Suara.com - Nilai tukar rupiah langsung nyungsep terhadap dolar AS pada Senin (3/2/) setelah terjadi kekeliruan di Google yang tercatat di level Rp8.000. Pelemahan rupiah ini imbas dari kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Seperti dilansir Antara, rupiah pada pembukaan perdagangan hari Senin di Jakarta melemah hingga 98 poin atau 0,60 persen menjadi Rp16.403 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.304 per dolar AS.
Analis Bank Woori Saudara Rully Nova memperkirakan nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah karena penerapan kebijakan tarif oleh Pemerintah AS.
"Rupiah hari ini diperkirakan diperdagangkan melemah di kisaran Rp16.300 - Rp16.400 per dolar AS dipengaruhi oleh peningkatan indeks dolar dan yield obligasi Pemerintah AS akibat kebijakan tarif oleh pemerintah Trump," ujar Rully Nova seperti dikutip, Senin (3/2/2025).
Untuk diketahui, Donald Trump telah menandatangani Perintah Eksekutif penerapan tarif 25 persen atas barang-barang impor dari Kanada, Meksiko, sementara China 10 persen.
Menurut Perintah Eksekutif terpisah dari pemimpin Amerika itu, tarif akan berlaku untuk barang -barang dari Kanada yang tiba untuk dikonsumsi dan digunakan mulai pukul 12.01 pagi waktu timur (12.01 WIB) pada 4 Februari.
Namun, jika barang dimuat ke kapal di pelabuhan atau sedang dalam perjalanan dengan moda transportasi terakhir dan belum memasuki AS sebelum 1 Februari pada pukul 12.01 pagi waktu timur, maka barang tersebut tidak akan dikenakan tarif tambahan.
Trump mengatakan China, Kanada dan Meksiko tidak dapat berbuat apapun saat ini untuk mencegah penerapan bea oleh Washington.
Presiden AS itu mencatat bahwa Kanada bertanggung jawab atas meningkatnya penyelundupan narkoba yang signifikan ke AS. Dia juga menuduh narkoba masuk melalui Meksiko, sementara China dituduh memproduksi "barang haram" tersebut.
Baca Juga: Trump Picu Perang Dagang, Masa Depan Rupiah Masih Suram
"Kebijakan Trump dapat berdampak pada proyeksi inflasi AS menjadi tinggi akibat inflasi barang impor, sehingga ruang penurunan suku bunga The Fed menjadi sempit," jelas Rully.
Faktor lain yang memberikan sentimen pelemahan terhadap kurs rupiah adalah proyeksi rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) pada hari ini yang diperkirakan akan menyampaikan angka inflasi berada pada level rendah.
"Penyebab melemahnya angka inflasi diperkirakan berasal dari penurunan harga sembako dan penurunan pengeluaran masyarakat akibat daya beli yang tergerus," imbuh dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
- Besok Bakal Hoki! Ini 6 Shio yang Dapat Keberuntungan pada 13 November 2025
Pilihan
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
-
SoftBank Sutradara Merger Dua Musuh Bebuyutan GoTo dan Grab
Terkini
-
Menkeu Purbaya Buka Lowongan Kerja Besar-besaran, Lulusan SMA Bisa Melamar jadi Petugas Bea Cukai
-
Pajak UMKM 0,5 Persen Bakal Permanen? Purbaya: Tapi Jangan Ngibul-ngibul Omzet!
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Aguan Punya Mal Baru Seluas 3,3 Hektare, Begini Penampakkannya
-
Gudang Beku Mulai Beroperasi, BEEF Mau Impor 16.000 Sapi Tahun Depan
-
Proses Evaluasi Longsor di Tambang PT Freeport Selesai Antara Maret atau April
-
Bahlil Dorong Freeport Olah Konsentrat Tembaga Amman
-
Purbaya Pesimis DJP Bisa Intip Rekening Digital Warga Tahun Depan, Akui Belum Canggih
-
Sempat Tolak, Purbaya Akhirnya Mau Bantu Danantara Selesaikan Utang Whoosh
-
Purbaya Duga Pakaian Bekas Impor RI Banyak dari China, Akui Kemenkeu Lambat Tangani