Suara.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memasukan tujuh program prioritas atau quick win presiden terpilih, Prabowo Subianto ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Tujuh program prioritas unggulan Prabowo Subianto itu menelan anggaran hingga Rp121 triliun.
Alokasi ini tersebar di beberapa kementerian atau lembaga (K/L). Rinciannya program makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis sebesar Rp3,2 triliun, pembangunan RS lengkap berkualitas di daerah sebesar Rp1,8 triliun, penuntasan TBC (tuberkulosis) sebesar Rp8 triliun. Kemudian renovasi sekolah sekolah sebesar Rp20 triliun, pembangunan sekolah unggulan terintegrasi sebesar Rp2 triliun, terakhir lumbung pangan nasional, daerah dan desa sebesar Rp15 triliun.
Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Wahyu Utomo membenarkan bahwa anggaran quick win Presiden terpilih, Prabowo Subianto naik Rp8 triliun dari Rp113 triliun menjadi Rp121 triliun. Menurutnya, kenaikan ini karena ada penambahan program penangan TBC.
"Ya (anggarannya naik) karena memang itu perkembangan terkini. Pembahasan di Panja B waktu itu ada aspirasi untuk pengentasan TBC. Nilainya mencapai Rp8 triliun," tutur Wahyu Utomo dalam Media Gathering APBN 2025 yang digelar di Serang, Banten, Rabu, (25/9/2024).
Tambahan program tersebut memanfaatkan anggaran cadangan belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Maka demikian, postur besar belanja K/L tak mengalami perubahan.
Lebih jauh Wahyu mengatakan, APBN 2025 disusun pada masa transisi pemerintahan. Sehingga fleksibilitas penganggaran melalui ruang diskresi menjadi salah satu aspek penting, sebab saat penyusunannya masih terdapat beberapa kelembagaan yang belum sepenuhnya terbentuk. Namun demikian, Wahyu menekankan ruang-ruang fleksibilitas ini tetap harus dijalankan dengan mengacu pada payung hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, fleksibilitas tercantum dalam Undang-Undang APBN.
Berita Terkait
-
Wamenkeu Thomas Sebut Kepastian PPN 12% Akan Dibahas oleh Kabinet Baru
-
Gaji Fantastis! Ini Besaran Tunjangan PNS Kemenkeu per Kelas Jabatan
-
Alasan Sri Mulyani Yakin Ekonomi Kuartal III Tumbuh Diatas 5 Persen
-
Harga Rokok Tahun Depan Tak Melonjak, Kenaikan Cukai Hasil Tembakau Belum Pasti
-
Buka Rapimnas Gemira, Muzani: Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Bukan Main-main
Terpopuler
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- 3 Sampo yang Mengandung Niacinamide untuk Atasi Rambut Rontok dan Ketombe
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- 4 Bedak Padat Wardah yang Tahan 12 Jam, Coverage Tinggi dan Nyaman Dipakai Seharian
Pilihan
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
Terkini
-
Gaji ke-13 ASN 2026 Cair Mulai Juni: Cek Jadwal dan Daftar Penerimanya
-
Daftar Lokasi dan Jadwal Perbaikan Tol Jakarta - Tangerang Periode Mei 2026
-
5 Cara Amankan Cicilan KPR saat Suku Bunga Naik
-
Daftar Negara dengan Utang Paling Ekstrem, Indonesia Termasuk?
-
Awas Aksi Jual Asing! Saham Perbankan Jadi Sasaran Empuk Profit Taking
-
Ekonom Ramal Rupiah Susah Turun ke Level Rp 16.000/USD
-
Bos GoTo Lapor ke Seskab Teddy, Telah Turunkan Potongan Komisi Ojol 8%
-
Prabowo Diminta Evaluasi PLN Imbas Insiden Blackout Sumatra: Rakyat Rugi Besar!
-
Tekanan Ekonomi Bikin Investor RI Mulai Lirik Aset Kripto dan Emas Digital
-
Begini Kondisi Listrik di Sumatra, Masih Banyak yang Padam?