Suara.com - Boeing, salah satu produsen pesawat terbesar di dunia, dipanggil oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) setelah mengaku bersalah atas kecelakaan tragis yang melibatkan dua pesawat jenis 737 Max.
Kecelakaan tersebut terjadi pada tahun 2018 dan 2019, masing-masing melibatkan maskapai Lion Air dan Ethiopian Airlines, yang menewaskan total 346 orang.
Menurut sumber yang mengetahui masalah ini, pemerintah AS dan Boeing saat ini sedang berdiskusi tentang dampak dari pengakuan bersalah ini terhadap kontrak-kontrak pemerintah yang dimiliki Boeing.
Kondisi ini berpotensi mengganggu kontrak Boeing dengan pemerintah AS. Namun, rincian akhir dari kesepakatan ini diharapkan akan diajukan pada 19 Juli.
Juru bicara Pentagon, Mayor Jenderal Angkatan Udara Patrick Ryder, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan penilaian untuk menentukan dampak dari pengakuan bersalah Boeing terhadap kontrak-kontrak yang ada.
“DOD akan menilai rencana remediasi perusahaan dan kesepakatan dengan Departemen Kehakiman untuk menentukan langkah apa yang diperlukan dan tepat untuk melindungi pemerintah federal,” ujar Ryder, seperti yang dikutip dari Reuters pada Selasa (9/8/2024).
Dalam laporan tahunannya, Boeing mengungkapkan bahwa kontrak dengan pemerintah AS mewakili 37 persen dari pendapatan mereka tahun lalu, termasuk penjualan militer ke negara asing. Laporan pemerintah menunjukkan bahwa Boeing memiliki kontrak dengan Pentagon senilai USD 14,8 miliar pada tahun 2022.
Ben Tsocanos, direktur maskapai penerbangan S&P Global Ratings, memprediksi bahwa Boeing akan tetap menjadi pemasok utama produk pertahanan dan luar angkasa meskipun ada pengakuan bersalah ini.
"Biaya finansial yang terkait dengan pengakuan tersebut tampaknya dapat dikendalikan dibandingkan dengan skala perusahaan dan kewajiban keseluruhannya," kata Ben.
Baca Juga: Ngeri! Detik-detik Lamborghini Terguling hingga Terbakar di Tol: Sopir Tewas Terpanggang
Situasi antara Boeing dan pemerintah AS juga menarik perhatian negara lain, mengingat peran penting Boeing di pasar global. Pemerintah Kanada, misalnya, menyatakan bahwa mereka masih menunggu keputusan mengenai proses hukum ini dan akan menilai dampaknya setelah dikonfirmasi. Mereka juga menyebutkan bahwa rencana akuisisi Poseidon P-8A tetap berjalan.
Secara teori, Boeing menghadapi kemungkinan pembatasan ekspor ke sejumlah pasar internasional di masa depan. Namun, nasib perusahaan ini sangat bergantung pada kebijakan yang diambil oleh lembaga-lembaga lokal dan realitas pasar pertahanan.
Kejadian ini menunjukkan betapa pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam industri penerbangan, serta dampak besar yang dapat ditimbulkan oleh kelalaian perusahaan terhadap keselamatan publik. Boeing kini harus bekerja keras untuk memulihkan reputasinya dan memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan yang ketat di masa depan.
Berita Terkait
-
Setelah Bertahun-tahun, Boeing Akhirnya Akui Kesalahan dalam Tragedi Jatuhnya Pesawat Lion Air
-
Lawan Arah Sembari Ngebut, Pengendara Mobil Tabrak 2 Pemotor di Kebon Jeruk
-
Kronologi Kecelakaan Minibus Rombongan Nikah vs Truk Kayu di Tol Kebomas Gresik
-
Detik-detik Truk Gagal Nanjak di Sitinjau Lauik, Seret Mobil hingga Ringsek
-
Ngeri! Detik-detik Lamborghini Terguling hingga Terbakar di Tol: Sopir Tewas Terpanggang
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
Pilihan
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
Terkini
-
BI Luncurkan Layanan Baru Penukaran Uang Rusak, Warga Sumsel Kini Punya Lebih Banyak Pilihan
-
Dicap Menteri Problematik, Menhut Raja Juli Dikecam Usai Prioritaskan Hutan untuk TNI
-
Tol Akses Patimban Capai 68 Persen, Pemerintah Kebut Konektivitas ke Pelabuhan Strategis Nasional
-
Metodologi Audit BPKP Dinilai Tak Konsisten, Pakar Desak Evaluasi Total
-
Ada Jejaring Kolektif, Pakar Ungkap Kekayaan Negara Bocor Puluhan Tahun ke Kantong Pribadi
-
Truk Hantam Motor Scoopy di Cileungsi, Penjaga Warung Madura Tutup Usia di Tempat?
-
Perempuan Kini Tak Hanya Menabung, Tapi Juga Mulai Memilih Investasi yang Berdampak
-
Stop Jadi Beban Jalanan, Jasa Raharja-Korlantas Polri Perangi Budaya Melawan Arus
-
Industri Hiburan Indonesia Naik Kelas, Teknologi Jadi Senjata Baru di Balik Pengalaman Spektakuler
-
Bale by BTN Permudah Masyarakat Miliki Rumah Lewat Kolaborasi dengan Rumah123