Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan latar belakang keberadaan izin usaha pertambangan (IUP) yang dimiliki oleh PT GAG Nikel anak usaha PT Aneka Tambang Tbk. atau Antam.
Dia menegaskan bahwa Kementerian ESDM memiliki kewenangan dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan pertambangan sesuai dengan prinsip-prinsip pertambangan yang baik atau good mining practice.
PT GAG Nikel adalah pemegang Kontrak Karya (KK) Generasi VII No. B53/Pres/I/1998. Perusahaan ini secara resmi berdiri pada 19 Januari 1998 setelah kontraknya ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia saat itu.
Awalnya, struktur kepemilikan saham PT GAG Nikel didominasi oleh Asia Pacific Nickel Pty. Ltd. (APN Pty. Ltd) sebesar 75%, dan sisanya sebesar 25 persen dimiliki oleh PT Antam Tbk.
Namun, sejak tahun 2008, PT Antam Tbk. mengambil alih seluruh saham milik APN Pty. Ltd. Dengan akuisisi tersebut, kendali penuh atas PT GAG Nikel resmi berada di tangan PT Antam Tbk., menjadikannya anak usaha sepenuhnya milik perusahaan tambang milik negara tersebut.
Menanggapi berbagai isu dan kekhawatiran masyarakat, Bahlil menilai pentingnya melakukan verifikasi langsung di lapangan untuk memperoleh informasi yang faktual dan objektif.
"Saat izin usaha pertambangan dikeluarkan, saya masih Ketua Umum HIPMI Indonesia, Ketua Umum BPP HIPMI dan belum masuk di Kabinet. Karena itu untuk memahami kondisi sebenarnya kita harus cross check ke lapangan guna mengetahui kondisi sebenarnya secara obyektif," jelasnya di Jakarta yang ditulis, Sabtu (7/6/2025).
Menteri ESDM ini juga membantah kabar yang menyebutkan bahwa aktivitas pertambangan PT GAG Nikel berlangsung di Pulau Piaynemo, yang selama ini dikenal sebagai destinasi wisata unggulan Raja Ampat dan ikon pariwisata Papua Barat Daya.
"Aktivitas pertambangan dilakukan di Pulau GAG bukan Piaynemo seperti yang perlihatkan di beberapa media yang saya baca. Saya sering di Raja Ampat Pulau Piaynemo dengan Pulau GAG, itu kurang lebih sekitar 30 km sampai dengan 40 km. Di wilayah Raja Ampat itu betul wilayah perwisata yang kita harus lindungi," jelas Bahlil.
Baca Juga: Bahlil Lahadalia Tuding Ada Pihak Asing pada Polemik Tambang Nikel di Raja Ampat
Bahlil akhirnya mencabut sementara Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah pariwisata Raja Ampat. Menurut Bahlil, IUP itu dimiliki oleh PT GAG Nikel yang merupakan anak usaha PT Aneka Tambang Tbk. (Antam).
Menurut Bahlil, pencabutan izin operasional sementara ini, untuk dilakukan verifikasi yang akan dilakukan oleh Tim Kementerian ESDM.
"Saya ingin ada objektif. Nah, untuk menuju ke sana agar tidak terjadi kesimpang siuran maka kami sudah memutuskan lewat Dirjen minerba untuk status daripada IUP PT GAG, kami untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (5/6/2025).
Bahlil menuturkan, sebenarnya ada lima IUP yang ada di wilayah Raja Ampat. Hanya saja, cuma satu perusahaan yaitu PT GAG Nikel yang masih beroperasi, di mana IUP dimulai pada tahun 2017.
Selain itu, operasional tambang nikel itu telah dilakukan sejak tahun 2017. Maka dari itu, Bahlil akan memeriksa secara langsung aktivitas tambang di Raja Ampat tersebut.
"Sekarang dengan kondisi seperti ini kita harus cross-check. Karena di beberapa media yang saya baca ada gambar yang diperlihatkan itu seperti di Pulau Panemo. Panemo itu pulau prawisatanya Raja Ampat. Saya sering di Raja Ampat. Pulau Panemo dengan PT Pulau GAG itu i kurang lebih sekitar 30 km sampai dengan 40 km," ucap dia.
Bahlil menambahkan, dirinya tidak merinci kapan pemeriksaan Tambang tersebut selesai. Akan tetapi, dirinya akan terjun langsung memantau aktivitas tambang di Raja Ampat tersebut
Berita Terkait
-
Menanti Komitmen Pemerintah Usai Aksi Tolak Tambang Nikel di Raja Ampat
-
Angggota DPR Gandung Pardiman: Proyek Baterai EV Harus Libatkan UMKM, Bukan Cuma Korporasi
-
Tidak Ada Unsur Pidana, Aktivis Greenpeace yang Berorasi Save Raja Ampat Telah Dibebaskan
-
Bahlil Bingung, Eropa Minta PLTU Pensiun Tapi Butuh Batu Bara
-
Meski Diserang, Indonesia Buktikan Hilirisasi Bisa Jalan dengan Bertanggung Jawab
Terpopuler
- Apa Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam pada Usia 50 Tahun? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review
- John Herdman Coret 27 Pemain Jelang Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026
- 10 Simbol Feng Shui di Rumah Old Money yang Dipercaya Membawa Kemakmuran
- Jakarta Siap Pungut Pajak Mobil Listrik Tahun Ini, Kendaraan Mewah Kena hingga 75% PKB
- Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
Pilihan
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
Terkini
-
Istimewa! Eks Jampidsus Febrie Ditahan Tanpa Rompi Pink dan Tangan Tak Diborgol
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Merawat Koperasi agar Berdaya Melampaui Dinamika Politik
-
55 Karya Desain Dunia dari SaloneSatellite Permanent Collection Dipamerkan di Indonesia
-
Ribuan Orang di Dunia Jadi Korban Phishing Kratos, Pengelola Dibekuk di Pontianak
-
Usia 35 Tahun Sudah Punya 5 SPBU, Herman Deru Ungkap Kebiasaan yang Mengubah Hidupnya
-
Terkuak! Pengemudi Alphard Arogan ke Satpam di Bundaran HI Ternyata Anggota Polda Jabar
-
Napi Kasus Narkoba Pekanbaru Kabur saat Berobat, Petugas Pengawal ke Mana?
-
Hinca Panjaitan Sebut Perkara Kredit Tak Layak Diproses sebagai Korupsi
-
Mahfud MD Bantah Kejagung soal Febrie: Tak Pernah Ada Pelimpahan Kasus Asabri dari Polisi