasya Kaget Perusahaannya Mau Dibubarkan Erick Thohir: Diajak Ngobrol Saja Enggak!

Suara.com - Baru-baru ini, beredar isu bahwa PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) atau VTP, salah satu BUMN di bidang logistik, akan dibubarkan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama VTP, Adi Nugroho, angkat bicara.

"Memang benar bahwa VTP termasuk dalam daftar BUMN yang diusulkan untuk dirasionalisasi," ujar Adi dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta pada Selasa (3/7/2024).

"(Namun) izin, kami dari manajemen belum pernah diajak berbicara terkait dengan ini (pembubaran BUMN VTP)," tambahnya.

Padahal kata dia bahwa VTP telah mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada pemerintah untuk mendukung restrukturisasi perusahaan dan kelangsungan hidup ke depannya.

"PMN ini memiliki nilai sangat strategis bagi kami dalam menumbuhkan kembali entitas bisnis dan brand image VTP sebagai perusahaan jasa logistik di mata relasi," tutur Adi.

Dia juga menegaskan bahwa VTP masih memiliki potensi bisnis yang besar, terutama di sektor logistik minyak dan gas, proyek, dan ekspor-impor.

"Kami yakin dengan strategi yang tepat dan dukungan pemerintah, VTP dapat kembali menjadi perusahaan yang sehat dan berkontribusi bagi negara," tandas Adi.

Isu pembubaran BUMN memang menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini. Pemerintah berencana untuk merampingkan jumlah BUMN agar lebih efisien dan fokus pada bidang usaha yang strategis.

Baca Juga: Tok! DPR Setujui Triliunan Dana Negara ke BUMN dan Lembaga

Sebelumnya, Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Yadi Jaya Ruchandi mengatakan, dari total 14 BUMN sakit saat ini, 6 di antaranya terancam dibubarkan.

Mereka adalah PT Indah Karya (Persero), PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Barata Indonesia (Persero), PT Varuna Tirta Prakasya (Persero), dan PT Semen Kupang.

"Yang potensi minimum operasi itu sebenarnya more than likely akan kita setop, apakah nanti lewat likuidasi atau pembubaran BUMN, sepertinya ke sana ujungnya," kata Yadi dalam rapat panja dengan Komisi VI DPR beberapa waktu lalu.