Suara.com - Beredar unggahan di media sosial X, dari akun @OniMeniq74, yang menyatakan bahwa di dalam kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto tidak akan ada Kementerian BUMN, melainkan akan digantikan dengan Badan Usaha Milik Negara yang dipimpin oleh Kepala Badan Usaha Milik Negara.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Sepertinya di kabinet Prabowo kementerian BUMN gak ada ya ? Kog yg ada Kepala Badan Usaha Milik Negara ? Terus nasib komisariat2 giveaway itu amankah ?”
Unggahan tersebut disertai dengan gambar susunan kabinet yang tidak mencantumkan nama Kementerian BUMN atau Menteri BUMN. Namun, benarkah klaim tersebut?
Setelah dilakukan penelusuran, klaim ini tidak memiliki dasar yang valid. Mengutip dari Antaranews.com, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa hingga saat ini susunan kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka belum diumumkan secara resmi, dan ia tidak dapat mengkonfirmasi atau membantah nama-nama yang beredar di media sosial. Muzani menekankan bahwa susunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden Terpilih.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam Detiknews.com, juga menyebut bahwa daftar nama yang beredar di media sosial hanyalah bagian dari dinamika dan spekulasi publik. Ia mengingatkan bahwa pengumuman resmi terkait kementerian akan ditentukan oleh Presiden Terpilih, dan belum ada informasi resmi mengenai nomenklatur kementerian.
“Ya namanya juga banyak sekali sekarang ini di medsos berseliweran nama-nama menteri. Dan ini kita anggap aja sebagai sebuah dinamika dan aspirasi. Dan oleh karena itu kami tidak mau mengomentari apalagi kemudian menyampaikan nomenklatur kementerian, atau sudah sejauh mana, karena soal kementerian itu adalah hak prerogatif daripada Bapak Presiden Terpilih, Pak Prabowo Subianto,” kata Dasco.
Selain itu, tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa Menteri BUMN akan digantikan oleh Kepala Badan Usaha Milik Negara. Hingga saat ini, Kementerian BUMN masih merupakan lembaga resmi yang menangani urusan BUMN, dan dipimpin oleh seorang Menteri BUMN.
Kesimpulan:
Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah PPATK Siap Berikan Bukti Jet Kaesang
Klaim bahwa di kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto tidak akan ada Kementerian BUMN dan akan digantikan dengan Kepala Badan Usaha Milik Negara adalah tidak benar. Informasi tersebut merupakan klaim menyesatkan yang belum dapat dibuktikan kebenarannya.
Berita Terkait
-
Cek Fakta: Benarkah PPATK Siap Berikan Bukti Jet Kaesang
-
Jomplang Banget, Budaya Baca Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Jadi Gunjingan Netizen
-
Bak Gajah dan Semut, Beda Prestasi Prabowo dan Gibran di Usia yang Sama
-
Bukti Gibran Rakabuming Pemilik Fufufafa Tercatat di Pemerintah, Prabowo Didesak Tunjukkan Taji
-
Cek Fakta: KPK Kelabakan, PPATK Buktikan Aliran Dana Kaesang
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Kasatgas Tito Pimpin Rakor Pembahasan Bantuan Rumah dan Bantuan Sosial Pascabencana
-
Partai Gema Bangsa Resmi Usung Prabowo di 2029: Ingin Akhiri Cengkeraman Oligarki!
-
Jakarta Siaga, BMKG Bunyikan Alarm Hujan Lebat Hari Ini
-
Akankah Rocky Gerung Hadir? Polda Metro Tunggu Kedatangannya Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Jaga Marwah Non-Blok, Connie Ingatkan Presiden Tak Sembarang Bayar Iuran Dewan Perdamaian
-
Pura-pura Jadi Kurir Ekspedisi, Dua Pengedar Narkoba di Tangerang Tak Berkutik Diciduk Polisi
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Minta Bos Maktour Tetap di Indonesia
-
Diperiksa KPK, Bos Maktour Tegaskan Pembagian Kuota Haji Wewenang Kemenag
-
KPK Endus Peran Kesthuri Jadi Pengepul Uang Travel Haji untuk Pejabat Kemenag
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump