BI Guyur Dana Segar Rp 372 Triliun untuk Perkuat Likuiditas Perbankan

Suara.com - Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang telah disalurkan ke perbankan mencapai Rp372 triliun. Insentif ini telah diguyur selama minggu kedua Juni 2025.

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan pihaknya terus memperkuat kebijakan makroprudensial yang akomodatif, termasuk melalui KLM.

“Total insentif KLM hingga minggu kedua Juni 2025 mencapai sebesar Rp372 triliun,” ujar Perry dalam video Youtube, Jumat (20/6/2025).

Dia merinci total insentif Rp372 triliun tersebut disalurkan kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp164 triliun. Kemudian, bank bank umum swasta nasional (BUSN) sebesar Rp166,4 triliun, Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp36 triliun, dan kantor cabang bank asing (KCBA) sebesar Rp5,6 triliun.

"BI akan terus mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan yang didukung oleh perluasan sumber pendanaan, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah, otoritas keuangan, Kementerian/Lembaga, perbankan, dan pelaku usaha," katanya.

Sementara itu, ketahanan perbankan tetap kuat mendukung stabilitas sistem keuangan. Kondisi likuiditas perbankan memadai, permodalan terjaga pada level tinggi dan risiko kredit rendah. Likuiditas perbankan yang tetap memadai tecermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 24,98% pada Mei 2025.

"Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan pada April 2025 tetap tinggi sebesar 25,41% sehingga masih mampu untuk menyerap risiko," katanya.

Sementara itu, rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) perbankan tercatat rendah, sebesar 2,24% (bruto) dan 0,83% (neto) pada April 2025. Hasil stress test Bank Indonesia juga menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat, ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga.

Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko ekonomi global dan domestik yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Baca Juga: Mangkir Panggilan KPK, Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta Pilih ke Acara Lain

Selain itu, kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Mei 2025 tetap tumbuh didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Dari sisi transaksi, pembayaran digital[1] pada Mei 2025 mencapai 3,93 miliar transaksi atau tumbuh 27,88% (yoy) didukung peningkatan seluruh komponen. Volume transaksi aplikasi mobile dan internet terus tumbuh masing-masing sebesar 29,32% (yoy) dan 7,54% (yoy).

Demikian pula, volume transaksi pembayaran digital melalui QRIS tetap tumbuh tinggi sebesar 151,70% (yoy) didukung oleh peningkatan jumlah pengguna dan merchant. Dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-FAST mencapai 393,73 juta transaksi atau tumbuh 45,45% (yoy), dengan nilai mencapai Rp969,43 triliun.

Sedangkan, volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BI-RTGS turun sebesar 6,08% (yoy) menjadi 0,77 juta transaksi dengan nilai Rp14.450,03 triliun. Sementara dari sisi pengelolaan uang Rupiah, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 10,10% (yoy) menjadi Rp1.143,09 triliun pada Mei 2025.

Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga, ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat. Dari sisi infrastruktur, stabilitas sistem pembayaran tecermin pada penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) yang lancar dan andal serta kecukupan pasokan uang dalam jumlah dan kualitas yang memadai pada Mei 2025.

Dari sisi struktur industri, interkoneksi antarpelaku dalam sistem pembayaran terus menguat diikuti oleh ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) yang meluas. Transaksi pembayaran berbasis Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) juga meningkat sejalan dengan perluasan tingkat adopsi.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus memastikan ketersediaan, keandalan, dan keamanan infrastruktur SPBI, baik ritel maupun wholesale, serta infrastruktur sistem pembayaran industri. Bank Indonesia terus menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).