Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi. Ia mendesak Ditjen Migas Kementerian ESDM dan BPH Migas bertanggung jawab atas praktik mafia solar bersubsidi di berbagai daerah, terutama Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. (Suara.com/Bagaskara)
Ancaman yang lebih serius pun dilontarkan. Bambang memberi sinyal bahwa kesabaran parlemen ada batasnya.
“Kami juga akan mempertimbangkan pemanggilan resmi terhadap pimpinan BPH Migas dan Dirjen Migas dalam waktu dekat, dan tak menutup kemungkinan mengajukan rekomendasi langsung kepada Presiden untuk langkah struktural,” ujarnya.
Bambang menegaskan kembali posisi DPR, khususnya Komisi VII, yang tidak akan pernah menjadi penonton pasif saat uang rakyat yang dialokasikan untuk subsidi justru dirampok oleh segelintir oknum demi keuntungan pribadi.
“Ini soal keberpihakan. Negara harus berpihak pada yang lemah, bukan membiarkan subsidi disabotase oleh mafia dan bekingnya. Usut tuntas, bersihkan sampai ke akarnya,” pungkas Bambang.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Genjot Listrik Bersih di Indonesia Timur, Kementerian ESDM: Anggaran Sedang Disiapkan
-
Dua Sisi Mata Pisau di Balik Wacana Skema LPG 3 Kg Satu Harga
-
Subsidi LPG Bocor Rp80 Triliun, Pemerintah Terapkan LPG 3 Kg Satu Harga se-Indonesia
-
Bahlil dan Komisi XII DPR Sepakat Kembalikan Skema RKAB Minerba Jadi Setahun Sekali
-
UMKM Harus Punya Modal Rp 5 Miliar untuk Kelola Sumur Minyak Rakyat
Terpopuler
- Lipstik Warna Apa yang Cocok di Usia 50-an? Ini 5 Pilihan agar Terlihat Fresh dan Lebih Muda
- 5 Rekomendasi Sampo Kemiri Penghitam Rambut dan Penghilang Uban, Mulai Rp10 Ribuan
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
Terkini
-
Perpanjangan PPN DTP 100 Persen, Rumah Tapak di Kota Penyangga Jadi Primadona
-
Sinergi Strategis Hilirisasi Batu Bara, Wujudkan Kemandirian Energi Nasional
-
OJK Blokir 127 Ribu Rekening Terkait Scam Senilai Rp9 Triliun
-
Bulog Gempur Aceh dengan Tambahan 50.000 Ton Beras: Amankan Pasokan Pasca-Bencana dan Sambut Ramadan
-
Swasembada Beras Sudah Sejak 2018, Apa yang Mau Dirayakan?
-
Kemenperin Adopsi Sistem Pendidikan Vokasi Swiss untuk Kembangkan SDM
-
Dukung Ekonomi Kerakyatan, Bank Mandiri Salurkan KUR Rp 41 Triliun hingga Desember 2025
-
Realisasi Konsumsi Listrik 2025 Tembus 108,2 Persen dari Target
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kementerian PU Percepat Pembangunan Huntara di Aceh Tamiang, 7 Blok Rampung untuk 84 KK