Suara.com - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menggelar acara Kick Off (pembukaan) Program Rehabilitasi Mangrove Pelindo Group Tahun 2024, di Desa Totoran, Kecamatan Pasekan, Indramayu, Jawa Barat.
Acara ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pelindo, yang salah satu fokusnya adalah upaya pelestarian lingkungan melalui penanaman mangrove.
Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo, Ardhy Wahyu Basuki mengatakan, rehabilitasi mangrove merupakan komitmen Pelindo untuk mendukung program Green Port dan Proper Lingkungan.
"Kami berharap melalui program ini, Pelindo tidak hanya berkontribusi memperbaiki kondisi ekosistem, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar," ujar Ardhy dalam keterangannya dikutip Selasa (24/9/2024).
Pada tahun ini, Pelindo Grup mengimplementasikan penanaman mangrove di kawasan pesisir seluas 295 hektar, yang lokasinya tersebar di sekitar area pelabuhan berbagai wilayah di Indonesia.
Selain dihadiri jajaran Regional 2 Pelindo dan perwakilan PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL) sebagai anak perusahaan, kegiatan ini juga diikuti sejumlah pejabat instansi terkait, antara lain Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon, Een Nuraini Saidah; Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi DAS, BPDAS Cimanuk Citanduy, Srie Resmita Dewi; Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX, Agus Sukondi; Ketua WIMA (Woman in Maritime), Chandra Motik; serta Kepala Kuwu Desa Totoran, Tomo.
Kick Off Program Rehabilitasi Mangrove ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerjasama (PKS) rehabilitasi mangrove yang sebelumnya ditandatangani Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Pelindo. Tujuan utama program ini adalah memperbaiki ekosistem mangrove dan mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan di kawasan pesisir.
Menurut Ardhy, program ini dilaksanakan serentak di beberapa lokasi, termasuk Desa Totoran, Indramayu, yang berada di bawah pengawasan BPDAS Cimanuk Citanduy. Pelindo melibatkan kelompok masyarakat setempat dalam proses penanaman mangrove untuk memastikan keberlanjutan program.
“Kami berkomitmen melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang berdampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat. “Kegiatan ini tentunya sejalan dengan upaya pemerintah menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove di Indonesia,” pungkasnya.
Baca Juga: Cek Fakta: Tidak Ada Kementerian BUMN di Kabinet Prabowo Subianto
Berita Terkait
Terpopuler
- Sama-sama dari Australia, Apa Perbedaan Ijazah Gibran dengan Anak Dosen IPB?
- Bawa Bukti, Roy Suryo Sambangi Kemendikdasmen: Ijazah Gibran Tak Sah, Jabatan Wapres Bisa Gugur
- Lihat Permainan Rizky Ridho, Bintang Arsenal Jurrien Timber: Dia Bagus!
- Ousmane Dembele Raih Ballon dOr 2025, Siapa Sosok Istri yang Selalu Mendampinginya?
- Jadwal Big 4 Tim ASEAN di Oktober, Timnas Indonesia Beda Sendiri
Pilihan
-
Dokter Tifa Kena Malu, Kepala SMPN 1 Solo Ungkap Fakta Ijazah Gibran
-
Penyebab Rupiah Loyo Hingga ke Level Rp 16.700 per USD
-
Kapan Timnas Indonesia OTW ke Arab Saudi? Catat Jadwalnya
-
Danantara Buka Kartu, Calon Direktur Keuangan Garuda dari Singapore Airlines?
-
Jor-joran Bangun Jalan Tol, Buat Operator Buntung: Pendapatan Seret, Pemeliharaan Terancam
Terkini
-
Dampingi Prabowo di New York, Menko Zulhas: RI Tawarkan Solusi Pangan dan Iklim di Panggung Dunia
-
KVB Berkunjung ke Suara.com, Tawarkan Keunggulan Aplikasi dan MetaTrader 5
-
RI Punya Gudang Baja Canggih, Bisa Hemat Biaya Logistik Rp 3,7 Miliar per Bulan
-
Investor Asing Asal Swiss Buang 100 Juta Lembar Saham BUMI Milik Grup Bakrie
-
Peruri Klaim Berhasil Reduksi Emisi Karbon Hingga 102 Persen
-
YLKI Desak Pemerintah Setop Sementara Program Makan Gratis Usai Marak Kasus Keracunan
-
Telkom Kenalkan Dunia Siber Kepada Talenta Muda Lewat Telkom Cyberfest Vol. 2
-
Hari Sungai Sedunia, Telkom Gandeng Pandawara Gelar River Clean Up di Cioray Bandung
-
Anak Usaha Produsen Susu dan Es Krim Diamond Digugat PKPU, Dianggap Punya Utang Rp367 Juta
-
Kebijakan Kuota Impor Kemenperin Dipertanyakan, Industri Tekstil RI Kian Babak Belur