Bisnis / Makro
Kamis, 11 Desember 2025 | 19:41 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kemenkeu.go.id)
Baca 10 detik
  • Menkeu Purbaya mengeluarkan PMK 80/2025 yang resmi mengenakan bea keluar ekspor emas 7,5% hingga 15% pada November 2025.
  • Kebijakan ini bertujuan menjaga pasokan emas domestik, mendukung hilirisasi, serta menstabilkan harga komoditas emas dalam negeri.
  • Ekonom UI menilai kebijakan ini utamanya mendorong pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar peningkatan langsung penerimaan negara.

Suara.com - Ekonom dari Universitas Indonesia (UI), Fithra Faisal Hastiadi mengomentari soal kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang resmi menarik bea keluar dari ekspor emas sebesar 7,5 hingga 15 persen.

Fithra mengatakan kalau peraturan baru dari Menkeu Purbaya ini tak hanya untuk meningkatkan potensi penerimaan negara, tetapi untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Kalau misalnya kita bicara bea itu apakah bisa meningkatkan potensi penerimaan negara, sebenarnya kalau saya melihat Pak Purbaya itu lebih ke arah bagaimana ekonomi tumbuh, baru revenue naik," katanya saat ditemui di sela-sela acara Optimisme Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Ia menyatakan kalau ketetapan bea keluar emas dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu bukan untuk meningkatkan penerimaan negara, tapi menjaga pasokan komoditas emas dalam negeri.

Dengan peraturan baru ini, Fithra menilai kalau pengusaha emas bakal mengurangi ekspor ke luar negeri demi memenuhi permintaan dalam negeri yang juga tinggi.

"Jadi tujuannya sih saya melihat dari sana," beber dia.

Ekonom Senior UI, Fithra Faisal Hastiadi di acara bertajuk Optimisme Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2026 yang digelar di Jakarta pada Kamis (11/12/2025). [Suara.com/Dicky Prastya]

Menkeu Purbaya resmi tarik bea keluar emas

Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menetapkan tarif bea keluar untuk ekspor emas lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Regulasi ini tertuang dalam PMK Nomor 80 Tahun 2025 Tentang Penetapan Barang Ekspor Berupa Emas Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar.

PMK 80/2025 ini ditetapkan pada 17 November 2025 lalu. Namun baru diundangkan pada 9 Desember 2025 dan berlaku 14 hari setelah tanggal diundangkan.

Dalam peraturan itu, penetapan bea keluar ini dilakukan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan emas dalam negeri, menjaga stabilitas harga komoditas tertentu dalam negeri, mendukung hilirisasi produk mineral berupa emas dalam negeri, serta perlu menetapkan barang ekspor berupa emas yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar.

Baca Juga: Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera

"Bahwa untuk mendukung program hilirisasi produk mineral berupa emas di dalam negeri dengan tetap mempertimbangkan keberlangsungan usaha sektor emas,perlu menetapkan barang ekspor berupa emas yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar," tulis aturan tersebut, dikutip Kamis (11/12/2025).

Berdasarkan Pasal 3 PMK 80/2025, besaran tarif bea keluar emas tergantung dari harga referensi dan jenis emas yang akan diekspor.

Sebagai contoh, apabila harga referensi mulai dari 2.800 Dolar AS hingga 3.200 Dolar AS per troy ounce, maka tarif bea keluar dikenakan dengan persentase 7,5-12,5 persen.

Sedangkan pada harga referensi mulai dari 3.200 Dolar AS per troy ounce, tarif bea keluar ditetapkan sebesar 10-15 persen.

"Harga Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dengan berpedoman pada harga mineral acuan emas," lanjut aturan itu.

Adapun perhitungan bea keluar emas ditetapkan berdasarkan persentase dari Harga Ekspor (advalorem) yang dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

Load More