Suara.com - Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) menyelenggarakan kegiatan Launching Program Sawit Goes to Pesantren untuk mengedukasi santri dan warga Nahdliyin terkait manfaat serta kontribusi sawit bagi perekonomian Indonesia.
Kegiatan yang didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) ini dihadiri oleh Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf, Helmi Muhansyah Kepala Divisi UKMK BPDPKS, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono, dan Plt Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Tri Widarto.
Sekretaris Pengurus Lembaga Pengembangan Pertanian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPP PBNU) Dr. Tri Chandra Aprianto menjelaskan problem kelapa Sawit dari hulu sampai hilir berkaitan legalitas, tumpang tindih lahan, dan penguatan kelembagaan petani. Seluruh persoalan ini berdampak bagi pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat.
“Banyak pengaduan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Riau, bahwa Petani Sawit Rakyat (PSR) menghadapi banyak tantangan,” kata Tri Chandra yang juga Ketua Pelaksana Program Sawit Goes to Pesantren dan Rakornas LPPNU, ditulis Sabtu (26/10/2024).
Menurutnya, PSR yang harus diselesaikan berkaitan soal lahan yang terdapat tumpang tindih. Maka ia mendorong Pemerintah dan asosiasi Sawit, bisa membicarakan hal ini lebih lanjut.
“Saya pertegas bahwa LPPNU berkomitmen karena pilar NU itu ulama dan kerakyatan. Apalagi banyak warga nahdiliyin yang juga bekerja sebagai petani dan mengelola kebun sawit,” jelas dia.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Usaha Kecil Menengah dan Koperasi BPDPKS, Helmi Muhansyah mengungkapkan kepada peserta Launching Sawit Goes to Pesantren, bahwa Sawit termasuk yang paling efisien dibandingkan minyak dari tanaman lainnya.
“Minyak kelapa Sawit paling efisien dibandingkan minyak nabati lain. Jika satu ton minyak sawit membutuhkan 0,3 ha, sedangkan minyak kedelai perlu 4 ha,” katanya.
Tak heran, lanjutnya, banyak pihak di luar Indonesia melakukan kampanye hitam terhadap Sawit. Oleh karenanya, ia dan insan perkelapasawitan melawan kampanye tersebut. Edukasi ini salah satunya masuk ke Pesantren.
Baca Juga: Adik Prabowo Sebut APBN Bakal Diguyur Dana Rp500 Triliun, Ini Sumbernya
“Kami harapkan edukasi sawit di pesantren, dapat diketahui penggunaan dari Sawit bisa menjadi Malam untuk membatik, lalu sawit sebagai bahan menjadi sabun, sekarang dapat digunakan menjadi bahan rompi anti peluru,” jelasnya.
Kementerian Pertanian, mendukung penuh apa yang disampaikan BPDPKS. Plt. Dirjen Perkebunan, Heru Tri Widarto menjelaskan sangat mengapresiasi program Sawit Goes to Pesantren sebagai terobosan luar biasa. Tadi banyak disampaikan kampanye negatif. Kita kasih tahu cara menjawab ke santri dengan diberikan pemahaman sawit yang baik.
Sawit kata dia, berperan penting terhadap neraca perekonomian karena berkontribusi terhadap nilai ekspor.
“Sawit tulang punggung ekonomi, senilai Rp 400 triliun Sawit diekspor per tahun. Sulit dibayangkan ketika kita tidak kompak menangani sawit,” tuturnya.
Ia mendorong PSR peruntukannya tepat. Apalagi di tengah isu B50, kebutuhan pasokan Kelapa Sawit sangatlah penting. PSR akan diutamakan, dan diharapkan bisa kolaborasi dengan GAPKI.
“Kita harus tingkatkan produksi karena ada 6,6 juta ton CPO, untuk B50,” jelasnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- 5 HP Infinix Kamera Bagus dan RAM Besar, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- 5 HP Samsung Kamera Bagus dan RAM Besar, Pas buat Multitasking
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Penerimaan Pajak dari MBG Cuma 3-5 Persen, Setara Rp 10,05 T hingga Rp 16,75 T
-
Toko Online Dibanjiri Produk China, Purbaya Mau Tarik Pajak E-commerce Pertengahan 2026
-
Negosiasi Buntu, Iran ke AS: Rasakan Harga Bensin Kalian!
-
Komitmen Nyata BRI Group, Sinergi Holding UMi Perkuat Fondasi Ekonomi Masyarakat
-
Purbaya Kesal Restitusi Pajak 2025 Tembus Rp 360 Triliun, Duga Ada Kebocoran
-
OJK Sebut Banyak Orang Mulai Malas Bayar Cicilan Pindar
-
Karpet Merah Family Office di Bali: Ambisi Prabowo, Warisan Luhut, dan Kiblat Abu Dhabi
-
Purbaya Siapkan Bea Keluar Batu Bara Gegara Banyak Selundupan, Nikel Menyusul
-
Ekonom UI Ramalkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal I 2026 Capai 5,54 Persen
-
Harga Minyak dan Emas Bakal Meroket Efek Nego AS-Iran Buntu, Bagaimana Nasib BBM RI?