Prabowo Disarankan Perluas Jargas untuk Kurangi Beban Keuangan Negara Akibat LPG Impor

Suara.com - Pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (Jargas) perlu semakin ditingkatkan. Selain sebagai solusi mengurangi ketergantungan terhadap LPG (elpiji) juga mendorong terwujudnya Astacita presiden Prabowo di bidang energi.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, mengungkapkan bahwa investasi negara dalam infrastruktur Jargas perlu ditingkatkan karena memiliki manfaat strategis.

"Karena dapat mengurangi ketergantungan pada LPG impor, menghemat subsidi, dan mendukung diversifikasi energi nasional,” tegasnya ditulis Kamis (13/2/2025).

Selain investasi dari korporasi, pembangunan Jargas sejauh ini masih terbatas karena pendanaannya mayoritas berasal dari APBN dan beberapa wilayah saja yang telah memiliki infrastruktur. Padahal, Josua mengungkapkan, Jargas akan lebih ekonomis dibandingkan LPG.

"Dari segi biaya, Jargas lebih ekonomis dibanding LPG. Berdasarkan perhitungan dalam dokumen, gas bumi memiliki biaya per MMBTU lebih rendah daripada LPG dan minyak tanah, yang berarti pengalihan dari LPG ke Jargas akan menghemat pengeluaran subsidi negara," terangnya.

Empat hal menurut Josua perlu dilakukan dalam rangka akselerasi Jargas. Pertama, saat ini pemanfaatan gas bumi masih terbatas pada kota-kota tertentu seperti Palembang, Surabaya, Sidoarjo, Depok, Tarakan, dan beberapa wilayah lain.

Perlu dilakukan perluasan infrastruktur ke wilayah perkotaan dan industri lain yang dekat dengan sumber gas yang akan menekan biaya investasi dan distribusi.

"Kedua, pembangunan Jargas bisa dipercepat dengan skema Public-Private Partnership (PPP) mengingat keterbatasan APBN dalam membangun seluruh jaringan. Ketiga, Mengingat pengembangan jargas membutuhkan investasi tinggi, insentif berupa subsidi pembangunan infrastruktur atau pajak dapat mendorong minat investor," ulasnya.

Keempat, lanjut Josua, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.

Baca Juga: Prabowo Diminta Segara Maksimalkan Jargas untuk Kurangi Beban Akibat Impor LPG

"Salah satu kendala dalam implementasi jargas adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang manfaat Jargas dibanding LPG. Oleh karena itu, kampanye masif diperlukan," imbuhnya.

Sejauh ini, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) yang mendapatkan penugasan pembangunan Jargas ke rumah tangga (Sambungan Rumahtangga/SR) merupakan salah satu pihak paling konsisten menambah jumlah SR.

Total telah terdapat lebih dari 820 ribu pelanggan atau setara 84 ribu metrik ton LPG yang dikelola PGN tersebar di wilayah Jabodetabek, Cirebon, sejumlah kota di Jawa Timur, dan beberapa daerah lainnya.

Terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan bahwa pembangunan Jargas sangat diperlukan sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada impor LPG dan memperkuat kedaulatan energi nasional.

Terlebih, Bahlil menjelaskan, LPG dalam kondisi yang memerihatinkan seiring terus meningkatnya kebutuhan sehingga beban impor dan subsidi akan semakin membengkak. Konsumsi LPG nasional mencapai 8 juta ton per tahun sedangkan kapasitas produksi hanya mencapai 1,7 juta ton.

”Gas (LPG) itu 8 juta ton per tahun konsumsi kita. Industri LPG kita itu hanya 1,7 juta ton, selebihnya kita impor. Jadi impor kita 6 sampai 7 juta ton,” ungkap Bahlil.

Dengan kondisi seperti itu, negara menggelontorkan dana subsidi gas untuk LPG mencapai sebesar Rp60 triliun sampai Rp80 triliun.