Suara.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani angkat jempol untuk jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang dalam 10 tahun terakhir dinilainya kerja keras bagi pembangunan negeri ini. Anggaran yang disedikan pemerintah dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat bermanfaat bagi masyarakat.
"Dalam 10 thn terakhir, Kementerian PUPR telah menghibahkan Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp374.66 triliun kepada lembaga pendidikan, masyarakat, pemerintah daerah, dan diserahgunakan juga kepada kementerian, yang hari ini diserahkan kepada Kementerian Pertahanan," ujarnya, dalam Serah Terima Barang Milik Negara Kementerian PUPR bertema "Uang Kita Sigap Membangun Negeri", Jakarta, Kamis (10/10/2024).
Menurut Menkeu, uang yang dikumpulkan negara dari pajak, diberikan kembali kepada masyarakat.
"Para penerima manfaat dimohon untuk mampu menjaga barang-barang yang dihibahkan ini dengan baik, agar bisa memberi manfaat juga bagi masyarakat. Mohon digunakan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Zainal Fatah mengatakan, hari ini, Kementerian PUPR menyerahterimakan BMN senilai Rp 19,26 triliun.
"Ini tentu harus disampaikan kepada publik, segera setelah serahterima dilakukan pada para penerima manfaat. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah secara berkesinambungan, agar tetap konsisten, seperti tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.
Adapun BMN yang telah diserahkan Kementerian PUPR kepada para penerima manfaat, antara lain terdiri dari BMN untuk bidang sumber daya air, embung, infrastruktur berupa jalan nasional kolektor, jalan arteri, jalan daerah, jembatan gantung, hingga asrama bagi fasilitas-fasilitas pendidikan.
Adapun jumlah keseluruhan BMN yang diserahkan lebih dari 84 persen, mencakup bidang Cipta Karya dan Perumahan.
Ia menyebut, BMN dari Ditjen Sumber Daya Air berupa bangunan radar cuaca dan sistem perangkatnya, dan bangunan gedung kantor senilai Rp113,99 miliar, BMN dari Ditjen Bina Marga berupa downgrade jalan nasional kolektor, arteri, hasil pelaksanaan Instruksi Presiden tentang Jalan Daerah (IJD) dan jembatan gantung senilai Rp2,79 triliun.
Baca Juga: Indonesia Water Forum 2024 Resmi Digelar, Angkat Isu Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Selain itu, BMN dari Ditjen Cipta Karya berupa jaringan air minum, pembangunan TPA, Rehabilitasi Bangunan Sekolah dan Pasar, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan peningkatan kualitas permukiman kumuh senilai Rp9,53 triliun, dan Ditjen Perumahan berupa rumah susun, rumah khusus, PSU Jalan, dan meubelair senilai Rp6,82 triliun.
Berita Terkait
-
Jelang Purnatugas, Sri Mulyani dan Basuki Nyanyikan Lagu "Menghitung Hari"
-
Menteri Basuki Bicara Nasib Sistem Bayar Tol Tanpa Stop
-
Prabowo-Gibran Mau Bentuk Kemenko Infrastruktur, Begini Tanggapan Menteri Basuki
-
10 Tahun Jokowi, 5.999 Km Jalan Nasional Baru Rampung Dikerjakan
-
Menteri PUPR Basuki Sambut Baik Wacana Prabowo Pisahkan Kementerian PU dengan Perumahan Rakyat: Bagus!
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
Terkini
-
Pemerintah Bidik Hilirisasi Industri demi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen di 2029
-
Pelemahan Rupiah yang Terparah dalam Sejarah Bisa Picu Gagal Bayar dan PHK
-
Bahlil Tegaskan Tarif Listrik Tak Naik pada Mei
-
OJK: DSI Masih Nunggak Bayar Dana Nasabah Rp 2,4 Triliun
-
Ditopang Margin Kilang Minyak, Laba Barito Pacific (BRPT) Naik 803 Persen di Kuartal I-2026
-
Bahlil Ungkap Keuntungan Pengembangan CNG Pengganti LPG
-
Buruh Tembakau Minta Moratorium Cukai 3 Tahun, Wanti-wanti PHK Massal
-
28 Nama Calon Bos BEI Sudah di Meja OJK, Rekam Jejak Jadi Sorotan
-
Airlangga Klaim MBG Ikut Dorong Pertumbuhan Ekonomi RI Q1 2026
-
Disokong Pertumbuhan Ekonomi, IHSG Bangkit ke Level 7.000 Lagi