Suara.com - Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan melakukan pertemuan dengan Arsjad Rasjid, Ketua Umum Kadin Indonesia. Tujuannya adalah mengatasi dugaan perbedaan data impor yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS) dan negara pengekspor.
Termasuk guna mengatasi dan mengusut adanya perbedaan data barang impor.
Dikutip dari kantor berita Antara, Menteri Perdagangan mengibaratkan perbedaan data yang cukup tinggi. Semisal BPS mencatat impor sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat (AS), namun data negara pengekspor bisa mencapai 300 juta dolar AS.
Zulkifli Hasan menyebutkan beberapa komoditas yang mencuat dari perbedaan data ini di antaranya alas kaki dan pakaian jadi.
Oleh karena itu, Kemendag dan Kadin sepakat akan membentuk satgas untuk melihat di mana perbedaan data yang begitu besar.
"Kami, Pak Arsjad (Ketua Umum Kadin) dari berbagai diskusi, bertemu dan menemukan ada persamaan yang kita temukan. Data, data impor kita, kalau dari luar dengan data kita yang ada di dalam negeri ini bedanya jauh, jomplang," tukas Zulkifli Hasan.
"Karena begini, asosiasi juga berbeda-beda, kalau APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) beda, kalau Hippindo (Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia) lain lagi. Beda sektor, bukan. Yang pedagang pakaian maunya begini, yang tekstil mungkin maunya lain lagi," lanjutnya.
Satgas yang bakal dibentuk juga akan melakukan pengecekan lapangan guna memastikan apakah benar barang impor ilegal marak di pasaran atau tidak.
"Kemudian nanti kami akan cek juga bersama-sama. Kami buat satgas nanti. Yang membentuk satgas Kementerian Perdagangan bersama teman-teman dari Kadin dan yang lain," jelas Menteri Perdagangan.
Baca Juga: Menuju Swasembada Pangan Indonesia: Mekanisasi Jagung, Tebu, Sampai Beras Gunakan Dua Pulau Ini
Kementerian Perdagangan sendiri menambahkan bahwa saat ini pihaknya tengah merumuskan rencana pembentukan satgas tadi.
"Segera mungkin akan beroperasi, tengah dirumuskan, nanti kami minta dari Kadin dan lain-lain siapa, baru saya membuat Surat Keputusan (SK)," ungkap Menteri Perdagangan.
Arsjad Rasjid mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung rencana pembentukan satgas itu.
"Satgas ini kami rasa sangat baik, karena di sini pentingnya bergotong-royong antara pemerintah dan dunia usaha. Jadi, di sisi kita mencari solusi, bukan saling blaming (menyalahkan) atau bagaimana," ujarnya.
Ketua Kadin menyatakan bahwa pembentukan satgas juga sangat penting untuk mendalami terkait perbedaan data impor. Apalagi hal itu tidak bisa ditangani secara generik karena sektornya berbeda-beda.
"Kami menyambut baik apa yang dipurpose oleh Pak Menteri (Perdagangan) dan ini menjadi solusi di masa datang supaya saling mengisi apa yang diperlukan," ujar Arsjad Rasjid.
Berita Terkait
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan
-
Hidangan Imlek, Pahami Perbedaan Kue Keranjang dan Kue Bulan
-
Menimbun Pangan atau Naikkan Harga Saat Ramadan? Bisa Dipenjara 5 Tahun Lebih!
-
Status BPJS PBI Aman Sementara, Bagaimana Nasib 106 Ribu Pasien Pasca Ground Check Kemensos?
Terpopuler
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Teman Sentil Taqy Malik Ambil Untung Besar dari Wakaf Alquran di Tanah Suci: Jangan Serakah!
- HP Bagus Minimal RAM Berapa? Ini 4 Rekomendasi di Kelas Entry Level
- Simulasi TKA: 15 Soal Matematika Kelas 6 SD Materi Bangun Ruang dan Statistika
- Link Download 40 Poster Ramadhan 2026 Gratis, Lengkap dengan Cara Edit
Pilihan
-
Opsen Pajak Bikin Resah, Beban Baru Pemilik Motor dan Mobil di Jateng
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
Terkini
-
Izin Tambang Emas Martabe Belum Dicabut, KLH Pastikan Gugatan ke PTAR Terus Berjalan
-
Mulai 2028, Bensin Wajib Dicampur Etanol 20 Persen
-
Kepala BGN: Program MBG Dongkrak Penjualan Motor jadi 4,9 Juta Unit pada 2025
-
Jelang Imlek dan Ramadan, Pertamina Tambah 7,8 Juta Tabung LPG 3 Kg
-
24 Perusahaan Lolos Seleksi Tender Waste-to-Energy, Lima Diantara Asal China
-
Bahlil Tegas soal Pemangkasan Produksi Batubara dan Nikel 2026: Jangan Jual Harta Negara Murah
-
Wujudkan Asta Cita, BRI Group Umumkan Pemangkasan Suku Bunga PNM Mekaar hingga 5%
-
Susul Bauksit, Bahlil Kaji Larangan Ekspor Timah Mentah
-
Antusiasme Tinggi, Waitlist Beta Bittime Flexible Futures Batch Pertama Gaet Ribuan Partisipan
-
Danantara Mau Beli Tanah Dekat Masjidil Haram, Jaraknya Hanya 600 Meter