Suara.com - Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono memastikan Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen untuk menjalankan dan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di masa pemerintahannya. Bahkan, dia menyebut, anggaran pembangunan IKN pada di APBN 2025 bisa saja bertambah, tergantung dari diskresi yang diambil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Saat ini, anggaran untuk pembangunan IKN adalah sebesar Rp15 triiun.
"Untuk penjelasan mengenai IKN tadi, total anggaran di IKN untuk 2025 sebesar Rp 15 triliun, tapi bisa ditambah dari ruang diskresi Presiden," tutur Thomas dalam Media Gathering yang diselenggarakan di Serang, Banten, Rabu, (25/9/2024).
Thomas menuturkan, diskresi besar kepada Prabowo diberikan lantaran APBN 2025 disusun oleh pemerintahan saat ini, tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintahan berikutnya di bawah kepemimpinan Prabowo.
"Prabowo akan bekerja dengan kabinet baru, di situ prinsip diskresi presiden besar, tapi prinsipnya memberikan fleksibilitas ke depan," terang Thomas.
Lebih jauh Thomas menjelaskan, anggaran untuk pembangunan IKN akan didistribusikan ke dua lembaga dan kementerian yakni Otorita IKN dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Kalau di-breakdown Rp15 triliun di OIKN (sebesar) Rp5,89 triliun dan di PUPR (sebesar) Rp 9,11 triliun,” urainya.
Thomas menambahkan, fokus anggaran IKN tahun mendatang akan tetap pada investasi swasta. Oleh karena itu, pencarian investor akan menjadi prioritas utama pemerintah Prabowo Subianto. Hal ini sesuai kesepakatan awal, di mana anggaran pembangunan IKN yang berasal dari APBN sebesar 20%, sementara sisanya 80 persen dari investasi.
"Bagimana kita menarik investasi lebih cepat. Itu yang jadi pertimbangan itu tugas dari kabinet berikutnya tentu bekerja sama dengan OIKN dan satgas IKN," ujarnya.
Sebagai informasi, total anggaran yang disalurkan untuk pembangunan IKN mencapai Rp76,5 triliun, dengan rincian alokasi dana pada APBN 2022 sebesar Rp5,5 triliun, APBN 2023 Rp27 triliun, dan pagu APBN 2024 Rp44 triliun.
Baca Juga: Beli Tiket Kapal Ferry Menuju IKN Lintas Penajam-Kariangau Kini Secara Online
Berita Terkait
-
Jokowi: IKN Bukan Proyek Presiden, Tapi Keputusan Rakyat
-
Investor China Guyur Rp 500 Miliar Di IKN, Jokowi: Perintis Investasi Asing
-
Investor Asing Tak Akan Rugi Berinvestasi di IKN, Jokowi: Membeli Masa Depan
-
Jokowi Klaim IKN Bukan Proyek Presiden: Ini Keputusan Rakyat Indonesia yang Diwakili Anggota DPR
-
IKN Baru Dibuka Sudah Kebakaran, Puntung Rokok Jadi Biang Kerok
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Cara Menghasilkan Uang dari HP untuk Menambah Pemasukan Keluarga
-
Dukung Kompetensi Jurnalisme, Pegadaian Kembali Gelar UKW untuk Ratusan Wartawan Indonesia
-
Impor Migas Indonesia Meroket 70 Persen, Tembus Rp 70 Triliun Lebih dalam Sebulan
-
Harga Emas Lokal Diprediksi Makin Merana Pekan Ini
-
Syarat dan Cara Driver Ojol Ajukan Pinjaman KUR, Bisa Dapat Ratusan Juta
-
B50 Resmi Diterapkan, Gapki Sebut Tak Ada Kendala Pasokan CPO
-
Dana SAL Mau Ditarik, Bos BSI Ingatkan Jangan Mendadak agar Pasar Tak Bergejolak
-
Musim Masuk Sekolah Bikin Ritel Bergairah, Penjualan Sepatu Meningkat
-
Bukannya Senang, Driver Ojol Justru Kecewa Kebijakan Potongan 8%
-
Pajak Marketplace Resmi Berlaku, DJP Bidik Penerimaan Negara Tembus Rp 24 Triliun