Suara.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sukses meraih anugerah sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Awards Terbaik III Tahun 2024 tingkat Kementerian yang digelar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Sementara Menkumham Supratman Andi Agtas dalam sambutan yang dibacakan oleh Eko Widodo Cahyono mengatakan pentingnya literasi hukum dalam rangka mendukung agenda Indonesia Emas 2045.
"Literasi hukum yang baik berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kemajuan bangsa, serta menciptakan masyarakat yang sadar dan taat hukum, " ujarnya.
Penghargaan JDIHN merupakan bentuk apresiasi kepada lembaga-lembaga yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pengelolaan JDIH.
"Diharapkan JDIHN Awards ini mampu menjadi inspirasi bagi anggota JIDHN lainnya untuk terus meningkatkan kualitas informasi hukum,” kata Eko Widodo.
Secara berurutan peringkat terbaik I-V JDIHN Awards 2024 diraih oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
Anugerah JDIH Terbaik III berupa piagam dan piala diserahkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham, Prof Eko Widodo Cahyono kepada Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi dalam pertemuan nasional pengelola JDIH dan JDIHN Awards 2024 bertema 'JDIHN Berkualitas Meningkatkan Literasi dan Kepatuhan Hukum' di Jakarta, Kamis (22/8/2024).
"Anugerah Terbaik III merupakan bentuk keseriusan Kemnaker dalam memberikan layanan dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat," ujar Anwar Sanusi.
Ia berpendapat penghargaan terbaik III tingkat Kementerian ini memberikan tanggung jawab cukup berat namun menantang. Ia menyatakan Kemnaker akan terus berupaya meningkatkan layanan penyampaian dokumentasi dan informasi hukum dalam pengelolaan JDIH.
"Terutama dalam memberikan inovasi-inovasi layanan yang belum dimiliki oleh pengelola JDIH Kementerian/Lembaga, baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota lainnya," katanya.
Berita Terkait
-
Selain Bisa Sewa atau Beli, Ini 3 Keunggulan Pakai Internet Orbit Telkomsel
-
Jalankan Prinsip ESG secara Konsisten, Antam Raih Tiga Penghargaan ESG Initiative Awards 2024
-
Jadi Contoh Baik dalam Bayar Pajak, Atta Halilintar Dapat Apresiasi Lagi dari DJP
-
Dari Sastrawan hingga Ilmuwan, Inilah Sosok-Sosok Inspiratif Penerima Penghargaan Achmad Bakrie 2024
-
Daftar Lengkap Penerima Penghargaan Bintang Mahaputera dari Jokowi, Siapa Saja?
Terpopuler
- Terpopuler: Geger Data Australia Soal Pendidikan Gibran hingga Lowongan Kerja Freeport
- Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
- Siapa Zamroni Aziz? Kepala Kanwil Kemenag NTB, Viral Lempar Gagang Mikrofon Saat Lantik Pejabat!
- Prompt Gemini AI untuk Edit Foto Masa Kecil Bareng Pacar, Hasil Realistis dan Lucu
- 10 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 September 2025, Kesempatan Klaim Pemain OVR 110-111
Pilihan
-
Petaka Arsenal! Noni Madueke Absen Dua Bulan Akibat Cedera Lutut
-
Ngamuk dan Aniaya Pemotor, Ini Rekam Jejak Bek PSM Makassar Victor Luiz
-
Menkeu Bakal Temui Pengusaha Rokok Bahas Cukai, Saham-saham 'Tembakau' Terbang
-
Jurus Menkeu 'Koboi' Bikin Pasar Cemas Sekaligus Sumringah
-
IHSG Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Saham-saham Rokok Jadi Pendorong
Terkini
-
QRIS Makin Praktis, Nikmati Limit Kartu Kredit BRI Langsung di BRImo
-
OJK Ungkap 7 Perusahaan Asuransi Terancam Bangkrut, Potensi Rugi Hingga Rp19 Triliun!
-
Vietnam-AS Makin Mesra, Vietjet Pesan 200 Pesawat Boeing Senilai US$32 miliar
-
Menkeu Bakal Temui Pengusaha Rokok Bahas Cukai, Saham-saham 'Tembakau' Terbang
-
Anak Usaha Astra Beli Tambang Emas di Sulut
-
Jurus Menkeu 'Koboi' Bikin Pasar Cemas Sekaligus Sumringah
-
IHSG Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Saham-saham Rokok Jadi Pendorong
-
Alasan Pindahkan Tiang Listrik PLN dari Tanah Pribadi Harus Bayar
-
Aib dan Borok Asuransi BUMN Dibongkar OJK di Depan DPR, Taspen dan Asabri Disebut Paling Buruk!
-
APBN 2026 Disahkan, Jadi 'Senjata' Pertama Pemerintahan Prabowo