Kadin Bujuk Pengusaha Perancis Ikut Biayai Program MBG Prabowo

Suara.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyodorkan program andalan Presiden Prabowo Subianto yaitu Makan Bergizi Gratis (MGB) kepada pelaku usaha Perancis.

Hal ini diungkapkanya dalam Indonesia–France Business Forum 2025 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Forum ini digelar digelar sebagai bagian dari peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara.

Anindya menyebut, Kadin Indonesia dengan Kadin Perancis MEDEF telah sepakat berencana membangun seribu dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG.

"Ketahui bahwa Kadin itu mempunyai rencana untuk membuat hampir seribu, rencana seribu SPPG atau dapur. Nah tadi MEDEF dengan jaringannya ingin membantu di berbagai macam hal," ujar dia yang ditulis, Kamis (29/5/2025).

Menurut Anindya, forum tersebut mempertemukan 350 CEO dari Indonesia dan Prancis, serta menghasilkan 27 nota kesepahaman (MoU) senilai total USD 11 miliar, mencakup sektor pertahanan, energi terbarukan, pertambangan dan hilirisasi, kesehatan, konektivitas, serta infrastruktur.

"Dan ini merupakan suatu yang luar biasa, mengingat kita masih di awal menuju kepada penanda tanganan nantinya, EUI-CEPA, (European Union Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement)," imbuh dia.

Anindya menekankan bahwa kolaborasi Indonesia–Prancis memiliki nilai strategis di kawasan masing-masing. Dia melihat Indonesia sebagai motor penggerak dengan populasi 250 juta orang, dan Perancis sebagai pemimpin di Uni Eropa yang mewakili kawasan berpenduduk sekitar 350 juta jiwa.

"Tapi kalau dihitung European Community, jumlahnya sama dengan ASEAN 690 juta juga. Jadi dua kawasan ini 1,3 miliar manusia. Nah yang paling penting adalah, dua kawasan ini saling komplementer, tidak bersaing malah komplementer," bilang dia.

Anindya juga menyoroti kerja sama yang luas dari berbagai sektor yang berdampak langsung terhadap ekonomi nasional. Misalnya, ikut dalam program pemerintah yaitu hilirisasi di bidang pertambangan.

Baca Juga: Kadin Menonaktifkan Anggota Pemalak Proyek Chandra Asri! Ini Reaksi Anindya Bakrie

"Kita lihat tadi juga renewable energy, energi terbarukan, dan saya lihat juga tadi ada di bidang kesehatan, dan juga tadi diusulkan, walaupun belum ada tanda tangannya di bidang pendidikan. Dan masih banyak lagi di bidang konektivitas, seperti telekomunikasi maupun infrastruktur," imbuh dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut Indonesia dapat dana besar dari kerja sama bisnis dengan Perancis. 

Menurut dia, setidaknya ada 27 nota kesepahaman atau momerandum of understanding (MoU) bisnis, antara perusahaan di Indonesia dengan Perancis.

Airlangga merinci, dari 27 MoU itu, sebanyak 16 MoU ditandatangani dan disaksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Perancis Emmanuel Macron.

"Saya ingin melaporkan bahwa MoU yang sudah ditandatangani sejak pagi tadi, totalnya ada 27 MoU, 16 sudah ditandatangani dan disaksikan oleh Presiden Macron dan Presiden Prabowo. Dan tadi kita saksikan MOU yang ke-11," ujar Airlangga dalam sambutan pertemuan bisnis antara Indonesia-Perancis di Kantor Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (28/5/2025).

"Dan saya hitung total MOU-nya, paling tidak  USD11 miliar. Jadi itu betul-betul inti dari pidato kedua pemimpin kita yang akan membawa Indonesia dan Prancis ke tingkat selanjutnya," sambung dia.

Pemerintah Indonesia menyampaikan sinyal ingin menyudahi proses negosiasi Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Uni Eropa. Hal ini lantaran, perundingan selama sembilan tahun ini tidak kunjung usai.

Perundingan Indonesia–European Union CEPA (EU-CEPA) telah berlangsung sejak 2016 dan hingga kini belum membuahkan hasil final. Airlangga menyatakan bahwa sudah waktunya proses negosiasi ini dihentikan jika tidak ada kemajuan berarti.

"Yang kedua adalah EU CEPA. Saya kira kita butuh dukungan. Tentu saja ada dua atau tiga isu yang telah ditawarkan kepada kita. Dan sudah saatnya bagi kita untuk mengesampingkan perbedaan dan melanjutkan filosofi keberlanjutan. Kita telah membahas ini selama sembilan tahun. Dan sudah saatnya untuk berhenti,” ujar Airlangga yang ditulis, Kamis (29/5/2025).