Suara.com - PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) mencatat kenaikan biaya provisi yang signifikan pada kuartal IV 2024 yang mencapai 50,3 persen.
Mengutip laporan keuangan tidak diaudit BBNI, kenaikan biaya provisi ini mencapai Rp2,82 triliun dibandingkan kuartal sebelumnya yang hanya Rp1,87 triliun.
Kenaikan ini dipicu oleh ancaman kredit macet dari sejumlah debiturnya termasuk dari PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), perusahaan tekstil yang mengalami masalah keuangan.
BNI menjelaskan bahwa kenaikan biaya provisi ini merupakan langkah antisipasi yang diambil oleh bank untuk menghadapi potensi kerugian akibat kredit macet. Tak hanya itu BNI juga meningkatkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) mereka atas situasi ini.
"Beban CKPN BNI pada 3 bulan terakhir 2024 atau kuartal IV- 2024 meningkat dibandingkan kuartal III tahun yang sama. Hal ini dilakukan untuk menekan risiko kredit bermasalah utamanya pada segmen kecil dan menengah," kata Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo Budiprabowo kepada Suara.com, Jumat (31/1/2025).
Meski demikian diirnya berdalih bahwa level pencadangan ini menurun 10,7 persen pada 2024 dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari menurunnya Credit Cost (CoC) menjadi 1,1 persen dari 1,4 persen pada tahun sebelumnya.
Begitu juga dengan kualitas kredit BNI yang juga semakin membaik dengan NPL ratio yang turun menjadi 2.0 persen dan LAR ratio yang juga membaik jadi 10.3 persen pada 2024.
Diketahui Sritex merupakan salah satu debitur besar BNI tengah mengalami kesulitan keuangan akibat pandemi COVID-19 dan masalah internal perusahaan. Hal ini menyebabkan Sritex gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada sejumlah perbankan termasuk BNI.
Kenaikan biaya provisi ini berdampak pada penurunan laba BNI pada kuartal IV 2024. Laba bank berlogo 46 ini turun 8,2 persen secara kuartalan menjadi Rp 5,15 triliun.
Baca Juga: Menteri Airlangga Puji Langkah BRI Hapus Utang UMKM, Ribuan Pelaku Usaha Terbantu!
Meskipun demikian Okki memastikan bahwa langkah antisipasi ini tidak akan berdampak signifikan pada kinerja BNI di masa depan.
Biaya provisi yang telah ditingkatkan dianggap sudah cukup untuk mengantisipasi risiko kredit macet Sritex.
"Pembentukan pencadangan yang terjaga dengan CoC di 1 persen ini sebagai pijakan yang solid dan prudent untuk memulai ekspansi bisnis BNI di tengah tantangan perekonomian global di tahun 2025," kata Okki.
BNI menjadi satu-satunya bank BUMN yang tengah berupaya keras untuk menagih utang sebesar US$23,807,151 atau sekitar Rp375 miliar yang macet di Sritex.
Utang tersebut berasal dari fasilitas kredit yang diberikan kepada anak perusahaan Sritex, Golden Mountain Textile and Trading Pte. Ltd di Singapura.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Murah 3 Baris Under 1500cc tapi Jagoan Tanjakan: Irit Bensin dan Pajak Ramah Rakyat Jelata
- Promo Superindo 17 Maret 2026, Diskon sampai 50 Persen Buah, Minyak hingga Kue Lebaran
- Timur Tengah Memanas, Rencana Terbangkan Ribuan TNI ke Gaza Resmi Ditangguhkan
- 15 Tulisan Kata-kata Unik Mudik Lebaran, Lucu dan Relate untuk Anak Rantau
- Liburan Lebaran ke Luar Negeri Kini Lebih Praktis Tanpa Perlu Repot Tukar Uang
Pilihan
-
Hilal Tak Terlihat, Arab Saudi Tetapkan Idul Fitri 2026 Jatuh pada 20 Maret
-
Link Live Streaming Liverpool vs Galatasaray: Pantang Terpeleset The Reds!
-
Israel Klaim Tewaskan Menteri Intelijen Iran Esmaeil Khatib
-
Dipicu Korsleting Listrik, Kebakaran Kalideres Hanguskan 17 Bangunan
-
Bongkar Identitas dan Wajah Eksekutor Penyiram Air Keras Andrie Yunus, Polisi: Ini Bukan Hasil AI!
Terkini
-
Mudik Naik Motor Tahun Ini? Baca Ini Dulu Sebelum Berangkat
-
Harga Minyak Dunia Makin Melonjak, Nilainya Tembus Rp1,8 Juta per Barel
-
LPS Mulai Cairkan Dana Nasabah BPR Koperindo, Rp14,19 Miliar Dibayarkan Tahap Pertama
-
CIMB Niaga Maksimalkan Layanan Digital Selama Liburan Nyepi dan Lebaran
-
Cara Memutar Uang Rp500 Ribu Agar Berlipat Ganda, Panduan Lengkap Bagi Pemula
-
Pemerintah Siapkan Tim Koordinasi Hadapi Investigasi Perjanjian Dagang RI-AS
-
Purbaya Salurkan Rp 4,39 Triliun ke Wilayah Terdampak Bencana Banjir Sumatra
-
Purbaya Mau Efisiensi Anggaran MBG: Tak Harus Rp 335 Triliun
-
IPC TPK Antisipasi Lonjakan Arus Peti Kemas saat Ramadan dan Lebaran
-
Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah, Kini 400 Ribu Unit per Tahun