Maka pada 17 Agustus 2019, Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) meluncurkan QRIS.
Tujuannya jelas: satu QR code untuk semua pembayaran, sehingga memudahkan konsumen dan efisien bagi merchant.
Tapi di balik layar, langkah ini juga merupakan strategi kedaulatan sistem pembayaran, agar Indonesia tak terus-menerus bergantung pada infrastruktur asing.
Kolaborasi dengan ASPI dan Tim Teknis: Kerja Kolektif yang Terstruktur
Perry Warjiyo sadar bahwa membangun sistem pembayaran bukan kerja satu lembaga.
Ia menggandeng ASPI (Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia) sebagai mitra utama untuk menyusun standar teknis, koordinasi antarbank, fintech, dan pelaku industri pembayaran lainnya.
Bersama tim teknis yang terdiri dari ahli IT, regulator, dan operator sistem pembayaran, BI dan ASPI mengembangkan spesifikasi teknis QRIS, memastikan interoperabilitas, keamanan transaksi, dan kepatuhan pada prinsip know your customer (KYC).
Hasilnya: per Mei 2025, lebih dari 56 juta merchant telah menggunakan QRIS di seluruh Indonesia. Bahkan, QRIS telah terhubung secara lintas batas dengan sistem QR di Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina.
QRIS Mendunia: Dari Lokal Menjadi Standar Regional
Baca Juga: Mengapa AS Gelisah dengan QRIS? Inilah Alasan di Balik Ketegangan Global
QRIS kini menjadi percontohan dalam banyak forum internasional. Bank sentral negara-negara berkembang mulai melihat Indonesia sebagai model transformasi sistem pembayaran digital yang sukses.
Di saat negara-negara maju masih didominasi Visa dan Mastercard, Indonesia justru melangkah dengan standar domestik yang independen dan efisien.
Dalam berbagai kesempatan, Perry Warjiyo memimpin dialog global untuk membahas interoperabilitas lintas batas, sistem pembayaran digital ASEAN, dan peran mata uang lokal dalam transaksi internasional.
Langkah-langkah ini menjadikan Indonesia bukan hanya pengguna teknologi, tapi juga kontributor dalam arsitektur keuangan global.
Warisan Perry Warjiyo: Sistem Pembayaran untuk Semua
Perry Warjiyo disebutkan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur BI pada tahun ini. Namun warisan terbesarnya sudah tertanam: ekosistem pembayaran digital yang inklusif, efisien, dan berdikari.
Tag
Berita Terkait
-
Mengapa AS Gelisah dengan QRIS? Inilah Alasan di Balik Ketegangan Global
-
Turun Lagi, Gubernur BI Ramal Pertumbuhan Ekonomi RI Hanya 4,6 Persen di 2025
-
Apa Itu E-KTP Digital? Dokumen Wajib Saat Daftar CPNS 2025
-
Utang Indonesia Tembus Rp 7.144,6 Triliun, Ekonom: Itu Belum Besar
-
Ekonomi Global Belum Mereda, BI Turunkan Suku Bunga Jadi 5,5 Persen
Terpopuler
- 3 Bedak yang Mengandung Niacinamide, Bantu Cerahkan Wajah dan Kontrol Sebum
- 5 HP Snapdragon untuk Budget Rp2 Juta, Multitasking Stabil dan Hemat Baterai
- Mitsubishi Destinator dan XForce Lagi Promo di Bulan Mei, Harga Jadi Segini
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
Pilihan
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
Terkini
-
Menteri PU Jelaskan Kasus Dugaan Korupsi di Dirjen SDA
-
Inovasi Baru PGTC 2026: Energy AdSport Challenge Jadi Wadah Mahasiswa Berprestasi Jalur Non-Akademis
-
BRI Consumer Expo Jakarta 2026 Hadir di JICC: Banjir Promo Hunian, Kendaraan, Sampai Tiket Pesawat
-
Harga Aspal Jadi Mahal Gegara Rupiah Lemah, Kementerian PU Ganti Pakai Beton
-
DPR Soroti PSN 1 Juta Hektare, Begini Katanya
-
PLN Sedang Selidiki Penyebab Mati Lampu di Sumatra Bagian Utara
-
GMFI Kejar Laba Bersih 35,1 Juta Dolar AS di 2026, Begini Strateginya
-
Kementerian PU Butuh Rp30 Triliun untuk Bereskan 136 Perlintasan Sebidang
-
BI Minta Publik Tak Borong Dolar, saat Masyarakat Ramai-ramai Timbun Valas di Bank
-
Sumatra Gelap Gulita, Ini Penjelasan PLN