Suara.com - Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengakui pihaknya mungkin akan menyesuaikan kembali anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025.
Saat ini, anggaran MBG untuk 2025 telah ditetapkan sebesar Rp71 triliun. Namun, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan bahwa Program MBG akan menggunakan anggaran senilai Rp800 miliar per hari, yang berarti ada kemungkinan anggaran yang dibutuhkan melampaui Rp71 triliun.
"Sementara kita tetap dengan Rp71 triliun. Tapi, Pak Prabowo diberi kebebasan untuk melakukan APBN-Perubahan. Setelah kita tahu posturnya lebih rinci nanti di 2025, kita lakukan perubahan disesuaikan dengan situasi yang ada," kata Drajad usai kegiatan Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (9/10/2024), seperti yang dikutip dari Antara.
Menurutnya, penyesuaian anggaran MBG akan melihat perkembangan pendapatan negara. Bila pendapatan negara meningkat, maka ada kemungkinan anggaran MBG juga naik.
Namun, rincian anggaran yang digunakan untuk Program MBG sampai saat ini tetap mengacu pada keputusan Badan Gizi Nasional.
Kemarin, Kepala Badan Gizi Nasional menyatakan bahwa jika Program MBG sudah berjalan penuh, pihaknya akan membelanjakan Rp1,2 triliun per hari untuk investasi sumber daya manusia (SDM), di mana 75 persennya atau sekitar Rp800 miliarnya digunakan untuk belanja Program MBG.
Anggaran Rp800 miliar itu akan digunakan untuk membeli bahan baku menu makanan dari produk pertanian, yang diharapkan juga memicu peredaran uang dalam jumlah besar di masyarakat.
Dalam implementasinya, Badan Gizi Nasional juga akan melibatkan koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna mendukung perekonomian lokal.
Program ini rencananya mulai dijalankan pada Januari 2025. Namun, sebelum itu, tepatnya pada November 2024, Badan Gizi Nasional akan kembali menggelar uji coba program MBG dengan jangkauan daerah yang lebih luas.
Baca Juga: Gibran Akui Ada Siswa Alergi Menu Makan Bergizi Gratis, Apa Solusinya?
Penentuan sasaran peserta uji coba akan ditentukan melalui pihak sekolah terlebih dahulu, sambil Badan Gizi Nasional mendata jumlah ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah guna memperoleh data riil.
Dadan memastikan bahwa program MBG yang dilaksanakan Badan Gizi Nasional akan dilakukan secara terpusat dan terkendali. Dana yang diterima dari negara akan langsung disalurkan ke satuan pelayanan yang mengimplementasikan program ini.
Berita Terkait
-
Pamer Momen Dinner buat Beri Sinyal ke PDIP: Jokowi Tak Mau Ditinggal Prabowo Pasca Lengser?
-
Gibran Sebut Susunan Kabinet Hampir 100 Persen, Gerindra: Sudah Mulai Ada Yang Dipanggil
-
Kode Elite Gerindra, Pertemuan Prabowo-Megawati Relevan Dilakukan Saat Ultah Prabowo 17 Oktober
-
Diundang MPR, Anies hingga Ganjar Bisa Saksikan Langsung Pelantikan Prabowo-Gibran
-
Gibran Akui Ada Siswa Alergi Menu Makan Bergizi Gratis, Apa Solusinya?
Terpopuler
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
Pilihan
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
-
Mandiri Tunas Finance Terancam Sanksi OJK Buntut Debt Collector Tusuk Advokat
Terkini
-
Bos LPDP: Anak Pejabat Boleh Terima Beasiswa
-
Tak Semua Huntap di Daerah Bencana Sumatera Rampung Sebelum Lebaran
-
Menteri PKP: 133.000 Rumah Subsidi Berdiri di Jateng dan Jatim di 2026
-
Mandiri Tunas Finance Terancam Sanksi OJK Buntut Debt Collector Tusuk Advokat
-
Pemerintah Ingatkan Industri Kualitas Genteng Harus Dijaga Dalam Program Gentengisasi
-
Fenomena Rojali-Rohana Disorot BPS, Sensus Ekonomi Mau Bongkar Aktivitas Tersembunyi
-
Pesan Dirut LPDP ke Alumni: Lu Pakai Duit Pajak, Ingat Itu!
-
China Jengah Kesepakatan Prabowo-Trump, Mau Cabut Investasi di Indonesia?
-
Kemenkeu Luruskan Pajak Digital RI & AS, Google-Netflix Tetap Kena Pajak
-
Tak Bisa Cuma Andalkan APBN, Menteri PKP Maruarar Sirait Tagih Kolaborasi Daerah dan Swasta