Suara.com - Negara Asia secara bertahap menjauh dari penggunaan dolar AS.
Hal ini dikarenakan campuran ketidakpastian geopolitik, pergeseran moneter, dan lindung nilai mata uang mendorong de-dolarisasi di seluruh wilayah.
Baru-baru ini, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, atau ASEAN, berkomitmen untuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dan investasi.
Hal ini sebagai bagian dari Rencana Strategis Komunitas Ekonomi yang baru dirilis untuk tahun 2026 hingga 2030.
Rencana tersebut menguraikan upaya untuk mengurangi guncangan yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar, dengan mempromosikan penyelesaian mata uang lokal dan memperkuat konektivitas pembayaran regional.
"Keputusan kebijakan perdagangan Trump yang tidak menentu dan depresiasi dolar yang tajam mungkin mendorong peralihan yang lebih cepat ke mata uang lain,” kata Francesco Pesole, ahli strategi valas di ING dilansir CNBC International, Kamis (12/6/2025).
Meskipun peralihan tersebut lebih terasa di Asia, dunia juga telah mengurangi ketergantungannya pada dolar AS.
Terlihat dengan pangsa dolar dalam cadangan devisa global menurun dari lebih dari 70 persen pada tahun 2000 menjadi 57,8 persen pada tahun 2024.
Baru-baru ini, dolar AS juga mengalami aksi jual tajam tahun ini, khususnya pada bulan April, menyusul ketidakpastian seputar pembuatan kebijakan AS.
Baca Juga: Harga Emas Menguat Ditopang Pelemahan Dolar AS, Perang Dagang AS-China Berlanjut?
Sejak awal tahun, indeks dolar telah melemah lebih dari 8 persen.
Meskipun de-dolarisasi bukanlah fenomena baru, narasinya telah berubah.
Investor dan pejabat mulai menyadari bahwa dolar dapat dan telah digunakan sebagai daya ungkit jika tidak secara terang-terangan dijadikan senjata dalam negosiasi perdagangan.
Hal ini telah menyebabkan penilaian ulang portofolio dolar AS yang sebagian besar kelebihan berat badan, kata Mitul Kotecha, kepala valas dan pasar berkembang Barclays strategi makro di Asia.
"Negara-negara melihat fakta bahwa dolar telah, dan dapat digunakan sebagai semacam senjata dalam perdagangan, sanksi langsung, dan lain-lain. Itulah perubahan nyata, menurut saya, dalam beberapa bulan terakhir," katanya.
De-dolarisasi berkembang karena ekonomi Asia khususnya berupaya mengurangi ketergantungan pada dolar AS.
Berita Terkait
-
Kuatkan Mental! Rupiah Babak Belur Karena Tarif Trump
-
Hampir Tembus Rp17.000, Daftar Harga Jual Dolar AS di BCA, BNI, Hingga BRI
-
Kurs Rupiah Selangkah Lagi Rp17.000 per Dolar AS, Donald Trump Biang Keroknya
-
ART Ditangkap di Mall, Usai Gasak Dolar Majikan di Hari Lebaran
-
Dolar AS Masih Loyo, Rupiah Berotot di Perdagangan Senin Pagi
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok