Suara.com - Ketidakpastian ekonomi global sangat berdampak pada keuntungan perusahan di beberapa negara. Bahkan membuat perusahaan mengalami bangkrut. Apalagi, angka kelahiran yang rendah membuat perusahaan kesulitan mendapatkan karyawannya.
Hal itu dirasakan oleh beberapa perusahaan di Jepang. Negara tersebut mencatat bahwa kebangkrutan perusahaan di Jepang meningkat 5,7 persen pada bulan April dari tahun sebelumnya menjadi 828.
Angka ini berada level tertinggi dalam 11 tahun untuk bulan tersebut. Alasannya dikarenakan bisnis berjuang dengan kekurangan tenaga kerja dan kesulitan pendanaan karena harga yang tinggi.
Jumlah kebangkrutan yang terkait dengan kekurangan tenaga kerja adalah 36, rekor tertinggi untuk bulan April sejak 2013 ketika data yang sebanding tersedia, sementara yang terkait dengan kenaikan harga berada di angka 56.
Menurut industri, sektor jasa, termasuk restoran, mengalami jumlah kebangkrutan tertinggi yaitu 292, naik 10,6 persen, diikuti oleh sektor konstruksi dengan 152 dan sektor ritel dengan 106, menurut Tokyo Shoko Research.
Seorang pejabat perusahaan riset tersebut memperingatkan tentang tantangan yang dihadapi perusahaan kecil dan menengah dalam mengamankan sumber daya manusia yang cukup, karena mereka tidak dapat mengimbangi tingkat kenaikan upah yang terlihat di perusahaan-perusahaan besar.
Sebelumnya, Tokyo Shoko Research mencatat jumlah kebangkrutan perusahaan dengan kewajiban JPY 10 juta atau lebih di tahun 2024, naik 15,1 persen dari tahun 2023 menjadi 10.006. Angka ini melampaui 10.000 untuk pertama kalinya dalam 11 tahun.
Angka tahunan tersebut menandai peningkatan tahun ketiga berturut-turut karena kenaikan harga akibat melemahnya yen, dan kekurangan tenaga kerja menyebabkan kegagalan bisnis di berbagai industri.
Total kewajiban yang ditinggalkan oleh perusahaan yang gagal pada tahun 2024 menurun 2,4 persen menjadi JPY 2,3 triliun, karena hanya ada satu kasus kebangkrutan dengan kewajiban sebesar JPY 100 miliar atau lebih, yakni MSJ Asset Management, sebelumnya Mitsubishi Aircraft, dengan total JPY 641,3 miliar.
Baca Juga: Penjualan Obat Anjlok 80 Persen, Indofarma Masih Merugi Rp25,10 Miliar
Sementara itu, lebih dari 70 persen perusahaan yang gagal memiliki kewajiban kurang dari JPY 100 juta. Berdasarkan industri, kegagalan bisnis meningkat di 8 dari 10 sektor yang disurvei. Sektor jasa menduduki puncak daftar, dengan 3.329 kebangkrutan, naik 13,2 persen dari tahun 2023.
Industri konstruksi dan transportasi, yang keduanya menghadapi kesulitan perekrutan yang serius karena aturan lembur yang lebih ketat, mengalami peningkatan angka kebangkrutan masing-masing sebesar 13,6 persen dan 9,8 persen.
Jumlah kebangkrutan yang terkait dengan kekurangan tenaga kerja melonjak sekitar 80 persen menjadi 289, mencapai rekor tertinggi sejak perusahaan riset tersebut mulai menyusun data kebangkrutan perusahaan pada tahun 2013.
Sedangkan, jumlah kegagalan penerima pinjaman tanpa bunga dan tanpa jaminan berdasarkan program yang diperkenalkan selama pandemi COVID-19 turun menjadi 567 dari 635 pada tahun sebelumnya.
Pada bulan Desember saja, jumlah kebangkrutan perusahaan di negeri matahari terbit ini naik 3,9 persen dari tahun sebelumnya menjadi 842.
Perusahaan yang tengah berjuang mengurangi utang dan menaikkan harga untuk mencerminkan biaya yang lebih tinggi dapat menghadapi kondisi manajemen yang lebih sulit di tengah meningkatnya suku bunga.
Seorang pejabat Tokyo Shoko Research bahkan mengatakan bahwa inflasi dan kekurangan tenaga kerja dapat memicu lebih banyak kebangkrutan pada tahun 2025.
Kemudian, jumlah kebangkrutan yang terkait dengan inflasi, atau yang disebabkan oleh perusahaan yang tidak mampu meneruskan kenaikan biaya ke harga, meningkat untuk tahun kedua berturut-turut menjadi 698. Tentunya Jepang akan terus menggenjot pertumbuhan ekonomi agar tidak banyak perusahaan alami bangkrut.
Berita Terkait
-
Kemenkeu Kantongi Rp 40 Triliun dari Lelang Surat Utang Negara
-
Endus Gratifikasi Mobil Alphard Pejabat Kemenkeu, Purbaya Akan Hubungi KPK
-
Tolak Usul IMF, Purbaya Ogah Naikkan Pajak Karyawan
-
Purbaya Klaim Utang Pemerintah Masih Aman Meski Tembus Rp 9.637 Triliun
-
UU APBN 2026 Digugat Gegara MBG, Purbaya: Kalau Lemah Pasti Kalah
Terpopuler
- Terpopuler: Waktu yang Ideal untuk Ganti HP, Rekomendasi HP untuk Jangka Panjang
- Bacaan Niat Puasa Ramadan Sebulan Penuh, Kapan Waktu yang Tepat untuk Membacanya?
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- LIVE STREAMING: Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026
- Pemerintah Puasa Tanggal Berapa? Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 2026
Pilihan
-
Jadwal Imsak Jakarta Hari Ini 20 Februari 2026, Lengkap Waktu Subuh dan Magrib
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
-
Bisnis Dihimpit Opsen, Pengusaha Rental Mobil Tuntut Transparansi Pajak
-
Pesawat Pengangkut BBM Jatuh di Krayan Timur, Pencarian Masuk ke Hutan Belantara
-
Resmi Dibuka! Jadwal Penukaran Uang Baru 2026 Periode Kedua di PINTAR BI Go Id
Terkini
-
Laba Bank Danamon Tumbuh 14 Persen Jadi Rp4 Triliun pada 2025
-
Debut Jadi Deputi Bank Indonesia, Keponakan Prabowo Soroti Masalah Ini
-
BI Keluhkan Bunga Bank Baru Turun 40 Basis Poin
-
Bank Indonesia: Kredit Tumbuh 9,9 Persen di Januari
-
Bank Indonesia Dorong Optimalisasi Rp2.500 Triliun Kredit "Menganggur"
-
Kemenkeu Kantongi Rp 40 Triliun dari Lelang Surat Utang Negara
-
Bahlil: Jangan Mimpi Swasembada Energi Kalau Tak Ada Terobosan
-
Endus Gratifikasi Mobil Alphard Pejabat Kemenkeu, Purbaya Akan Hubungi KPK
-
BI: Investasi Asing Rp1,6 Miliar Dolar AS Masuk via SBN dan SRBI
-
Strategi Gojek Hindari Driver yang Meninggal Dunia Saat On Bid