Novel Jadi Wakil Ketua Satgassus Penerimaan Negara, Tapi Absen di Rapat Perdana dengan DJP: Ada Apa?

Suara.com - Kabar bergabungnya mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan sebagai Wakil Ketua Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara Polri menarik perhatian publik. 

Namun, kehadirannya yang ditunggu-tunggu dalam rapat perdana Satgassus dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan justru menjadi tanda tanya besar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri bukanlah entitas baru, melainkan penguatan dari tim yang sudah ada sejak beberapa tahun terakhir.

"Ini bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Satgassus ini dari Kepolisian sudah dari beberapa tahun terakhir karena saya termasuk yang waktu itu diundang pada saat launching pertama," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025). 

Ia juga menekankan pentingnya peran Satgassus dalam mendukung penerimaan negara demi APBN yang sehat.

Senada dengan Sri Mulyani, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menambahkan bahwa DJP telah segera mengundang seluruh jajaran tim dari Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri untuk berkoordinasi. Pertemuan tersebut, menurut Bimo, berlangsung pada Senin (16/6) sore.

Namun, dalam keterangannya, Bimo secara terang-terangan menyebut bahwa undangan tersebut tidak dihadiri oleh Wakil Kepala Satgassus Novel Baswedan. "Kemarin (16 Juni 2025) sore kami sudah berdiskusi, kami undang Satgassus full team, kecuali Pak Novel," beber Bimo. Ia menegaskan komitmen DJP untuk berkoordinasi dan bersinergi dengan Satgassus dalam mengamankan penerimaan negara, baik dari sisi pencegahan maupun penindakan.

Sayangnya, Bimo tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan ketidakhadiran Novel Baswedan dalam rapat penting tersebut. Ia hanya menyebut bahwa pihaknya sudah bertemu dengan Novel di lain kesempatan.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara yang berfokus mendampingi kementerian dalam meningkatkan penerimaan negara di berbagai sektor. Novel Baswedan ditunjuk jadi Wakil Kepala Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara.

Baca Juga: Ekonomi Loyo, Pajak Ambles Rp77 Triliun: APBN Mei 2025 Minus!

Dalam keterangan tertulis, Kepala Satgassus dijabat oleh Herry Muryanto. Adapun anggotanya merupakan mantan pegawai KPK yang sudah mempunyai pengalaman dalam menangani kasus korupsi dan ahli dalam tata kelola pemerintahan serta sebelumnya tergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi.

Adapun, anggota Satgassus Yudi Purnomo Harahap mengatakan selama 6 bulan ini Satgassus telah berkoordinasi dengan berbagai kementerian, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian ESDM, termasuk yang terbaru Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Satgassus turun langsung melihat situasi lapangan di Pelabuhan di Jawa Timur pada 7-9 Mei 2025 dan Pelabuhan Benoa Bali pada 11-13 Juni 2025.

Yudi menyampaikan, Hotman Tambunan selaku ketua Tim Satgassus Sektor Perikanan telah memetakan di sektor perikanan masih ada potensi untuk meningkatkan pendapatan negara. Atas hal itu, Satgassus mendampingi para pemangku kepentingan lintas instansi, lembaga, dan kementerian, baik pusat maupun daerah, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Perhubungan RI, serta pemerintah provinsi.

"Satgassus berusaha untuk memetakan masalah dan menawarkan serta mengawal solusi agar PNBP di sektor perikanan meningkat," kata Yudi Purnomo dalam keterangan tertulis.

Satgassus telah mengunjungi 2 pelabuhan perikanan, yaitu Pelabuhan Perikanan Mayangan di Probolinggo, Provinsi Jawa Timur; dan Pelabuhan Perikanan di Benoa, Provinsi Bali. Dalam kunjungan itu ditemukan permasalahan yang perlu segera diselesaikan untuk meningkatkan PNBP antara lain masih banyaknya kapal-kapal penangkap ikan di bawah dan atau di atas 30GT yang menangkap ikan di atas 12 mil laut, tetapi belum mempunyai izin penangkapan ikan.

"Dengan demikian, atas ikan hasil tangkapan kapal tak berizin tersebut tidak dapat dipungut PNBP-nya. Beberapa kapal tersebut memang telah mengajukan perizinan tetapi masih terkendala dan membutuhkan waktu yang relatif cukup lama," ujar Yudi.