Kurangi Penggunaan Dolar, BI dan China Sepakat Gunakan Mata Uang Lokal

Suara.com - Bank Indonesia (BI) dan bank sentral China atau People's Bank of China (PBOC) menandatangani penguatan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral.

Nota Kesepahaman ini memperkuat Nota Kesepahaman sebelumnya yang telah ditandatangani oleh kedua bank sentral pada tanggal 30 September 2020.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, dengan memperluas cakupan kerja sama penyelesaian mata uang lokal bilateral mencakup transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi keuangan.

Tentunya penggunaan mata uang lokal ini agar mengurangi ketergantungan pemakaian dolar.

"Nota Kesepahaman ini juga melengkapi upaya kerja sama dalam meningkatkan konektivitas pembayaran untuk penggunaan mata uang lokal yang lebih luas dalam transaksi bilateral," kata Perry dalam siaran pers, Jakarta, Senin (26/5/2025).

Adapun rincian transaksi yang diperkenankan akan dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan.

Nota Kesepahaman ini selanjutnya akan mempromosikan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi dan investasi bilateral, serta meningkatkan kerja sama moneter antara kedua negara di pasar moneter dan keuangan.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mengumumkan bahwa sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) lintas negara (cross border) bisa digunakan warga negara Indonesia di Jepang dan China mulai 17 Agustus 2025.

Adapun QRIS telah bisa digunakan di luar Indonesia. Program ini merupakan salah satu usaha Bank Indonesia untuk terus memperluas cakupan sistem pembayaran lintas negara atau cross-border payment menggunakan Quick Response Code Indonesian (QRIS).

Baca Juga: Perkasa di Akhir Pekan, Rupiah Berada di Level Rp16.217 Terhadap Dolar AS

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, untuk Jepang, pihaknya telah menyepakati sejumlah langkah teknis hingga tahap uji coba (sandbox) dengan otoritas sistem pembayaran Jepang sejak pertengahan Mei 2025.

"Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan yang berarti kita bisa launching penggunaan outbond(QRIS) itu tanggal 17 Agustus yang akan datang. Jadi, orang Indonesia yang pergi ke Jepang nanti bisa menggunakan pembayaran dengan scan QR di Jepang," ujarnya.

Kemudian untuk kerja sama dengan China juga menunjukkan perkembangan positif.

Ia menuturkan bahwa finalisasi pengaturan bisnis, teknis, dan operasional telah disepakati antara Union Pay International dari pihak China dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).

Keempat penyedia layanan switching nasional, PT Rintis Sejahtera (Rintis), PT Alto Network (Alto), PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa), dan PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin), juga telah menjalin kesepakatan dengan Union Pay International untuk pengembangan sistem dan uji coba sandbox.

"Ini mudah-mudahan juga uji coba bisa dilakukan nanti di 17 Agustus yang akan datang," tambahnya.

Sementara itu, untuk kerja sama QRIS lintas negara dengan India, Filianingsih menyampaikan bahwa saat ini masih dalam tahap pembahasan teknis antara ASPI dan NPCI International India.

Sedangkan QRIS lintas negara di Korea Selatan, dirinya mengungkapkan bahwa saat ini masih dalam proses kajian dan finalisasi kerja sama di level industri antara ASPI dengan

"Kalau dari sisi antarotoritas di bank sentral, ini sudah kita lakukan. Saat ini, sampai ke level industri, antara ASPI dengan Korean Financial Telecommunication and Clearings Institute," jelasnya.

Selain itu, untuk di Arab Saudi, Filianingsih mengatakan, pihaknya telah melakukan diskusi dengan Otoritas Moneter Arab Saudi.

Saat ini, Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi juga sedang mendorong program penggunaan pembayaran digital bagi jemaah haji dan umrah, terutama untuk negara dengan jumlah jemaah besar seperti Indonesia.

"Mudah-mudahan nanti dengan kita akan lanjut di akhir bulan ini akan ada diskusi secara intensif dengan Kementerian Haji dan Umroh dari Saudi Arabia,” ungkap dia.

Lebih lanjut, Filianingsih menjelaskan bahwa hambatan utama dalam penerapan QRIS lintas negara terletak pada perbedaan struktur kelembagaan sistem pembayaran di masing-masing negara.

Sebab, proses kerja sama QRIS antarnegara diawali melalui otoritas sistem pembayaran.

Namun, tidak semua negara menempatkan otoritas sistem pembayarannya di bawah bank sentral seperti di Indonesia.

Kondisi ini menyebabkan BI perlu lebih dahulu mempelajari struktur otoritas di negara mitra, menyesuaikan ketentuan regulasi, dan menyelaraskan infrastruktur sistem pembayaran yang digunakan.

Setelah itu, barulah dapat dilanjutkan ke tahap kerja sama dengan pelaku industri dan pengujian sistem (sandbox).

Pada kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo menuturkan pengembangan sistem pembayaran digital lintas negara akan selalu berpijak pada tiga prinsip utama, yaitu kepentingan nasional, sinergi antarotoritas, dan dukungan dari pelaku industri.

Perry menyebut pendekatan tersebut tercermin dalam blueprint sistem pembayaran Indonesia, yang menjadikan kerja sama internasional sebagai bagian dari strategi nasional.

"Ada tahapan yang memang nanti industri itu saling berbicara. Setelah sesuai kepentingan nasional dan kesepakatan industri, baru yang ketiga diberlakukan untuk semua pelaku industri," tutup Perry.