Suara.com - Para calon Presiden Korea Selatan melakukan kampanye untuk dipilih oleh warganya. Salah satunya adalah jadwal bekerja yang hanya empat hari untuk masyarakat Korea.
Janji tersebut menuai pujian dari para pendukung buruh. Namun penolakan dari sektor bisni. SebB, pertanyaan muncul mengenai apakah reformasi tersebut layak dilakukan di negara yang dikenal dengan jam kerja terpanjang di dunia.
Baik Partai Demokratik Korea yang liberal maupun Partai Kekuatan Rakyat yang konservatif telah menawarkan versi minggu kerja yang lebih pendek dalam platform kampanye mereka. Hal inj upaya untuk memenangkan pemilih yang menginginkan keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik.
Salah satunya Lee Jae-myung, kandidat Partai Demokrat yang memimpin jajak pendapat dengan selisih yang besar, mengusulkan pengurangan total jam kerja dari 40 menjadi 36 jam seminggu, tanpa pemotongan gaji. Janji itu bertujuan untuk menurunkan jam kerja tahunan rata-rata Korea di bawah rata-rata OECD yaitu 1.742 jam pada tahun 2030.
Lalu, partai Lee pada akhirnya menargetkan minggu kerja 4 hari. Angka saat ini untuk Korea adalah 1.874 jam setahun pada tahun 2023.
“Kita harus berani mengubah kebijakan kita untuk mencapai keseimbangan kerja-hidup yang berkelanjutan, Kita akan mengurangi jam kerja rata-rata Korea Selatan hingga di bawah rata-rata OECD pada tahun 2030," kata Lee dilansir Korea Herald , Rabu (14/5/2025).
Serta,artisipasi aktif dari para pelaku bisnis sangatlah penting. Kita akan membuat langkah-langkah dukungan yang jelas bagi perusahaan yang mengadopsi minggu kerja 4,5 hari.
" Dalam jangka panjang, kita harus bergerak menuju minggu kerja empat hari," katanya.
Sedangkan, solusi Partai Kekuatan Rakyat sangat berbeda. Dengan mempertahankan total jam kerja pada level saat ini yaitu 40 jam, para karyawan akan bekerja satu jam ekstra dari Senin hingga Kamis di atas delapan jam yang biasa, untuk mendapatkan setengah hari libur pada hari Jumat. Meskipun total jam kerja tetap sama, perubahan tersebut dapat memungkinkan jadwal kerja yang fleksibel.
Baca Juga: Survei BI : Masyarakat Indonesia Mulai Doyan Belanja
Namun, sikap kandidat Partai Kekuatan Rakyat Kim Moon-soo sedikit menyimpang dari posisi resmi partainya, dengan menyatakan bahwa masalah tersebut harus diserahkan kepada kebijaksanaan masing-masing bisnis, bukan diamanatkan oleh hukum.
"Berdasarkan minggu kerja 4,5 hari, satu jam diperpanjang setiap hari, sehingga total jam kerja tetap sama," kata Kim kepada wartawan pada tanggal 15 April, setelah bertemu dengan Sohn Kyung-shik, ketua Federasi Perusahaan Korea.
"Daripada menerapkannya secara seragam ke semua perusahaan melalui undang-undang, perusahaan harus dibiarkan memutuskan dengan bebas. Karena minggu kerja 4,5 hari tidak mengurangi total jam kerja, (jika diterapkan) beberapa perusahaan mungkin merasa tidak nyaman," tambahnya.
Komunitas bisnis telah menyatakan kekhawatiran mendalam tentang usulan Partai Demokrat mengenai minggu kerja 4,5 hari. Mereka memperingatkan bahwa pengurangan jam kerja tanpa peningkatan produktivitas yang sesuai dapat merugikan perusahaan yang telah berjuang dengan meningkatnya biaya tenaga kerja dan lanskap ekonomi yang tidak menentu.
“Mengingat bahwa produktivitas tenaga kerja Korea Selatan tetap rendah dan perusahaan kecil dan menengah berjuang untuk mengamankan tenaga kerja yang cukup, pengurangan jam kerja yang sah tanpa mengatasi masalah ini menjadi hal yang mengkhawatirkan. Daripada memberlakukan pengurangan jam kerja yang seragam, diskusi harus lebih difokuskan pada pengaturan kerja yang fleksibel yang meningkatkan produktivitas," kata seorang pejabat di salah satu kelompok lobi bisnis.
Pimpinan dari lima kelompok lobi bisnis utama negara itu, termasuk Kamar Dagang dan Industri Korea, Federasi Perusahaan Korea, Federasi Industri Korea, Asosiasi Perdagangan Internasional Korea, dan Federasi Perusahaan Pasar Menengah Korea, bertemu dengan calon terdepan dari partai liberal Lee, minggu lalu untuk menyampaikan rekomendasi kebijakan dari komunitas bisnis, dan menyatakan kekhawatiran tentang usulan minggu kerja 4,5 hari.
Berita Terkait
-
Purbaya Buka Opsi Diskon Tarif Listrik untuk Korban Banjir Sumatra
-
Gen Z Ingin Punya Rumah Impian Sendiri, Gimana Caranya?
-
Aturan Purbaya soal Kripto Dinilai Bikin Industri Makin Transparan
-
Pegawai Pajak Kena OTT KPK, Purbaya: Kami Bantu Dari Sisi Hukum, Tak Akan Ditinggal
-
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Lantik Ketua dan Anggota Dewan Direksi LPEI
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
IBOS EXPO 2026 Siap Digelar Awal Tahun, Buka Peluang Bisnis dan Dorong Pertumbuhan Wirausaha
-
Lowongan Magang Bank BTN Terbaru Januari 2026, Terbuka untuk Semua
-
BRI Peduli Dukung Komitmen Kelola Sampah Modern Melalui Dukungan Operasional
-
Kementerian PU Bangun Sekolah Rakyat Tahap II di 104 Lokasi
-
Tak Cuma Impor Solar, Impor Avtur Juga Akan Dihentikan
-
Purbaya Buka Opsi Diskon Tarif Listrik untuk Korban Banjir Sumatra
-
Kementerian PU Targetkan 1.606 Unit Huntara di Aceh-Tapanuli Rampung Sebelum Ramadhan
-
RDMP Balikpapan Alami Hambatan, Bahlil Tuding Ada Pihak Tak Suka RI Swasembada Energi
-
Harga Emas dan Perak Meroket Usai Sengketa Trump vs The Fed Makin Memanas
-
Bahlil: Hanya Prabowo dan Soeharto Presiden yang Resmikan Kilang Minyak