- IKAPPI melaporkan kenaikan harga hampir semua komoditas pangan di Jabodetabek selama masa Nataru 2025/2026.
- Kenaikan harga signifikan terjadi pada bawang merah, bawang putih, telur, gula, minyak goreng, cabai, dan daging.
- IKAPPI menyarankan pemerintah menerapkan subsidi distribusi seperti inisiatif Ferry Irwandi untuk menstabilkan harga pangan.
Suara.com - Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) mengungkapkan, harga pangan pada masa natal dan tahun Baru (nataru) 2025/2026 mengalami kenaikan di seluruh komoditas.
"Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia menyampaikan bahwa laporan dari beberapa teman-teman di Jabodetabek ada kenaikan, hampir semua komoditas," kata Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI, Reynaldi Sarijowan lewat keterangannya pada Kamis (25/12/2025).
Ia memaparkan, harga bawang merah terjadi naik menjadi Rp 40.000 per kg dari sebelumnya Rp 35.000, dan bawang putih dari Rp 40.000 menjadi Rp 50.000 per kg.
Kemudian, harga beras tercatat di kisaran Rp 17.000 hingga Rp 18.000 per kg, dan harga beras medium Rp 11.000 hingga Rp 12.000.
Selanjutnya, telur naik menjadi Rp 32.000 per kg dari Rp 29.000. Gula dari Rp17.000 menjadi Rp 19.000 per kg.
Lalu, harga minyak goreng merek MinyaKita dari Rp 16.000 menjadi Rp 18.000, bahkan IKAPPI mendapati yang menjual di kisaran Rp 19.000.
Setelah itu, harga cabai rawit menjadi Rp Rp 80.000 per kg ribu, padahal sebelumnya sempat turun di harga Rp 45.000.
Harga ayam naik menjadi Rp 45.000 per kg dari sebelumnya Rp 35.000, ayam kampung dari 45.000 per kg menjadi Rp 57.000, dan daging dari Rp 110.000 menjadi Rp125.000 per kg.
Menurut IKAPPI kenaikan harga sejumlah komoditas itu seharusnya bisa dikendalikan oleh pemerintah. Mereka menyoroti langkah yang diambil conten creator, Ferry Irwandi yang mendistribusikan cabai dari petani di Aceh ke Jakarta.
Baca Juga: Apresiasi Ferry Irwandi, IKAPPI Usul Skema Distribusi Masif untuk Tekan Harga Pangan
Menurut Reynaldi, langkah Ferry Irwandi bukan hanya membantu petani yang terdampak bencana di Aceh, tapi juga menurunkan harga cabai di Jakarta.
"Awalnya cabai di Jakarta 120,000 per kg karena ada isu ini dapat menurunkan harga. Cara ini sesungguhnya bisa digunakan oleh pemerintah kami menyebutnya subsidi distribusi," katanya.
Reynaldi memaparkan hampir setiap provinsi di Indonesia merupakan sentra-sentra penghasil komoditas pertanian.
Misalnya, Nusa Tenggara Barat yang terkenal dengan pertanian bawang merah. Saat panen raya, hasil pertanian melimpah, tapi tak semuanya terserap sehingga menyebabkan surplus. Sementara di daerah lain terjadi defisit atau kekurangan.
"Jika pola yang dilakukan oleh Ferry Irwandi di-eskalasi jauh lebih besar dan masif tentu stabilitas harga pangan akan terbentuk dan Astacita Presiden Prabowo bisa terlaksana, yaitu swasembada pangan Indonesia," kata Reynaldi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Waspada! Modus Phishing hingga Social Engineering Masih Intai Nasabah Bank
-
Pemerintah Klaim Harga Pangan Masih Stabil Jelang Imlek dan Ramadan
-
BUMN Kerahkan Produk Unggulan untuk Pemulihan Pascabencana Banjir Sumatera
-
Ubah Indentitas, Mayoritas Bisnis PIPA akan Lebih Condong ke Migas
-
Pastikan Harga Rumah Subsidi Tak Melejit, Menteri PKP: Program Gentengisasi Masih Dikaji!
-
Tok! Pemerintah Gratiskan PPN 100 Persen untuk Tiket Pesawat Lebaran 2026, Cek Syaratnya
-
DJP Endus Pengemplang Pajak di Sektor Baja dan Hebel
-
Alasan Pemerintah Gunakan Beras Bulog untuk Jemaah Haji
-
Layanan Perbankan Kini Bisa Diakses Lewat Smartwatch
-
11 Juta PBI BPJS Kesehatan Mendadak Nonaktif, Bagaimana Dana Jaminan Sosial Dikelola?