Suara.com - Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono menanggapi soal longsornya jumlah kelompok kelas menengah selama beberapa tahun terakhir. Menurunnya kelompok kelas menengah memang menjadi tantangan utama kesehatan ekonomi Indonesia ke depan.
Keponakan Prabowo Subianto itu menyebut, penurunan jumlah kelompok tersebut bukan karena adanya kebijakan tertentu, melainkan karena dampak dari Pandemi Covid-19.
"Kelas menengah turun terus saya rasa perlu berhati-hati. Saya rasa konteksnya dulu kenapa kelas menengah ini turun? Itukan ada kaitanya sama pandemi," tutur Thomas dalam Media Gathering APBN 2025 yang digelar di Serang, Banten, Rabu, (25/9/2024).
Menurut Thomas, pandemi Covid-19 membuat gerak ekonomi melambat, sehingga berdampak signifikan bagi para pelaku usaha bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Akibatnya, mereka pun harus mengambil keputusan yang sulit dihindari yakni PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).
"Saya mau garis bawahi bahwa tantangan2 yg dihadapi oleh kelas menengah ini bukan karena kebijakan yang kurang, tapi harus liat kontes pandemi tadi," ujar Thomas.
Dalam kesempatan tersebut, Thomas juga menyampaikan pandangannya mengenai pengeluaran dari kelompok kalangan menengah. Dia menyebut, pengeluaran terbesar pada kelompok ini terjadi di sektor makanan.
"Sekarang spendingnya lebih banyak dishift ke makanan. Ini menunjukan bahwa spending yang tadinya baju, jalan-jalan, sekarangberubah. Ini memang menjadi suatu hal yang dicermati betul. Saya rasa ini memang menjadi PR (pekerjaan rumah) pemerintahan Pak Prabowo yang utama bagaimana kita mencari solusi jangka panjang untuk kembali ke level pra pandemi tadi," katanya.
Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk kelas menengah selama lima tahun terakhir turun dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 53,83 juta pada 2021. Selanjutnya, jumlah masyarakat kelas menengah juga tercatat kembali turun pada 2022 menjadi 49,51 juta, turun pada 2023 menjadi 48,27 juta dan pada 2024 turun menjadi 47,85 juta.
Baca Juga: Sri Mulyani Izin Pamit, Tunjuk Keponakan Prabowo: Ini Yang Akan Meneruskan!
Berita Terkait
-
Wamenkeu Thomas Sebut Kepastian PPN 12% Akan Dibahas oleh Kabinet Baru
-
Wamenkeu Thomas Sebut Anggaran IKN 2025 Bisa Bertambah Tergantung Diskresi Prabowo
-
Menteri Keuangan: Middle Income Trap Muncul Akibat Kebijakan Ekonomi
-
Nestapa Kelas Menengah: Terjepit Biaya Hidup, Terpaksa Gali Lubang Tutup Lubang
-
Bisnis Kecantikan Diprediksi Terus Tumbuh Meski Ada Pelemahan Daya Beli dan Kelas Menengah
Terpopuler
- 4 Sepatu Lokal Senyaman On Cloud Ori, Harga Lebih Terjangkau
- 5 Body Lotion Niacinamide untuk Cerahkan Kulit, Harganya Ramah Kantong Ibu Rumah Tangga
- Menguak PT Minas Pagai Lumber, Jejak Keluarga Cendana dan Konsesi Raksasa di Balik Kayu Terdampar
- 5 HP Murah Terbaik 2025 Rekomendasi David GadgetIn: Chip Mumpuni, Kamera Bagus
- 55 Kode Redeem FF Terbaru 9 Desember: Ada Ribuan Diamond, Item Winterlands, dan Woof Bundle
Pilihan
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
-
PT Tusam Hutani Lestari Punya Siapa? Menguasai Lahan Hutan Aceh Sejak Era Soeharto
-
Harga Minyak Melonjak: AS Sita Kapal Tanker di Lepas Pantai Venezuela
Terkini
-
IHSG Turun Dibayangi The Fed, Ini Analisis Rekomendasi Saham Trading Jumat 12 Desember
-
CPNS 2026 Diutamakan untuk Fresh Graduate, Menpan-RB Ungkap Alasannya
-
Ancam Rumahkan 16 Ribu Pegawai Bea Cukai, Purbaya Sebut Perintah dari 'Bos Atas'
-
SHIP Tambah 1 Armada VLGC Perluas Pasar Pelayaran Migas Internasional
-
Mentan Amran Pastikan Pemerintah Tangani Penuh Pemulihan Lahan Pertanian Puso Akibat Bencana
-
Strategi Asabri Hindari Fraud dalam Pengelolaan Dana Pensiun
-
Bisnis Properti di Negara Tetangga Tertekan, Fenomena Pajak Bisa Jadi Pelajaran
-
Manuver Purbaya Tarik Bea Keluar Emas, Ini Efeknya Versi Ekonom UI
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
Tak Bayar Pajak Rp21,15 Miliar Sejak 2021, Komisaris PT SI di Cokok Anak Buah Menkeu Purbaya