Suara.com - PT Bank KEB Hana Indonesia (Hana Bank) kembali menggelar Hana Bank Economic Outlook 2025 dengan tema ”Indonesia’s Economic and Political Outlook in the Transition Era of a New Government” di Jakarta, Kamis (24/10/2024) untuk membahas dinamika ekonomi dan politik di Indonesia pada tahun 2025, khususnya terkait dengan transisi pemerintahan baru.
Direktur Utama Hana Bank, Jong Jin Park dalam sambutannya mengatakan, adanya pelantikan pemerintahan baru Indonesia, pemilihan presiden Amerika Serikat, penurunan suku bunga global, dan meningkatnya risiko geopolitik akan memberikan dampak besar bagi perekonomian Indonesia ke depannya.
“Kami berharap seminar hari ini dapat memberikan manfaat yang nyata dalam memproyeksikan ekonomi tahun depan serta strategi bisnis di Indonesia. Hana Bank berkomitmen untuk senantiasa memberikan dukungan optimal kepada para nasabah dan berusaha menjadi mitra strategis yang saling menguntungkan di masa depan,” kata Jong Jin Park.
Sementara itu Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya yang menjadi pembicara dalam acara tersebut, menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi Kabinet Merah Putih, yang meliputi ketidakpastian global dan dinamika internal.
Lebih lanjut, Yunarto menjelaskan bahwa arah kebijakan ekonomi pemerintahan yang baru mengedepankan ekonomi dorongan besar (big push), proteksionisme, dan reindustrialisasi atau padat karya. Dia menyebutkan bahwa sektor-sektor yang menjadi prioritas antara lain pangan, industrialisasi, infrastruktur, energi, pemerataan, sumber daya manusia, dan tata kelola.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Aviliani juga menyebut eskalasi global semakin kompleks dan risiko geoekonomi kembali meningkat. “Namun, Indonesia berhasil dalam menavigasi pertumbuhan ekonomi, investasi, serta ekspor barang dan jasa di tengah berbagai krisis yang terjadi, bahkan dapat tumbuh tinggi di atas rata-rata global, meskipun pertumbuhan ekonomi yang mandek di kisaran 5% bahkan masih merasakan scarring effect akibat pandemi Covid-19 menjadi catatan kritis,” katanya.
Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, Aviliani menyarankan menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) melalui reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Dia juga berpendapat mengenai revolusi menuju negara industri, pembenahan di seluruh komponen penyusun Produk Domestik Bruto (PDB), dan kerja sama dengan pihak swasta. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan meningkatkan Penanaman Modal Asing (PMA). Selain itu, penting untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dan kinerja usaha kecil.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
Pilihan
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
-
Mandiri Tunas Finance Terancam Sanksi OJK Buntut Debt Collector Tusuk Advokat
Terkini
-
Penerima Beasiswa LPDP Kembalikan Dana ke Negara karena Tak Mengabdi, Per Orang Rp 1-2 Miliar
-
Bos LPDP: Anak Pejabat Boleh Terima Beasiswa
-
Tak Semua Huntap di Daerah Bencana Sumatera Rampung Sebelum Lebaran
-
Menteri PKP: 133.000 Rumah Subsidi Berdiri di Jateng dan Jatim di 2026
-
Mandiri Tunas Finance Terancam Sanksi OJK Buntut Debt Collector Tusuk Advokat
-
Pemerintah Ingatkan Industri Kualitas Genteng Harus Dijaga Dalam Program Gentengisasi
-
Fenomena Rojali-Rohana Disorot BPS, Sensus Ekonomi Mau Bongkar Aktivitas Tersembunyi
-
Pesan Dirut LPDP ke Alumni: Lu Pakai Duit Pajak, Ingat Itu!
-
China Jengah Kesepakatan Prabowo-Trump, Mau Cabut Investasi di Indonesia?
-
Kemenkeu Luruskan Pajak Digital RI & AS, Google-Netflix Tetap Kena Pajak